Dianggap Melawan Hukum, KIP Nagan Raya Gugat Ketua DPRK

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya melakukan gugatan terhadap pimpinan DPRK setempat karena diangap telah melakukan upaya perbuatan melawan hukum.

Gugatan tersebut dilayangkan Muhammad Yasin ketua KIP Nagan Raya melalui kuasa Hukum nya Ramli Husen,SH & Associatis ke pengadilan negeri meulaboh dengan nomor register perkara: No 6/pdt.G/ 2018/ PN MBO tanggal 13 april 2018.

“Gugatan perdata terhadap pimpinan DPRK Nagan raya atas upaya perbuatan melawan Hukum karena mengesampingkan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum khusus nya pasal 5 ayat (7) dan pasal 58 ayat (1),” kata Mumammad Yasin, Sabtu (28/4/2019).

Muhammad Yasin menjelaskan berdasarkan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum, disebutkan dalam pasal 5 ayat (7) masa kerja KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota 5(lima) tahun terhitung sejak pelantikan.

Sedangkan masa jabatan komisioner KIP Nagan Raya yaitu Muhammad Yasin, Said Mudhar, Usman, Arif Budiman, dan Firdaus, dilantik tanggal 20 februari 2014 dan berakhir masa jabatan pada tanggal 20 februari 2019 genap 5 (lima) tahun sesuai dengan pasal 5 ayat(7) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum.

Muhammad Yasin menambahkan berdasarkan pasal 58 ayat (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum jelas disebutkan masa kerja KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota berakhir sedangkan tahapan pemilu atau pemilihan sedang berjalan maka masa jabatannya diperpanjang sampai berakhir seluruh tahapan pemilu atau pemilihan.

“Hingga saat ini kata dia KIP Nagan Raya sedang melaksanakan tahapan pemilu 2019 berdasarkan PKPU Nomor 5 tahun 2018 tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan umum tahun 2019,” ujarnya.

Muhammad Yasin menilai Pimpinan DPRK Nagan Raya telah mengesampingkan ketentuan hukum tersebut dengan mengeluarkan surat nomor:170/371/2018 tanggal 23 maret 2018 yang ditujukan ke KPU RI perihal berakhir masa jabatan anggota KIP Nagan Raya yang di tanda tangani oleh Bustamam wakil ketua DPRK Nagan Raya.

“Kami menduga sangat kental muatan politik yang ingin kami tidak bekerja lagi di KIP Nagan Raya, mungkin ada maksud tertentu, Kami menduga efek pilkada 2017 yang lalu,” tutur Muhammad Yasin.

Muhammad Yasin juga menegaskan pada hari senin tanggal 30 April 2018 pihkanya akan menjhalani sidang perdana gugatan tersebut di PN Meulaboh,”Kami akan perjuangkan di pengadilan karena putusan pengadilan merupakan ketetapan Hukum,” ujarnya.

Sebelumnya DPRK Nagan Raya surat nomor:170/371/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditujukan ke KPU RI perihal berakhir masa jabatan anggota KIP Nagan Raya yang di tanda tangani oleh Bustamam wakil ketua DPRK Nagan Raya.

Dalam poin dua disebutkan bahwa dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota KIP Nagan Raya priode 2013-2018 yaitu pada tanggal 16 September 2018 sesuai dengan surat keputusan KPU RI Nomor 713/kpts/KPU/Tahun 2013 dan surat KPU Nomor 59/kpts//KPU/Tahun 2016.

“Maka DPRK Nagan Raya berpendapat bahwa, masa jabatan KIP kabupaten Nagan Raya tetap berpedoman pada surat keputusan KPU RI di atas yaitu berakhir pada tanggal 16 September,” kata T. Bustamam dalam suratnya.

Disamping itu kata dia menyangkut dengan pasal 58 ayat 1 qanun Aceh nomor 6 tahun 2016 tantang penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan di Aceh yang menyebutkan bahwa dalam hal masa kerja KIP Aceh atau KIP Kabupaten/kota sedang tahapan pemilu atau pemilihan sedang berjalan maka masa jabatan diperpanjang sampai dengan berakhrinya seluruh tahapan pemilu atau pemiliha.

Menurutnya pasal ini tidak relevan untuk dijadikan alasan memperpanjang masa jabatan anggota KIP Kabupaten Nagan Raya, mengingat pemilu atau pemilihan di kabupaten setempat hanya pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Itupun dilaksankan pada bulan April 2019 sehingga bila tidak diperpanjang tidak akan mempengaruhi tahapan pemilun dan pemilihan di kabupaten Nagan Raya.

“Berdasarkan uraian diatas DPRK Nagan Raya mengharapkan KPU RI berkenan memperikan klarifikasi dan penjelasan terhadap hal tersebut secara tertulis kepada kami sehingga DPRK Nagan Raya tidak terhambat dalam melakukan proses perekrutmen calon anggota KIP yang baru nantinya,” tutup Bustaman dalam surat yang ditujukan kepada KPU Pusat.[]

KOMENTAR FACEBOOK