Akankah Utang Soekarno Kepada Rakyat Aceh Dibayar Jokowi?

RENCANA Pemerintah Indonesia untuk membidik tanah waqah Aceh di Arab Saudi untuk investasi sepertinya harus berhenti. Bukan hanya karena ada penolakan dari Aceh melainkan karena dari kini di Aceh sedang terbuka tabir yang bila tidak ditunai akan menjadi “aib” yang bakal ditanggung sepanjang masa, sampai Indonesia bubar sebagaimana kini sedang banyak diramalkan, dan nyaring pula disuarakan oleh kalangan politisi.

Tabir itu adalah gelombang utang Pemerintah Indonesia (1949, 1950, 1959) kepada rakyat Aceh dalam bentuk obligasi. Awalnya, adalah Nyak Sandang (91) dari Aceh Jaya, yang melalui media mengungkap bahwa dirinya masih menyimpan bukti utang Pemerintah Aceh kepada ayahnya yang memberi uang Rp 100 kepada Pemerintah Indonesia pada 1950, yang kala itu disebut sangat membutuhkan Pinjaman konolidasi.

Zulkifli (30), pemuda Banda Aceh kepada aceHTrend dalam perbincangan di Bin Ahmad Coffee, sempat melemparkan tanya, meski dalam nada canda tapi mengandung sisi serius: “Akankah utang Soekarno kepada rakyat Aceh akan dibayar oleh Jokowi?”

Pertanyaan itu wajar. Alkisah, menurut pengakuan sala seorang penyimpan obligasi, Nurliana bahwa dirinya pernah mencoba berkirim surat kepada Presiden RI, Abdurrahman Wahid, termasuk juga bertemu pihak Bank Indonesia, namun diakuinya tidak ada jawaban pasti hingga ia hanya bisa mengambil tindakan menyimpan bukti sejarah itu.

Pengakuan yang sama juga disampaikan oleh Ibrahim Laweung, yang mengaku pernah diajak ayahnya bertemu pihak Bank Indonesia. Namun, oleh pihak Bank Indonesia justru memberi kabar mengecewakan. Mereka menyebut bahwa dari segi waktu surat obligasi itu sudah kadaluarsa.

Ibrahim Laweung memperlihatkan bukti obligasi

Jejak utang Pemerintah RI di Aceh
Sampai kini, dari wilayah Barat dan Selatan Aceh setidaknya sudah muncul enam ahli waris, yaitu Maksun dengan obligasi Rp 4.500, A Mukti dengan obligasi Rp 4.600, Lina dengan obligasi Rp 1.500, Tarmizi dengan obligasi Rp 800, M Syakur dan Zaini yang memegang bukti obligasi Rp 100.

Sebelumnya juga muncul obligasi dari warga Lamno, Aceh Jaya, Nyak Sandang dengan jumlah utang Rp 100. Nyak Sandang satu-satunya pemegang surat obligasi yang sudah bertemu Presiden RI, Joko Widodo.
Dari Banda Aceh hadir Nurliana dengan bukti tujuh lembar bukti obligasi asli bernilai total Rp 33.100, dengan rincian tiga lembar bernilai Rp 10.000, tiga lembar bernilai Rp 1.000, dan satu lembar bernilai Rp 100. Pada lembar obligasi berbentuk seperti lembar piagam atau ijazah tercantum Pindjaman Konsolidasi 1959, dengan tenor 45 tahun.

Dari Aceh Besar, warga Desa Tanjung, Pagar Air, Aceh Besar, Muhammad Gade Ibrahim (52) mengaku mempunyai surat obligasi Pemerintah Indonesia keluaran tahun 1950 yang ditinggalkan oleh kakeknya, Tgk Ahmad dari Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie dan sang ayah bernama Ibrahim Ahmad.

“Dari kakek surat obligasi tersebut diberikan ke ayah saya, karena dari keturunannya tidak ada anak laki-laki lain. Maka jatuhlah ke saya sebagai ahli warisnya,” kata Muhammad Gade yang berkunjung ke Kantor Harian Serambi Indonesia, Kamis (22/3) memperlihatkan bukti surat obligasi tersebut.

Sementara dari Pidie, Laweung ada Ibrahim Laweung (53) yang menyimpan fotocopy obligasi keluaran tahun 1950. Satu obligasi atas nama ayah dan kakeknya, Keuchik Abdullah dengan nilai sumbangan Rp 5.600, sedangkan satu lagi atas nama ayahnya, Sulaiman bin Abdullah dengan nilai Rp 3.000. Di kedua obligasi itu tertulis tanggal 22 Agustus 1950. Total nilai sumbangannya sangat fantastis, Rp 8.600.

