Bardan Sahidi : Perpres Tenaga Kerja Asing Model Penjajahan Gaya Baru

Bardan Sahidi, anggota DPRA sedang bercengkrama dengan warga (Foto: Instagram Bardan Sahidi)

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Anggota Komisi III DPR Aceh bidang Keuangan dan Investasi, Bardan Sahidi mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah model penjajahan gaya baru oleh pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. Untuk itu dia mengajak seluruh warga Indonesia menolak Perpres tersebut.

Menurut Badan, Provinsi Aceh yang jumlah penduduknya hanya sekitar 5 juta jiwa, 17 persen diantaranya adalah pengangguran dan sekitar 216.000 jiwa pencari kerja. Data itu diperolehnya dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.

“Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA ini sangat kita sesalkan sekali, padahal ribuan masyarakat Indonesia saat ini masih berstatus mencari kerja. Ini model penjajahan gaya baru yang harus ditolak,” ungkap suami dari Zakiah Hamid saat diwawancarai media ini Senin 30 April 2018 di Banda Aceh.

Bardan Sahidi menuturkan panjang lebar ihwal ketidaksetujuannya pada Perpres tersebut, menurutnya Perpres ini adalah cara Persiden RI Joko Widodo untuk menutup kegagalannya atas janji memproduksi missal mobil Esemka. Berikut penuturannya pada Irwan Saputra dari aceHTrend:

Apa pendapat Anda tentang Perpres Tenaga Kerja Asing?

Keluarnya Perpres ini sangat kita sesali. Saat ini, ribuan masyarakat Indonesia pengangguran karena ketiadaan lapangan kerja kemudian tiba-tiba pemerintah mengeluarkan aturan menerima tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Perpres ini harus ditolak.

Kenapa TKA harus ditolak?

Kemarin saya sempat tanya ke Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, angka pengangguran di Aceh saat ini 17 persen dari 5 juta lebih penduduknya, dan ada sekitar 216.000 jiwa adalah pencari kerja.

Terakhir saya melaihat job fair di Banda Aceh, itu pesertanya membludak, padahal job fair itu tenaga kerjanya sederhana saja, hanya untuk menjadi pelayan restoran dan office boy.

Kita tidak menolak TKA yang sifat kerjanya teknis dan memang tidak ada di Indonesia, katakanlah seperti ahli bor membuat terowongan dengan teknologi hanya mereka yang punya. Kalau saya melihat, TKA seperti itu tidak ada masalah, tapi kalau untuk cleaning service seperti yang terjadi di Bogor kemarin itukan hanya untuk bercocok tanam cabe, jadi dari data yang dirilis oleh pemerintah sendiri dan kondisi riil yang ada di lapangan saya dalam kapsitas pribadi dan anggota DPR Aceh menyesalkan terbitnya keppres itu.

Bukankah Perpres itu untuk menggenjot iklim investasi?

Bukan begitu caranya untuk mendatangkan investasi, yang didatangkan investasi itu modalnya atau orang yang ingin membuat usaha di sini dan pabriknya kalau mau didirikan di sini.

Saya kemarin dari Jepang, di sana tidak ada pabrik jangan salah nanti. Yang ada di sana itu hanya kelompok-kelompok diskusi yang kemudian memikirkan sampai ada sebuah temuan, katakanlah temuan mesin Mitsubishi. Itu para pakar dan para ahli semua mereka berdiskusi hingga menemukan satu kesimpulan baru untuk mereka membuat pabriknya dimana, katakanlah di Timur Tengah, di rakit di Timur Tengah sana sehingga negara mereka itu tidak kemudian menjadi sampah.

Dalam bidang kesahatan, jika mereka melakukan suatu riset dan penelitian tidak sampai mereka mendirikan gedung tapi lebih pada kumpulan orang-orang yang berdiskusi.

Nah yang begitu-begitu sebenarnya harus ditangkap oleh Pemerintah Indonesia untuk kemudian memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi tenaga kerja bukan dengan cara menerbitkan Perpres dan mendatangkan TKA.

Anda menyesalkan terbitnya Perpres ini?

Saya tidak hanya menyesalkan terbinya Perpres ini tapi malah tolak ini Perpres ini, tolak TKA di Aceh. Kalau tenaga kerja seperti itu masih ada di Indonesia dan ribuan masyarakat Indonesia yang menganggur khususnya di Aceh, ini menjadi persoalan. Jadi kalau tujuannya untuk menangkap investasi ya usahanya atau modalnya yang dibawa ke mari bukan buruhnya.

Terkait upah buruh asing bagaimana menurut Anda?

