YARA : Ada Elit di Lahan PT CA

Safaruddin (Foto: Serambi Indonesia)

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin mengungkapkan fakta baru di balik polemik izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit PT Cemerlang Abadi (CA) yang beroperasi di kawasan Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya.

Saat dikonfirmasi aceHTrend, Safaruddin membeberkan jika pihaknya menemukan banyak elit yang bermain di lahan yang sudah dilepaskan perusahaan yang berkantor di Medan Sumatera Utara itu.

“Perusahaan sebenarnya sudah melakukan pelepasan lahan HGU seluas 2.668 hektar, namun lahan yang dilepaskan tersebut sudah mulai dirambah oleh para elit – elit yang mempunyai kekuasaan di sana,” ujar Safar, Sabtu (7/4/2018). Menurut Safar, YARA dalam hal ini fokus pada sertifikasi lahan 2.668 hektar agar dibagikan ke masyarakat.

Safar juga membantah jika ada pihak-pihak yang menyebutkan bahwa lahan HGU PT CA terlantar, dia mengaku sudah melihat langsung ke lokasi. Dari amatannya, malah perusahan berjalan optimal dan setiap tahun produksi sawitnya terus meningkat.

“Saat saya turun kelapangan bersama tim, saya mendapatkan ada mobil-mobil plat merah sekaligus alat berat di lahan yang dilepaskan PT CA seluas 2.668 hektar. Kita lagi melakukan investigasi terkait siapa-siapa saja yang sedang membuka lahan dikawasan itu, sebab lahan tersebut diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu, khususnya masyarakat yang berada di sekeliling perusahan, bukan untuk mereka para elit,” beber Safar.

Baca berita terkait :
Dituding Telantarkan HGU, PT Cermelang Abadi Membantah
Keuchik di Babahrot Sebut PT CA Tidak Memberikan Manfaat untuk Masyarakat
Anggota Dewan Abdya Sebut Management PT CA Seperti Kucing Kena Lidi
Terkait HGU PT CA, Walhi Aceh: Jika Hanya untuk Ganti Toke Tidak Usah

Menurut Safar, dulu luas lahan HGU PT CA sebanyak 7 ribu hektar lebih, dalam perpanjangan HGU selanjutnya, pihak PT CA melepaskan sebanayak 2.668 hektar. Maka luas lahan HGU milik PT CA saat ini hanya tinggal 4.847 hektar. Lahan seluas 2.668 hektar tersebut bukan diterlantarkan sebab di dalamnya banyak pohon-pohon sawit yang umurnya sudah lebih 10 tahun yang kemudian dilepaskan dan sisanya 4.847 hektar sudah dikelilingi oleh parit-parit gajah.

“Dan itu yang kita fokuskan kepada bupati, agar lahan tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat, walaupun selama ini kita tau bahwa lahan yang dilepaskan itu sudah banyak yang melakukan perambahan. Maka tidak salah jika ada yang merasa terusik, mungkin mereka juga ikutan melakukan perambahan terhadap lahan yang dilepaskan CA untuk masyarakat kurang mampu, sehingga mereka membangun opini yang bahwasanya pihak CA menelantarkan lahan tersebut,” kata Safar.

Padahal, katanya, lahan yang dilepaskan oleh PT CA tersebut belum bisa dipakai oleh siapapun karena masih berstatus milik Negara yang nantinya harus dibagikan kepada masyarakat oleh bupati setempat.

“Jika lahan itu dibagikan 2 hektar per-orang, maka sekitar 1.334 orang mendapatkan lahan tersebut. Maka kita akan desak bupati, tolong bagikan lahan tersebut kepada masyarakat yang berhak menerima. Dan bupati harus tegas, kalaupun ada yang sudah tanam sawit, itu harus ditanyakan siapa orangnya, dan darimana izin mereka tanam sawit di lahan tersebut dan apa hak mereka tanam sawit dilahan itu,” sebutnya.

Di sini, katanya, diperlukan komitmen dan ketegasan Bupati Akmal jika ingin membantu dan membagikan lahan tersebut kepada masyarakat.

“Saat kita melakukan investigasi, banyak yang merasa begana – begini, karena selama ini yang gembar – gemborkan PT CA itu terlantarkan lahan, tidak terurus dan sudah menjadi kandang babi. Ini aneh, bagaimana mau jadi kandang babi, sawit saja sepanajang lahan ditanami. Maka kita harus bicara fakta, bukan hanya sekedar beropini,” ujar Safaruddin.

Namun di beberapa tempat dia tidak membantah terlihat seperti hutan. Tapi, itu menurutnya bukan hutan sebab dulunya pernah ditanamkan sawit, kemudian banjir, setelah itu konflik dan banyak sawit yang mati tapi ada juga yang hidup.

Namun karena lahan luas, sehingga pihak perusahaan melakukan penanaman dari sudut yang lain sementara saat lahan yang tadi itu sudah aman, maka di tempat itu kembali ditanam dan proses itu sudah beberapa tahun.

“Membangun itu bukan gampang, karena luas lahannya hampir 5 ribu hektar, tentu banyak proses yang harus dilalaui. Artinya, itu investasi besar yang bisa menguras modal puluhan US dolar untuk mereka melakukan penanaman. Maka seharusnya pemerintah harus menjaga, jangan setiap saat cari investor, namun investor yang sudah ada diganggu,” papar Safaruddin.

Safar mengklaim masyarakat setempat tidak setuju jika perusahaan tersebut ditutup, karena ada sekitar 350 orang karyawan yang gajinya di atas upah minimum provinsi (UMP) akan kehilangan pekerjaan.

“Lantas kemana mereka harus mencari makan dan mereka masyarakat sekita setiap bulannya diberikan CSAR yang setiap tahunnya dikelaurkan oleh PT CA sebesar 160 juta. Dan selamaa ini hal itu tidak terungkap, dan dari pihak pemerintah daerah dan gubernur tidak pernah memanggil mereka, tapi tiba-tiba sudah ada keputusan terhadap mereka,” terang Safar.

Untuk itu, Safar menegaskan akan terus mencari data siapa-siapa saja elit yang sudah membuka lahan di kawasan yang dilepaskan PT CA dan Safar mengancam akan mempublikasikan data elit tersebut ke publik.

“Kami akan publikasikan data ke publik. Lahan yang sudah dilepaskan PT CA itu bupati harus membagikan kepada masyarakat, kalau tidak bupati bisa kami gugat,” tegas Safar.[]