Dari Partai GAM ke Partai Aceh

Ilustrasi bendera parpol

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Nama adalah doa, nama juga identitas serta ideologi. Untuk itu pula partai besutan para petinggi Gerakan Aceh Merdeka dan Teuntra Neugara Aceh yang menjelma menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA) harus bergonta-ganti nama.

Pada mulanya partai lokal yang mereka proklamirkan pada 7 Juli 2007 di Banda Aceh diberi nama Partai GAM, bukan singkatan, tapi nama. Bendera partai ini hana weuk tamah (persis) dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka. Semangatnya pun jelas, transformasi perjuangan GAM dari perang bersenjata ke politik.

Kala itu, Ketua Umum Partai GAM dijabat oleh Teungku Malik Mahmud, yang juga warga negara Singapura. Meuntro Malik mengatakan bahwa tidak menjadi soal dirinya sebagai WNA menjadi ketua parpol lokal di Aceh. Dia beralasan bahwa Indonesia sendiri tidak mempersoalkan itu.

Akan tetapi dalam beberapa jam saja, Indonesia segera bereaksi. Mereka menolak Partai GAM, juga mempersoalkan Malik Mahmud. Selubung Partai GAM yang baru beberapa jam dibuka, dipaksa untuk ditutup kembali.

Kala itu, Pemerintah Indonesia, jelas bersikap bahwa Partai GAM harus memiliki kepanjangan (akronim). Pada 25 Februari 2008, berubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri. Akronim GAM ditulis dengan huruf balok di samping bendera, sedangkan tulisan GAM ditulis besar dengan huruf balok di tengah bendera. Warna dasar tetap merah, serta dipadu les putih dan hitam.

Pihak Indonesia tetap menolak. Akhirnya setelah sempat deadlock, pengurus partai, berkat advise dari Jusuf Kalla, mengubah nama partai itu menjadi Partai Aceh pada 22 April 2008. pada 23 Mei 2008 partai ini resmi menjadi Partai Aceh (PA), hingga saat ini.

Perubahan nama dan bendera Partai GAM (mau tak mau) harus mengikuti peraturan perundang-undangan. Semua itu merupakan proses politik dan persyaratan nasional yang tertulis dalam Point 1.2.1 MoU Helsinki, UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan PP Nomor 77 Tahun 2007, ayat 4 pasal 6 pada bab desain lambang daerah tercantum kalimat: Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain dan logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Walau secara logo maupun nama sudah jauh dari rancangan awal eks kombatan dan petinggi GAM, PA tetaplah memenangkan pileg 2009 dengan suara mayoritas. Parlemen Aceh pun dimerahkan sebanyak dua kali, demikian juga di daerah-daerah yang menjadi basis GAM kala konflik dengan Indonesia.

“Partai Aceh (PA) sebagai partai perjuangan tetap berdiri kokoh pada usianya yang 10 tahun,” kata Tuha Peut Partai Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar pada saat pembukaan Mubes Partai Aceh ke II, di Hotel Kryiad, Banda Aceh, Senin Malam (12/2/2018).

Bukan perjalanan yang mudah, kata Malik Mahmud, sebagai salah satu partai politik lokal pertama di Aceh dan Indonesia yang lahir dari Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Partai Aceh telah menempuh jalan yang berliku untuk terus memberikan sumbangsih dan pengabdian kepada rakyat Aceh.

“Saya pada saat itu ditemani saudara Zakaria Saman. Pada malam itu beliau (Yusuf Kalla) setuju untuk nama Partai Aceh, saya dengan tegas meminta pada beliau untuk dituliskan memo agar dapat saya tunjukkan kepada masyarakat Aceh,” cerita Malik Mahmud.

“Terus ditulisnya surat itu, kemudian saya bawa pulang ke Aceh sejak saat tidak ada lagi dakwa – dakwi, surat itu menjadi sejarah dan disimpan di kantor Partai Aceh, sekarang,” kisahnya.

Setelah itu, tambah Malik Mahmud, rekrutmen calon Legislatif dari Partai Aceh terus dilakukan dalam formasi demokrasi di Aceh, dari 69 kursi DPRA yang diperebutkan 34 partai politik saat itu, Partai Aceh memperoleh 33 kursi. Kemudian pada pemilu legislatif 2014 dari 81 kursi tersedia di DPRA yang diperebutkan 15 partai politik, Partai Aceh memperoleh 29 kusi.

Pada kesempatan itu Malik Mahmud mengingatkan pada semua kader bahwa Partai Aceh lahir dari sebuah perjuangan politik dan militer. Selama 40 tahun lebih dari 30 ribu jiwa penduduk Aceh kehilangan nyawa, dan korban harta benda yang sampai saat ini belum dapat dikembalikan.

Setelah perjanjian MoU Helsinki ditandatangani, Aceh kembali aman dan damai berdasarkan UUPA ini Aceh diberikan wewenang untuk mendirikan partai politik lokal pertama di Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan itu lahir Partai Aceh, maka perjuangan GAM beralih menjadi perjuangan politik,” tutur Wali Nanggroe Aceh itu.[]

KOMENTAR FACEBOOK