Dari Aceh Tengah, dalam sebuah catatan berjudul “Aceh Tengah Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan RI” yang ditulis oleh M. Arif Amiruddin dan Mahmud Ibrahim mencatat ada gelombang pengumpulan dana yang disebut untuk keperluan pembelian pesawat Seulawah RI 001 dan Seulawah RI 002 melalui penjualan obligasi, dan itu terjadi selama dua bulan, pada Juni-Juli 1948.

Disebutkan, kegiatan penggalangan dana masyarakat itu dilakukan oleh Gabungan Saudagar Aceh (Gasida) Cabang Aceh Tengah, yang dikoordinir oleh Toke Hasan Bandung, Abdul Wahab Sudjud, Aman Jernih, Aman Yusuf, Abd. Wahab Aman Syech Benu, Abdul Wahab Nurdin dan diketuai oleh TM. Ali Panglima Polem.

Tengku H Muharuddin, Ketua DPRA

Untuk apa uang rakyat Aceh?
Sejauh ini baru muncul satu alasan untuk apa Pemerintah Indonesia berutang uang kepada rakyat Aceh. Alasan itu disebut untuk pembelian pesawat terbang, suatu alaasan yang dalam konteks kekinian mirip dengan keperluan Pemerintah Aceh, yang berharap mendapat anggaran dari APBA untuk keperluan pembelian dua pesawat terbang, yang ternyata dicoret oleh Tim Mendagri, atau yang oleh Pemerintah Aceh disebut memilih untuk menunda setelah Gubernur Aceh menerima ragam masukan

Alasan berutang kepada rakyat Aceh untuk pembelian pesawat wajar muncul karena selama ini banyak kisah yang dibentangkan seputar pidato Soekarno saat berkunjung ke Aceh, Juni1948. Paska kemerdekaan, posisi kedaulatan Indonesia masih dalam ancaman Belanda. Melalui dukungan tentara sekutu, disebut Belanda masih berhasrat untuk kembali menguasai Indonesia.

Tentu saja, pihak Indonesia tidak tinggal diam, namun untuk melakukan konsolidasi ke dalam negeri hingga keluar negeri, Pemerintah Indonesia yang baru saja memerdekan diri membutuhkan transfortasi udara, yaitu pesawat terbang. Sayangnya, sebagai negara yang baru merdeka, tidak memiliki dana yang cukup untuk pengadaan pesawat. Inilah alasan kenapa Soerkarno disebut datang langsung ke Aceh untuk melakukan penggalangan dana.

Pendek kata, dari hasil penggalangan dana rakyat Aceh itulah terbeli Pesawat RI-001. Inilah hasil dari kunjungan tiga hari Soekarno di Aceh, sejak 15 Juni 1948. Kala itu, Soekarno melakukan pertemuan dengan Gubernur Militer, Abu Daud Beureueh di Hotel Aceh, samping Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Di sinilah hadir kisah Presiden RI pertama itu menangis, mengiba agar rakyat Aceh membantu dana pembelian pesawat.

“Saya tidak akan makan malam ini, kalau dana untuk itu tidak terkumpul,” kata Soekarno dalam pertemuan yang disebut diselenggerakan Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA) itu.

Diceritakan juga, sebelum Soerkarno kembali ke Jakarta, di lapangan Blang Padang, sudah berkumpul banyak rakyat Aceh, khususnya kalangan pemuda. Soekarno hadir dan menyampaikan orasinya yang berapi-api.

“Aku meminta kepadamu hai pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, ulama-ulama, saudara-saudara, anak-anakku dari angkatan perang, segenap pegawai, segenap rakyat jelata yang berkumpul di sini, di seluruh daerah Aceh, marilah kita terus berjuang,” katanya.

Soekarno disebut tidak hanya menyentuh kalangan rakyat, tapi juga menyentuh lubuk hati Daud Beureueh yang dipanggilnya kakak.

“Saya minta bantuan Kakak agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda, untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.”

Hanya saja, dalam dialog ini pula tercatat momentum yang kemudian menarik garis pisah antara Aceh dan Indonesia. Dalam dialog disebut Daud Beureueh meminta agar Soekarno menjadikan Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam dengan bukti, bukan sekedar dengan pernyataan kesediaan. Hanya saja, dengan ragam cara, Soekarno disebut memilih hanya menyatakan dukungannya melalui lisan, bukan melalui bukti bertanda-tangan.

