Ada Apa Dengan Bappeda Aceh?

Muhajir Juli, Pemred aceHTrend.

Lage Cina ngieng saman (seperti Cina menonton tari saman-red), demikianlah perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan suasana ketika data dana otsus yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Aceh. Mereka hanya memberikan angka gelondongan, tanpa perincian program, konon lagi jumlah dan per prject dan lokasi project.

Penggunaan anggaran negara, apalagi yang berkaitan dengan Dana Otonomi Khusus Aceh, yang merupakan nama lain dari pampasan perang yang sempat diajukan oleh juru runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sejatinya bertujuan untuk membangun kembali Aceh pasca perang “saudara” yang berkepenjangan.

Namun, dalam perjalanannya dana ini menjadi semacam tumpok sie reupoh yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat kepada Petinggi politik dan petinggi PNS di Aceh. Hingga saat ini rakyat Aceh sepertinya tidak merasakan dampak dari dana tersebut. Kemiskinan, pengangguran, kejahatan dan peredaran narkoba serta kekerasan tiap hari menghiasai laman-laman media. Semuanya itu selalu bermuara pada ketidakberdayaan rakyat menghadapi himpitan hidup.

Mereka punya pemerintah, mereka juga mendegar telah diberikan dana oleh negara, akan tetapi semua itu seperti seseorang yang bermimpi sedang menggenggam uang, yang ketika terbangun uang itu tidak ada.

Di sisi lain, bertumbuhnya orang-orang kaya dari kalangan Pegawai Negeri Sipil, bak cendawan di musim hujan. Silahkan datang ke ibukota propinsi dan ibukota daerah, asset yang mereka miliki kini seperti kekayaan saudagar besar di masa Firauan. Tentu kita bertanya, darimana mereka mendapatkan semua itu?

Bahkan, dengan kekayaan demikian, mereka bisa membangun unit bisnis di mana-mana. Sehingga bila ditelusuri lebih jauh, antara pejabat besar dan menengah selalu memiliki hubungan “tali pusat” dengan pengusaha muda, kontraktor muda, dan anak-anak muda yang tiba-tiba mendapatkan kemudahan akses dalam membangun usaha.

Saya tidak memiliki data berapa banyak kemudian hubungan ahli family itu dibangun di atas darah dan air mata rakyat Aceh, yang sejak perang hingga saat ini terus saja dihimpit kesusahan. Untuk mendapatkan rumah dhuafa saja mereka harus saling tikam, karena penyelenggara negara selalu memperjual belikan rumah-rumah dhuafa dan paket pengembangan ekonomi yang ditujukan untuk rakyat kecil.

Saya sering mendengar pembicaraan orang-orang elit—yang hidup dari uang rakyat—bahwa penyebab bangkrutnya Aceh saat ini karena ulah eks kombatan GAM yang berkuasa sejak 2006. Lalu benarkah klaim demikian? Tentu untuk menjawab ini kita butuh data. Namun, asumsi saya, bilapun eks GAM dan eks kombatan GAM adalah biang keladinya keterpurukan ekonomi rakyat, mereka tidak sendiri. Mereka membutuhkan kerjasama para PNS yang memiliki mandat mengelola negara ini.

Seorang eks kombatan GAM, yang merupakan teman ngopi saya, pernah berujar, eks GAM menjadi tertuduh karena memang sebagian dari mereka vulgar dalam merampok anggaran negara. Mereka sangat kasar ketika menelantarkan proyek. Mereka sangat kasar ketika meminta jatah fee. Tapi apakah benar bahwa habisnya dana otsus dan dana lainnya selama ini murni kesalahan mereka? Berapa persen eks GAM ada di pemerintahan? Berapa persen mereka punya akses dalam merencanakan anggaran? Berapa persen dari mereka yang bisa mencairkan dana pemerintah?

Lalu di mana inspektorat, di mana polisi, di mana kejaksaan? Kenapa dana rakyat hilang tak menentu, para penjahat anggaran tidak ada yang dibui? Apakah ada main mata di antara mereka?

***
untuk menjawab semua tanya itu, aceHTrend sudah melakukan upaya meminta data kepada Bappeda Aceh, agar memberikan data jumlah alokasi dana otonomi khusus sejak 2010-2017. Juga kami meminta alokasi untuk tiap kabupaten kota beserta jenis program, jumlah anggaran, alamat kegiatan program serta dinas pelaksana.

Permintaan data kami memang dipenuhi, tapi tidak semuanya. Mereka hanya menyerahkan data gelondongan penggunaan dana otsus untuk tujuh sektor serta untuk tiap kabupaten/kota per tahun sejak tahun 20108 hingga 2018.

Bagaimana dengan nama program dan alamat project? Pegawai Bappeda mengatakan mereka sedang menyusun dan belum bisa diberikan. Ini tentu sangat aneh, mereka belum merangkum data penggunaan dana otsus sejak 2008 hingga 2017. What? Lalu, ngapain saja mereka di sana selama ini?

Pengalaman mendapatkan data yang tidak lengkap dari Bappeda Aceh, merupakan bagian pengalaman saya dengan berbagai dinas di Aceh yang acapkali tidak terbuka dengan program dan kegiatan yang dilakukan. Bilapun terpaksa diberikan, setengah dibagi, setengah lain ditutupi. Dinas Kelautan Propinsi Aceh bahkan harus digugat oleh Koalisi NGO HAM Aceh ke Komisi Informasi Aceh karena menolak memberikan data pengadaan boat 30 dan 40 GT. Juga Badan Reintegrasi Aceh yang menolak memberikan data lengkap ketika Koalisi Ngo HAM juga mencoba mengakses data penerima manfaat program mereka by name by address.

Atas pengalaman yang demikian, kami di redaksi memberikan catatan kuning kepada Bappeda Aceh, bahwa dapur Aceh itu adalah lembaga yang harus mendapatkan perhatian serius. Di sana masa depan Aceh dirancang, bila data saja mereka tidak punya, bagimana pula mereka merencanakan nasib Aceh ke depan?

Atau—kita pantas curiga—memang pengelolaan dana otsus melalui berbagai kegiatan, tidak sepenuhnya dijalankan oleh para pelaksana. Sehingga walau sudah dilaksanakan sejak 2008- hingga 2017, Bappeda belum bersedia memberikan data real, karena bila diserahkan data real, maka rakyat akan menemukan kejahatan para petinggi dan PNSnya yang kerap selalu tampil dengan citra malaikat di depan rakyat miskin yang sedang sekarat.