“Menggugat” Hasil Tes Seleksi Sebagai Syarat Penerimaan Siswa Baru

Oleh Ivandi Akmal, S.Pd.I.,*)

Pelaksanaan pendaftaran penerimaan siswa baru Tahun ajaran baru 2017-2018 di setiap sekolah di Nusantara mulai dari SD/MI, SMP/MTsN, SMA/SMK/MAN sedang atau sudah dan mulai berlangsung.

Tidak sedikit pula para orang tua dan siswa berlomba-lomba memilih dan berharap mereka dapat bersekolah di sekolah yang favorit dan berkualitas. Tentunya keinginan para orang tua dan siswa tersebut tidak disalahkan dan dibenarkan secara undang-undang. Dalam hal ini, tidak sedikit pula para orang tua dan siswa yang kecewa, karena tidak dapat diterima menjadi siswa pada sekolah yang menjadi harapan mereka.

Gagalnya siswa-siswa masuk pada sekolah yang sudah menjadi pilihan mereka disebabkan karena siswa tersebut tidak lulus tes calitung sebagai salah satu seleksi yang dibuat oleh sekolah.

Sistem penerimaan siswa di sekolah melalui tes seleksi membaca dan berhitung (calitung) jelas-jelas mengangkangi amanat konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang secara tegas dinyatakan, tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut diperjelas dalam Pasal 31 UUD 1945, yaitu; “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Praktek proses pendidikan harus dilaksanakan dengan prinsip demokratik, artinya setiap anak negeri diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan baik secara horizontal maupun vertikal.

Oleh karena itu, terjadi kekeliruan kepala sekolah dan panitia penerimaan siswa baru dalam hal penerimaan siswa baru pada level sekolah, apabila penentuan penerimaan siswa baru di putuskan berdasarkan dari hasil kemampuan tes seleksi.

Selanjutnya, ketentuan dan Juknis penerimaan siswa baru, juga telah diatur dalam PERMENDIKNAS NOMOR 17 TAHUN 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

Kita berharap kepada pemerintah dalam hal ini dinas terkait dapat memberikan pemahaman dan pencerahan kepada sekolah berkaitan dengan sistem penerimaan siswa baru. Ketentuan PERMENDIKNAS tersebut juga berlaku untuk sekolah-sekolah swasta tidak ada pengecualian.

Salah satu point penting dalam PERMENDIKNAS NOMOR 17 TAHUN 2017 yang perlu diperhatikan oleh sekolah adalah daya tampung dan zona tempat tinggal siswa dengan sekolah. Dan pengecualian pada sekolah kejuruan seperti SMK dan yang sederajat dibenarkan untuk menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam bidang keahlian/kompetensi. Memperhatikan ketentuan PERMENDIKNAS NOMOR 17 TAHUN 2017.

Maka kami rasa perlu untuk “menggugat” tes seleksi penerimaan siswa baru atau penerimaan peserta didik baru di sekolah-sekolah, yang menggunakan hasil tes, terutama hasil tes membaca dan berhitung sebagai indikator lulus atau syarat untuk diterima sebagai siswa baru.

Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban pemerintah terutama pemerintah di tingkat daerah untuk memikirkan bagaimana melahirkan sekolah-sekolah favorit di setiap kecamatan yang secara zona dapat dijangkau oleh setiap masyarakat. Kalau selama ini sekolah favorit dan bermutu identik hanya berada di pusat ibu kota. Keseriusan dan kesungguhan pemerintah dalam mengelola pendidikan perlu di tingkatkan, baik secara nasional dan khususnya di tingkat lokal (daerah) sehingga apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat dalam hal ini orang tua dan siswa dapat terwujud.

*)Penulis adalah dosen STKIP Muhammadiyah, Aceh Barat Daya, alamat Jl. Sigupai No. 18 Gampong Geulumpang Payong Kec. Blangpidie Aceh Barat Daya. Email: untukana@gmail.com
Fb: Ivandi Akmal

KOMENTAR FACEBOOK