Kehadiran Soekarno ke Aceh tidak terlepas dari keadaan Indonesia paska kemerdekaan. Sebagaimana diketahui, problem Indonesia paska kemerdekaan tidak hanya masih lemah secara ekonomi, salah satunya akibat blokade Belanda terhadap ekspor Indonesia. Dan, yang lebih parah adalah Belanda masih berminat merongrong Indonesia dan ingin kembali menjajah melalui dukungan Sekutu (Inggris) yang diboncengi NICA (Belanda).

Dalam rentang 1948 – 1950, Indonesia masih berurusan dengan Belanda. Belanda bahkan sempat menjadikan Indonesia menjadi bagian dari Belanda melalui Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dihasilkan melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag, tahun 1949. Posisi RIS akhirnya bisa dibubarkan, salah satu alasannya disebut karena Pemerintah Indonesia masih memiliki wilayah yaitu Aceh. DI sinilah hadir sebutan Aceh sebagai Daerah Modal. Tanpa Aceh, maka nyaris tidak punya alasan bagi tuntutan membubarkan Republik Indonesia Serikat dibawah kontrol Belanda. Untuk diketahui, paska perjanjian Renville (1948) posisi Indonesia terkepung oleh daerah kekuasaan Belanda, kecuali Aceh dan Yogyakarta.

Dalam sebuah catatan yang disebut wawancara dengan tokoh Aceh M. Nur El-Ibrahim disebutkan bahwa rakyat Aceh cukup banyak dukungannya kepada Pemerintah Indonesia. Disebutkan, rakyat Aceh mengumpulkan strait dollar (S$) untuk biaya kantor perwakilan Indonesia di Singapura, untuk Kedutaan Besar RI di India, serta biaya untuk L.N. Palar duta besar Indonesia pertama di PBB (1950-1953)-di New York.

Jumlah uang hasil dukungan rakyat Aceh diperkirakan sangat besar. M Nur El Ibrahim menyebut beberapa contoh. Selama Oktober- Desember 1949, terkumpul S$ 500 ribu untuk keperluan pemerintah. Kemudian, rakyat Aceh mengumpulkan lagi 5 kilogram emas untuk membeli obligasi pemerintah. Saat itu, pemerintah sudah nyaris bangkrut.

Uang yang diperkirakan sebesar S$ 500 ribu itu, menurut catatan M Nur El Ibrahim antara lain dipakai untuk Angkatan Bersenjata (S$ 250 ribu), kantor pemerintah Indonesia (S$ 50 ribu), pengembalian pemerintah RI dari Yogya (S$ 100 ribu), dan S$ 100 ribu diserahkan kepada Mr. A.A. Maramis. Menurutnya, masih banyak lagi pengeluaran lain, tapi tidak semuanya tercatat. Terkait obligasi sendiri disebut sebagai hasil seruan Daud Beureueh yang mengajak rakyat Aceh membeli obligasi dengan alasan Pemerintah Indonesia sedang bangkrut. EL-Ibrahimi bersaksi bahwa Aceh juga berperan dalam pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), 1948-1949.

Pemerintah yang tidak hadir
Sejak Nyak Sandang memunculkan bukti obligasi hingga kini hadir kembali berbagai bukti obligasi belum juga hadir Pemerintah Aceh untuk membantu melakukan pendampingan dan juga advokasi. Dari catatan aceHTrend, perhatian pertama datang dari pimpinan DPRA. Sulaiman Abda langsung mengunjungi kediaman Nyak Sandang. Dalam pertemuan itu Nyak Sandang sempat melakukan percakapan melalui telepon dengan seseorang yang menyanggupi untuk mempertemukannya dengan Presiden RI. Esoknya Nyak Sandang diterbangkan ke Jakarta.

Sebagaimana sudah diwartakan oleh aceHTrend, DPRA kembali memberi perhatian dengan lebih kongkrit melalui pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Obligasi Masyarakat Aceh untuk Indonesia melalui rapat Badan Musyarawah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Banmus DPRA), Selasa (3/4). Ketua DPRA, Tengku Muharuddin dipilih untuk memimpin kerja pengumpulan dan verifikasi bukti obligasi guna diadvokasi kepada Pemerintah Indonesia.

