HGU PT CA, Tanwier Mahdi : Menteri Jangan Tutup Mata dengan Laporan ABS

Tanwier Mahdi (Foto: aceHTrend)

ACEHTREND.CO, Banda Aceh –Anggota DPR Aceh daerah pemilihan IX (Sembilan), Tawier Mahdi, meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) agar tidak tutup mata dengan hanya menerima laporan asal bapak senang (ABS) di atas meja terkait hak guna usaha (HGU) PT Cemerlang Abadi di Kecematan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

“Menteri jangan tutup mata dengan menerima laporan ABS, turunlah ke lapangan. BPN juga jangan bekerja di atas meja, itu sesuai nggak dengan di lapangan kalau tidak sesuai ngapain diperpanjang HGU-nya,” kata Tanwier Mahdi saat ditanyai aceHTrend melalui telpon seluler, Rabu (2/5/2018).

Tanwier yang juga putra asli Abdya itu mengungkapkan, masalah HGU perusahaan sawit adalah bom waktu di hampir seluruh Aceh. Semasih dirinya di Komisi I DPR Aceh hampir seluruh Aceh HGU perkebunan bermasalah.

“Kita tahu lah proses mendapatkan HGU itu kan zaman orde baru, bagaimana gaya saat itu kita tahu. Apalagi saat itu belum ada foto dan segala macam, mainnya hanya di atas meja dan banyak masalah sebetulnya,” beber Tanwier, anggota Komisi VI DPR Aceh.

Oleh sebab itu, katanya, kenapa saat awal reformasi banyak HGU itu makan korban rakyat karena memang tidak sesuai dengan aturan yang yang ada, baik itu corporate social responsibility (CSR) maupun plasmanya, semua tidak dipenuhi sehingga apabila diurut HGU yang ada di Aceh sebagian besarnya bermasalah.

“Nah untuk kasus HGU di Abdya saya pikir sudah sangat parah memang, dulu janjinya sejak saya masih mahasiswa mereka mau membangun pabrik kelapa sawit (PKS) sampai sekarang tidak ada, padahal kalau kita pelajari secara aturan itu lima ribu hektar lahan harus bangun PKS. Konon lagi ini mencapai 7 ribu hektar lebih, belum lagi yang ditanam sawit cuma bebera hektar,” sebut Tanwier.

Tanwier menilai, semestinya menteri tidak usah lagi mempertahankan HGU perusahaan seperti ini karena memang banyak ruginya ke masyarakat ketimbang manfaatnya, di undang-undang disebutkan bahwa pemberian izin HGU dibatasi sekian puluh tahun, tujuannya adalah untuk bisa dilakukan evaluasi terhadap HGU perusahaan tersebut, apabila tidak sesuai maka tidak perlu dipertahankan. Berbeda halnya bila perusahaan tersebut menjalankan prosedur sesuai dengan aturan yang ada maka harus dihargai.

“Kalau seperti ini untuk apa dipertahankan. Di Abdya saat ini banyak masyarakat kesusahan lahan karena banyak kawasan kita masuk wilayah Kawasan Ekosisten Louser (KEL), sementara masyarakat kita semangat bertaninya luar biasa, yaudah kembalikan saja HGU ini ke rakyat, ngapain repot-repot itu kan tanah negara,” pungkas Tanwier. []

KOMENTAR FACEBOOK