Menyoal Pembuktian Zina Dengan Tes DNA

Oleh Dr. Fazzan, M.A.*)

Ada tiga cara yang diatur qanun untuk membuktikan bahwa seseorang telah berzina, yaitu kesaksian, pengakuan, dan test DNA atau Deoxyribo Nucleic Acid. Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 memasukkan test DNA sebagai
alat bukti bagi pezina yang sedang dalam keadaan hamil.

Menurut teori yang ada, test DNA tingkat kevalidannya sangat tinggi. Test DNA dilakukan dengan mengambil sedikit bagian dari tubuh seseorang untuk dibandingkan dengan orang lain. Bagian yang dapat diambil untuk dicek adalah rambut, air liur, urine, cairan vagina, sperma, darah, dan jaringan tubuh lainnya. Sampel ini tidak akan berubah sepanjang hidup seseorang.

Berdasarkan pemahaman dari qanun, pengakuan berzina yang diajukan oleh perempuan yang hamil karena perzinaan, dalam keadan ini, si perempuan boleh menyebut nama orang yang menjadi pasangannya berzina, yang menyebabkan kehamilan tersebut. DNA si anak dan si laki-laki akan diperiksa. Kalau hasil test menyatakan DNA anak sama dengan DNA si laki-laki, maka dia dinyatakan terbukti telah berzina dengan si ibu yang melahirkan bayi tersebut. Si ibu dijatuhi hukuman cambuk 100 kali karena pengakuannya, sedang si ayah akan diajtuhi hukuman yang sama berdasarkan bukti hasil test DNA tadi.

Namun, dalam hal ini saya berpandangan lain. Kurang tepat memasukkan test DNA sebagai cara pembuktian kasus perzinaan. Karena menurut saya test DNA itu bisa direkayasa. Dan kebenarannya bisa dimanipulasi. Dengan pembuktian melalui test DNA bisa dijadikan celah oleh seseorang untuk menjatuhkan orang lain.

Misalnya begini, ada seseorang memanfaatkan sperma (mani) seorang laki-laki tanpa sepengetahuan orang tersebut. Kemudian sperma tersebut menjadi janin dalam rahim seorang perempuan dan lahir kedunia ini. Kemudia perempuan itu membuat pengakuan telah berzina dengan lelaki yang dimanfaatkan sepermanya itu tadi, pembuktiannya dengan test DNA. Kejadian ini merupakan titik lemah pembuktian dengan test DNA. Sekalipun pengujian test DNA dianggap akurat. Tetapi kemungkinan penyimpangan seperti yang saya sebutkan tadi, bisa membuat pembuktian dengan test DNA tidak bisa menjamin tentang apa yang diakui oleh perempuan tadi benar.

Saran saya, pertimbangan ini harus dipikirkan kembali, jangan sampai qanun tentang pembuktian dengan test DNA bisa menjadi malapetaka bagi orang baik-baik.

*)Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum, Universitas Abulyatama.

KOMENTAR FACEBOOK