“Kita serius membantu rakyat Aceh terkait utang Pemerintah Indonesia kepada masyarakat Aceh,” kata Tengku Muharuddin kepada aceHTrend yang juga menegaskan bahwa utang Pemerintah Indonesia itu mesti dihormati dan dihargai karena pada waktunya uang dari rakyat Aceh itu berguna bagi perjuangan Indonesia bagi mengatasi hambatan paska kemerdekaan.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersepakat membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi Obligasi Masyarakat Aceh untuk Indonesia.

“Kita serius membantu perjuangkan hak rakyat Aceh terkait obligasi untuk Indonesia,” kata Tengku Muharuddin, Ketua DPRA yang sekaligus dipercaya menjadi Ketua Tim Inventarisasi dan Verifikasi Obligasi Masyarakat Aceh untuk Indonesia, Rabu (4/3) di Banda Aceh.

Kesepakatan itu disebut Tengku Muharuddin diambil dalam Rapat Badan Musyarawah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Banmus DPRA), Selasa (3/4).

Melalui wadah itu keberadaan obligasi (surat pinjaman uang dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan) makan diinventarisasi dan juga dilakukan verifikasi keasliannya (obligasi).

Politisi muda dari Partai ini juga menjelaskan, tujuan DPRA membentuk wadah inventarisai dan verifikasi untuk masyarakat agar tidak berjalan sendiri-sendiri memperjuangkan obligasi tersebut. “Bahkan kami juga akan meminta bantu pihak Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengkaji keaslian dari obligasi tersebut,” tambah Muharuddin.

Tengku Muharuddin juga menyebutkan kekuatirannya karena tidak sigapnya Pemerintah Aceh mensikapi soal obligasi yang marak belakangan ini. “Sayang, Pemerintah Aceh tidak hadir, jadi kami terpanggil untuk menjembataninya,” sebut Muharuddin lagi.

Ketua DPRA itu menyampaikan bahwa obligasi itu memiliki masa berlaku yaitu dari tahun 1946-1956 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1946 tentang pinjaman dalam negeri atas angunan negara untuk usaha pembangungan negara.

Pada ayat 4 Pasal 3 disebutkan, ‘uang pinjaman yang diadakan menurut undang-undang ini akan dibayar kembali dalam selama-lamanya 40 tahun dihitung mulai tahun sesudah sesuatu perjualan sebagai dimaksud dalam ayat ke empat pasal 1 diselenggarakan’.

“Kalau kita mengacu pada obligasi tersebut. Setahu saya pada tahun 80an ada upaya atau pengumuman dari pemerintah kepada masyarakat yang memiliki obligasi tersebut untuk melaporkan kepada negara. Pada saat itu dibatasi lima tahun untuk melaporkan itu,” katanya.

Namun demikian, jelas Muharuddin, kondisi Aceh saat itu masih sangat terbatas karena belum memiliki saluran telepon. “Kita belum memiliki HP dan informasi dikoran sangat terbatas. Maka wajar ada masyarakat Aceh saat itu tidak tahu ada imbauan tersebut,” katanya yang berharap Pemerintah Pusat untuk bijak mensikapi keadaan masa itu dan mengapa bukti-bukti obligasi yang dimiliki oleh masyarakat Aceh baru muncul saat ini.

Sulaiman Abda dan Nyak Sandang

Sekeping sejarah obligasi
Dalam sebuah blog Arifefendy yang diambil dari blog BelajarInvestasi disebutkan, obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan/negara kepada masyarakat dengan tujuan mendapatkan pendanaan untuk operasiona perusahaan/modal pembangunan negara dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Menurut catatannya, Pemerintah Orde Lama pernah menerbitkan empat jenis obligasi negara ritel tahun 1946, 1950 dan 1959, berjangka waktu panjang.

Dijelaskan juga, ketika keadaan politik dan situasi keamanan Ibu Kota Jakarta genting akibat serangan sekutu pada akhir tahun 1945, pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia yang baru diproklamasikan ke Yogyakarta. Di Yogyakarta inilah, mulai dirancang penerbitan obligasi nasional Republik Indonesia (RI) berjangka waktu 40 tahun.

Ditambahkan, dalam sebuah buku yang diterbitkan Bank Negara Indonesia dipaparkan, obligasi RI pertama itu diterbitkan bulan Mei pada tahun 1946. Tujuannya, mengumpulkan dana masyarakat untuk perjuangan. Digamabrkan oleh penulis, masyarakat kala itu antusias sekali membeli obligasi negara karena idelisme kemerdekaan yang masih tinggi. Dana hasil penerbitan obligasi nasional tahun 1946 digunakan untuk membiayai sektor pertanian dan kerajinan rakyat. Konon, upaya tersebut sukses pula meredam gejolak inflasi yang terjadi pada periode tersebut.

