Menguak Tabir di Balik Sepinya Kritik Unsyiah untuk Pemerintah

Rektor Unsyiah (kiri) saat sedang diwawancarai oleh Pemred aceHTrend Muhajir Juli. Foto: Irwan Saputra/aceHTrend.

ACEHTREND.CO, Banda Aceh- Universitas Syiah Kuala, sebagai salah satu lembaga yang dinilai memiliki andil besar membangun peradaban di Propinsi Aceh, oleh sejumlah pihak kini dianggap seperti menara gading. Walau setiap hari aktivitas akademik berlangsung di sana, tapi kampus itu sepi wacana. Bila pun ada hanya semacam seminar, yang tidak memiliki daya ungkit bagi perbaikan kinerja Pemerintah Aceh yang melempem dari tahun ke tahun.

Unsyiah, melalui kaum ilmuwan yang bercokol di sana, tidak terlihat secara nyata memberikan advise kepada penguasa. Artikel bernas, pandangan yang gurangsang dalam mengeritik kekeliaruan perencanaan pembangunan, kini seperti berharap boh ara hanyot.

Dalam bincang siang di Green House aceHTrend, Gampong Tibang, Senin (26/3/2018) Rektor Universitas Syiah Kuala Prof. Samsul Rizal, mengatakan bahwa pasca terbunuhnya Profesor Dayan Dawood (rektor Unsyiah kala itu) pada Kamis (6/9/2001) yang ditembak oleh OTK di kawasan Lampineung, membuat akademisi Unsyiah cooling down. Sikap ini semakin teguh, ketika Profesor Safwan Idris yang kala itu merupakan Rektor IAIN Ar-Raniry, juga dibunuh oleh OTK di rumah dinasnya di kawasan Darussalam.

“Dua peristiwa besar itu, pembunuhan dua intelektual Aceh, membuat akademisi memilih diam. Ilmu pengetahuan yang kemudian dihadapkan dengan benturan politik, membuat kami tidak memiliki pilihan,” ujar lelaki asal Aceh Timur itu.

Unsyiah Telah Bangkit

Sebagai lembaga tempat mendidik anak bangsa, serta kawah candradimuka ilmu pengetahuan, sekaligus tempat menempa peradaban masa depan, Universitas Syiah Kuala, tidak boleh berlarut-larut dalam ketakutan. Untuk itu, Profesor Samsul Rizal berkomitmen untuk mengembalikan “marwah” Unsyiah sebagai pusat penelitian, pendidikan serta pengabdian anak bangsa bagi tanah kelahirannya.

Kerja keras yang dilakukan olehnya kini telah membuahkan hasil. Akreditasi A terhadap kampus membuktikan bahwa selama ini Samsul bergerak di bawah tanah, untuk mengembalikan citra Unsyiah sebagai jantong hate rakyat Aceh.

“Tugas internal saya sudah selesai. Kini saatnya mengembalikan Unsyiah sebagai mitra kritis pemerintah, sekaligus pusat pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami sudah merancang ancang-ancang, bahkan sudah bergerak,” terangnya.

Saat ini, menurut rektor, Aceh dibangun asal jadi. Tanpa perencanaan yang matang. Pembangunan infrastuktur banyak yang mengabaikan hitungan teknik. Musibah gempa Pidie Jaya beberapa waktu lalu menjadi bukti, bahwa pembangunan yang mengabaikan aspek teknik serta tidak patuh pada hitungan, akan berdampak buruk. “Semua bangunan yang runtuh, setelah Unsyiah teliti, tidak memenuhi standar,” ujarnya.

Saat ini, menurut Samsul, pembangunan Aceh selalu itu-itu saja. Belum terlihat perencanaan pembangunan yang benar-benar matang. Para pegawai negeri di dinas selalu copy paste program. Tidak diuji apakah penting atau tidak. Sisi kemanfaatan jangka panjang, tidak menjadi perhatian. Akibatnya, semua yang dibangun asal jadi. Tiap dua tahun sekali, selalu yang dibangun, apa yang sudah dibangun di tempat itu.

“Tahun lalu dibangun, tahun ini sudah rusak. Perencanaannya asal jadi. Tidak berdasarkan kajian yang matang. Asal ada program saja,” katanya.

Sebagai intelektual yang memiliki kewajiban menjaga Aceh, Samsul tentu tidak akan berlama-lama lagi. Kini ia sedang menyiapkan berbagai kegiatan akademik, untuk menjadi mitra kritis pemerintah.

“Saya selalu menginginkan pembangunan Aceh dilakukan secara terencana. Tugas pemerintah jangan hanya fokus pada infrastruktur. Menguatkan kemandirian ekonomi rakyat juga sangat penting. Bila rakyat sudah kuat, maka banyak hal dari tugas pemerintah yang bisa dilakukan oleh rakyat. Sehingga pemerintah bisa fokus pada hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh rakyat,” katanya.

Rektor Unsyiah juga menghimbau, Aceh tidak boleh dibangun secara parsial. Eksekutif dan legislatif harus berjalan seiring bahu seayun langkah, demi tercapainya cita-cita bersama. Tidak ada pembangunan yang akan tidak memiliki efek negatif, bila dilakukan secara one man show. Sifat ego tidaklah “pakaiannya” para pemimpin.

“Kemarin kita lihat kenapa DPRA tidak mau sahkan APBA? Itu karena tidak ada kesepakatan bersama. Gubernur ingin memaksa sebuah kehendak dan DPRA juga merasa dilecehkan. Akhirnya kan nggak ketemu,” imbuhnya.