Nah, dari kompetitif upah ini sangat beda sekali, TKA mendapat gaji lebih karena kurs rupiah terhadap mata uang asing itu selalu lebih rendah dan selalu kalah, kita dengan Brunai Darussalam saja kalah, dengan Malaysia jauh, dengan Thailand agak imbang. Perbedaan upah ini sangat memicu kecemburuan sosial.

Saya kemarin di Medan nonton bola, ada pemain lokal Aceh bagus mainnya dan mau kontrak ke sana, kita juallah. Kualitasnya tidak jauh-jauh beda dengan pemain asing yang didatangkan, malah lebih produktif lagi pemain kita, ini dari permainan bola saja. Pemain bola asing itu tuntut gaji yang lebih karena perbandingan mata uang tadi.

Perpres ini adalah kebijakan yang ngawur, Menteri Tenaga Kerja itu tidak mengerti dengan melihat kondisi sosial yang ada di lapangan.

Jadi menurut Anda ini model penjajahan?

Masih ingat nggak tenaga kerja Indonesia (TKI) kita yang dipukul di luar negeri dan dicambuk. Kemarin kita coba advokasi terhadap TKI yang pergi meninggalkan anak isteri kerja di Saudi Arabia, Hongkong, dan Tiongkok, pulangnya tahu bagaimana? jenazahnya saja tidak bisa dibawa pulang, ini persoalan. Tapi kenapa kita seperti menghamba terhadap TKA ke negeri kita, ini model penjajahan gaya baru ini.

Tidak pernah ekuivalen kita, tidak pernah tampil sejajar dengan negara yang berdaulat, sedih bangat sedih sekali, kalau mau menjelang meugang (budaya Aceh saat menyambut puasa dan lebaran-red) itu pasti lewat pelabuhan Port Klang Malaysia, kemudian Aceh Timur kemudian ke perairan Kuala Langsa.

Itu kan mereka naik kapal tongkang, TKI Aceh saat pulangnya banyak yang cacat, cuma jadi buruh dodor sawit mereka kerja di sana. Itu persoalannya karena di Indonesia dan Aceh tidak ada lapangan kerja, kemudian kenapa keluarnya Perpres mempermudah TKA masuk ke Indonesia?

Maksudnya?

Saya melihat unit pengawasan orang asing (POA) di kepolisian semakin melamah, setiap TKA menatap di Indonesia itu kan harus ada Kitap (Kartu Ijin tinggal tetap) dan Kitas (Kartu Izin Tiggal Sementara), berapa lama mereka di sini. Kalau dia orientasinya kerja kan harus bayar pajak untuk negara kita, nah saya pergi ke Malaysia itu masuknya minta ampun susahya, saya punya visa jelas padahal ke negeri Jiran cuma mau ke Peneng untuk antar orang tua berobat, aduh luar biasa, saya pakai passport biru (paspor untuk pegawai pemerintah atau official passport) saja diperlakukan kurang ajar di sana.

Saya katakan, ini passport biru, saya bayar pajak ke negara awak, jangan begitu Pak Cik. Diselidik semuanya. eeeh giliran orang masuk kemari pakai sempak aja dia mondar-mandir ke Blang Bintang, artinya kita bukan anti asing, tapi apabila undang-undang sebagai payung hukum mempermudah TKA ini akan mematikan kreativitas lokal. Ini persoalan.

Bagaimana seharusnya menurut Anda?

Tolak itu Perpres, kemudian jangan beri ruang ke TKA kalau hanya menjadi buruh di sini. Jangka panjangnya, kita harus meningkatkan kompetensi dengan memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat, itu lembaga-lembaga pelatihan kerja juga harus diefektifkan kemudian SMK itu menjadi pilihan favorit. Kita tidak hanya menjadikan buruh yang hanya bisa nyangkul dan lap-lap meja saja, itu yang kemudian alih teknologi namanya dan transfer knowled.

Menurut Anda kenapa bisa lahir Perpres ini?

Ini adalah cara Persiden Jokowi untuk menutup kegagalannya. Katanya dulu mau produksi massal mobil Esemka, eeh nggak jadi.

Itu kalau dia mengembangkan Esemka itu kan bisa, buat mobil juga bisa, mesinnya bisa didatangkan dari luar, bodinya bisa dirakit, anak SMK lo sudah bisa, di Surabaya itu buat laptop juga bisa jadi sekolah-sekolah kejuruan ini harus dijadikan perhatian serius pemerintah untuk kemudian kasih mereka alat, kirim mereka guru –guru yang baik-baik untuk kemudian transper knowled dan alhi teknologi itu tadi. Bukan kemudian lulusan itu semua tenaga kerja berharap menjadi PNS di pemerintahan. Ini kita lihat antre yang mau jadi PNS.[]