Tenaga Ahli Pendamping Desa Kunjungi Kampung Panglime Linting Gayo Lues

Tenaga Ahli Pendamping Desa Gayo Lues Bersama tokoh masyarakat

Faurizal Moechtar, ST. MM Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Azhari, SE. MSM Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa Kabupaten Gayo Lues mengunjungi Kampung Panglima Lingting Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues pada Kamis (05/04/18).

Kunjungan Kerja Para Tenaga Ahli yang didampingi oleh Pendamping Desa Lisa Malahayati, Pendamping Lokal Desa Muhammad Daud dan Derma tersebut disambut langsung oleh perangkat Kampung yang dipimpin oleh Pengulu Bandaruddin beserta sejumlah pengurus BUMKp kampung tersebut, demikian disampaikan Faurizal Moechtar melalui rilisnya.

Pada kesempatan kunjungan tersebut perangkat kampung juga mengadakan temuramah dengan para Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa yang diadakan di kantor Pengulu kampung Panglime Linting.

Faurizal Moechtar sebagai Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa pada kesempatan ini selain menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga lebih banyak mengupas terkait Permendes nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa, tulis Faurizal.

Dalam rilisnya, Faurizal juga menjelaskan bahwa pendamping desa terdiri dari tiga tingkatan.

“Pendamping Desa itu ada tiga, yang pertama pendamping Profesional yang direkrut oleh Kementerian Desa, yang kedua Pendamping yang direkrut oleh desa itu sendiri yaitu Kader Pemberdayaan dan Kader Teknik, dan yang ketiga Pendamping dari pihak ketiga misalnya dari Kampus, Yayasan, LSM atau NGO,” sebut Faurizal.

Lebih lanjut Faurizal Moechtar menambahkan biaya operasional pendamping desa Unsur Pihak ketiga tidak boleh mengunakan APBN apalagi APBKp/APBDes, begitu juga dengan Pendamping Profesional, tidak dibenarkan menggrogroti Dana Desa.

“Jangankan ikut menikmati, menjadi juru bayar saja tidak boleh. Hanya pendamping dari unsur Kader Desa itu sendiri yang dapat membebankan APBKp/APBDes,” tulis Faurizal dalam rilisnya.

Sementara itu Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa Azhari mengatakan pembentukan BUMKp harus berpedoman pada Permendes no. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, serta Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung.

Menurut Azhari, tujuan utama dari pendirian BUMKp sama dengan tujuan membangun usaha lainnya yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari modal sekecil-kecilnya, dan BUMKp bukan untuk membagi-bagikan uangnya.

Kunjungan Tenaga Ahli tersebut diakhiri dengan kunjungan ke lapangan melihat-lihat perkembangan usaha dapur batu-bata milik masyarakat yang modalnya bersumber dari pinjaman BUMKp, tutup Faurizal Moechtar dalam rilis yang dikirimkan pada Kamis (05/04/18).

KOMENTAR FACEBOOK