Penulis juga mencatat bahwa ketika terjadi defisit hebat di tahun 1950, pemerintah mengambil kebijakan “sanering” atau “pengguntingan uang”. Separuh mata uang dipakai sebagai alat pembayaran, dan separuh lainnya ditukar dengan obligasi pemerintah yang kemudian dinamakan Obligasi RI 1950.

Sembilan tahun kemudian, pemerintahan Presiden Soekarno kembali menerbitkan obligasi. Ada dua obligasi yang di distribusikan ke rakyat di tahun 1959, yaitu Obligasi Konsolidasi 1959 dan Obligasi Berhadiah 1959 senilai Rp 2 juta. Penerbitan Obligasi Konsolidasi dilakukan untuk menggantikan uang rakyat yang dibekukan di bank-bank pemerintah. Sementara Obligasi Berhadiah lebih bersifat sukarela sebagai dana pembangunan.

Masih menurut catatan di blog, obligasi Berhadiah berjangka waktu 30 tahun ini yang kemudian banyak dibeli pemodal individu dalam negeri. Pada tahun-tahun pertama, Obligasi Berhadiah lancar memberikan kupon tiap tahun kepada pemiliknya. Namun lama kelamaan, karena bentuknya masih fisik, dan sudah berpindah-pindah tangan, keberadaan obligasi-obligasi ini menjadi semakin tidak jelas.

Menariknya, pada blog itu juga disinggung bahwa salah seorang cucu pemilik Obligasi Berhadiah 1950 menyebutkan, lama kelamaan obligasi negara ini tak bisa diuangkan. Ia mewarisi beberapa lembar obligasi dari sang Ayah yang juga mewarisinya dari sang kakek. Hingga Obligasi tahun 1950 jatuh tempo tahun 1980-an, tak ditemukan data akurat siapa saja pemiliknya. Dana pengembaliannya pun saat jatuh tempo tak tersosialisasi dengan baik. Banyak yang akhirnya memvonis obligasi-obligasi negara Orde Lama itu default alias gagal menebus kembali utangnya kepada rakyat.

Namun, menurut Rahmat Waluyanto, Direktur Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara Departemen Keuangan pada saat informasi ini dikonfirmasi, pemerintah pernah menganggarkan dana untuk membayar pokok obligasi-obligasi negara yang diterbitkan zaman Orde Lama. “Pemerintah pernah mengumumkan akan melunasi obligasi negara yang masih outstanding, sekitar tahun 1980. Masa pelunasan lima tahun. Lewat lima tahun bersifat kadaluwarsa. Tetapi karena waktu itu mungkin sarana komunikasi, informasi masih terbatas. Terutama masyarakat yang di luar Jawa banyak yang tidak tahu, sampai sekarang banyak yang tidak mencairkan,“ paparnya.

Blog belajarinvesatsi memberi catatan penutup bahwa kelemahan obligasi negara yang diterbitkan pemerintah 60 tahun yang lalu, lanjutnya, tidak dijamin Undang-Undang. Berbeda dengan saat ini. Pemerintah menerbitkan surat utang negara baik untuk institusi maupun ritel, dengan payung hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara. “Kini pemilik obligasi negara Indonesia, memperoleh jaminan pembayaran bunga dan pokok obligasi dari negara,” papar Rahmat.

Lantas, bagaimana Presiden RI, Joko Widodo mensikapi obligasi dari rakyat Aceh? Akankah rakyat Aceh menyimpan kembali lembaran bukti dan kesaksian mereka tentang utang Pemerintah Indonesia, atau ini juga menjadi pertanda akan muncul perasaan yang kerap muncul bahwa Indonesia cukup lemah dalam hal pelaksanaan janji. Lantas, bagaimana dengan janji damai yang telah tertuang dalam MoU Helsinki yang kini wujud dalam bentuk UUPA? Semoga saja, ketidakhadiran Pemerintah Aceh dapat diganti dengan kepedulian dan kesungguhan DPRA untuk menjadi jembatan rakyat sehingga segenap potensi damai tidak lagi terganggu oleh kerikil kecil, yang bila tidak disahuti sangat mungkin menjadi batu kecil yang tajam daya lemparnya. []

KOMENTAR FACEBOOK