YARA Ajukan Keberatan Terkait Informasi Daftar Penerima Bekas HGU PT Bal di Abdya

Zubir

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) melayangkan surat keberatan pada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kabupaten setempat.

Surat tentang keberatan informasi dengan Nomor: 022A/YARA/IV/2018 tersebut sebagai tindak lanjut dari tidak ditanggapinya permohonan informasi tentang salinan SK Bupati Abdya tentang daftar masyarakat penerima bekas HGU PT. Babahrot Agro Lestari (BAL).

Selain itu, YARA juga meminta salinan SK bupati tentang dewan pengawas RSUD Teungku Peukan dan permohonan salinan surat keputusan Bupati Abdya tentang tenaga ahli bupati saat ini beserta besaran honornya.

YARA menilai, pihak PPID Abdya tidak memahami aturan keterbukaan informasi publik, sehingga surat permohonan yang diajukan tidak ditanggapi, dapat atau tidaknya YARA mengakses informasi.

PPID dan badan publik menurut harus membalas permohonan dan menjelaskan alasannya bukan malah terkesan mengabaikan. Padahal PPID Abdya sudah beberapa kali disengketakan ke Komisi Informasi Aceh (KIA).

“Kami berharap surat keberatan yang kami ajukan ini akan ditanggapi oleh atasan PPID Abdya, dan apabila sampai 30 hari kerja sejak keberatan ini diterima tidak juga ditanggapi, maka kami akan gugat PPID dan Sekda selaku atasan PPID melalui sengketa ajudikasi non litigasi ke KIA,” ungkap Kepala PPID YARA, Zubir, Sabtu (28/4/2018).

Zubir menambahkan, seharunya pejabat yang telah ditugaskan sebagai PPID di Kabupaten Abdya harus bisa memahami Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga bisa mengetahui hak-hak pemohon informasi.

“Perlu kami sampaikan bahwa permintaan informasi merupakan perwujudan hak warga negara Indonesia untuk memperoleh informasi dari badan publik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” pungkas Zubir.[]

KOMENTAR FACEBOOK