Fachrul Razi : Masyarakat Pengelola Hasil Bumi Secara Tradisional Patut Diapresiasi

ACEHTREND.CO, Banda Aceh-Kemampuan masyarakat Aceh Timur yang mampu mengelola hasil buminya secara tradisional dan manual tanpa bantuan dan dukungan pemerintah patut diapresiasi.

“Pemerintah tentunya harus memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah melakukan pengeboran secara manual, termasuk para korban kebakaran saat ledakan sumur minyak di Aceh Timur beberapa waktu lalu, saya memberikan apresiasi dan doa kepada korban agar diterima disisi Allah,”kata anggota DPD RI Fachrul Razi saat ditanyai aceHTrend.co melalui pesan WhatsApp, Sabtu (28/4/2018).

Menurutnya, pemerintah melalui Badan Pengelola Minyak Aceh (BPMA) sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah (PP) yang ada, harus melakukan upaya yang maksimal dalam mengambil langkah solusi terhadap pengelolaan minyak tersebut agar kedepan tidak dilakukan secara ilegal lagi.

“yang harus kita pikirkan,bagaimana tindakan masyarakat yang dianggap ilegal tersebut menjadi legal dengan pengelolaan sesuai dengan hukum dan masyarakat mendapat manfaat yang nyata atas sumber daya alam tersebut,”kata Razi.

Menurutnya, Sumur minyak yang dibor secara tradisional di Dusun Bhakti, Gampong Pasir Putih Ranto Peureulak dan kemudian meledak dan terbakar, itu di sebut bencana nasional, sehingga pemerintah pusat harus memberikan perhatian serius.

“Di beberapa negara ketika terjadi ledakan minyak yang mengorbankan masyakarat, negara tersebut cepat mengambil alih dalam menyelamatkan korban dan masyarakat sekitar, hal ini patut menjadi perhatian serius pemerintah pusat,”katanya.

Pria yang juga politisi Partai Aceh mengatakan, dalam prngelolaan pemerintah wajib melibatkan masyarakat pemilik tanah dalam mengelola tanahnya sendiri, dan memberikan kompensasi ekonomi dan saham kepada masyarakat yang memiliki tanah yang mengandung minyak atau hasil bumi lainnya.

Berdasarkan PP No 23 tahun 2015 bahwa pengelolaan minyak dan gas di Aceh hanya dilakukan bersama oleh Pemerintah Aceh bekerja sama dengan pemerintah pusat.

“Sampai saat ini belum ada perangkat peraturan yang memberikan izin kepada masyarakat untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas. kecuali kedepan PP No 23 tahun 2015 diperkuat dengan lahirnya Qanun baru di Aceh oleh DPRA untuk memberikan dasar hukum keterlibatan masyarakat dalam mengelola minyak tersebut,”katanya.

Sebagai catatan, lanjut Fachrul, pengelolaan hanya dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui BP Migas Aceh dengan melibatkan pihak ketiga kontraktor profesioanal dan berpengalaman.

“Dalam hal ini masyarakat pemilik tanah sah yang mengandung minyak dan gas harus dijadikan shareholders (pemilik saham) atas kepemilikan tanah mereka,”katanya.

Ia lanjutkan, sebagai anggota DPD RI, Ia akan terus memperjuangkan agar masyarakat pemilik tanah, memiliki saham atas tanah mereka untuk dikelola oleh pemerintah agar minyak dan gas dapat diambil secara legal.

“Pola pikir yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjadikan tindakan masyarakat yang dianggap ilegal berubah menjadi legal dan rakyat menjadi sejahtera,” jelas Fachrul Razi.

Ia mencontoh bagaimana pengelolaan minyak di Qatar, Abudhabi, dan negara negara timur tengah, dimana negara mengelola minyak tersebut, namun masyarakat pemilik tanah sah memiliki saham seumur hidup dan jaminan kesejahteraan ekonomi.

“bentuk kongkrit untuk memperjuangkan hal ini dalam rapat dengan pemerintah kedepan, kita akan sampaikan dalam rapat kerja dan juga dalam laporan paripurna DPD RI kedepan. Disisi lain kita akan lakukan pengawasan terhadap kinerja BPMA sebagaimana perintah PP No 23 tahun 2015,”katanya.

Dalam kesempatan itu dia juga mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya juga memberikan bantuan sembako kepada keluarga korban ledakan sumur minyak tersebut. []

KOMENTAR FACEBOOK