Dari Hizbur Tahrir ke Partai Bulan Bintang

Ilustrasi. Dikutip dari Tarbiyah.net

Walau sempat menjadi partai Islam yang besar di era Demokrasi Terpimpin, Partai Masyumi tidaklah cocok dengan Nahdatul Ulama, Perti sejak awal tidak mau bergabung. Kini, Partai Bulan Bintang (PBB) yang dibesut oleh Yusril Ihza mahendra selaku anak ideology Natsir, dilirik oleh HTI, yang merupakan organisasi Islam yang tidak searah dengan NU.

Partai Bulan Bintang (PBB) dibentuk sebagai penerus Partai Masyumi yang pernah berjaya di era Orde Lama. PBB didirikan pada 17 Juli 1998. Pun demikian, walau selalu membawa emblem partai yang didirikan oleh M. Natsir pada era Demokrasi Terpimpin, PBB tidak berhasil membuat mayoritas umat Islam di Indonesia meliriknya.

Sejak ikut pemilu pertamakali pada 1999 sebagai partai baru, PBB mampu meraih kursi DPR RI sebanyak 13 dari 462 jumlah kursi, atau 1,94 % dengan jumlah total suara 2.049.708 dan duduk di peringkat enam.

Pada pemilu 2004 jumlah kursi PBB sebanyak 11 dari 550. Jumlah suara yang mereka raih sebanyak 2.970.487 atau 2,62%. Mereka berada di urutan delapan dan kehilangan dua kursi. Pada pemilu 2009, dari total 560 kursi, mereka tidak berhasil meraih satupun. Jumlah suara yang berhasil dihimpun sebanyak 1.864.752 dan berada di urutan 10, dengan persentase suara 1,79%

Pada pemilu 2014 mereka lagi-lagi gagal mendapatkan kursi. Suara yang mereka kumpulkan sebanyak 1.825.750 atau 1,46%.

Dilirik HTI

PBB hingga saat ini tidak dilirik oleh pendukung Nahdatul Ulama (NU. Sejak lama ketidakcocokan NU yang lebih memilih PPP dan PKB sudah menjadi rahasia umum. Kini, Yusril pun membidik massa HTI sebagai pendulang suara.

Sebagai politikus, Yusril tahu benar menafaatkan situasi kemelut politik di Indonesia sejak Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia.

Seperti dilansir oleh detik.com, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Surat Keputusan (SK) Menkumham soal SK pembubaran. Hakim menolak gugatan karena perjuangan HTI bertentangan dengan idiologi Pancasila.

“Maka dengan itu tindakan penggugat sudah betentangan dengan UU berlaku terhadap pasal 59 ayat 4 huruf c Perppu Ormas,” ucap ketua majelis hakim Tri Cahya Indra Permana di ruang sidang utama PTUN Jakarta, Jl Sentra Primer Timur Baru, Jakarta Timur, Senin (7/5/2018).

Majelis menyatakan, perjuangan HTI terbukti bertentangan dengan Pancasila. Menurutnya hal itu dibuktikan dengan bukti-bukti yang ditampilkan saat persidangan berlangsung.

“Karena terbukti paham yang diperjuangkan penggugat bertentangan dengan Pancasila,” ucapnya.

Salah satu bukti yang dipertimbangkan hakim ialah buku ‘Struktur Negara Khilafah’ yang diterbitkan HTI pada tahun 2005. Majelis menganggap bukti-bukti di persidangan sangat mendukung HTI yang ingin mendirikan negara khilafah yang tak sesuai asas demokrasi Pancasila.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, sesusai putusan pengadilan tentang pembubaran HTI, menilai putusan PTUN itu tepat.

“Keputusan apa yang sudah diputuskan oleh negara ini, karena tidak berdasarkan Pancasila, itu sudah benar,” kata Gatot di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

“Bukan hanya HTI saja, organisasi apa pun juga yang hidup di negara ini harus berdasarkan Pancasila,” imbuhnya.

Dilansir oleh kantor Berita ANTARA, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dalam Mukernas II PBB di Jakarta, Jumat (4/5/2018), mengatakan sudah tiga periode kepemimpinan lamanya PBB seperti partai terdzalimi, disepelekan dan diangap tidak ada.
Yusril mengatakan tahun ini PBB akhirnya diterima sebagai partai peserta pemilu, meskipun harus melalui perlawanan melalui jalur yang konstitusional. Dia mengajak seluruh kader untuk bangkit membesarkan PBB kembali.

Dia meyakini PBB bisa meloloskan kader-kadernya untuk kembali masuk ke DPR RI dengan memperoleh suara sah nasional minimum empat persen.

Yusril pun mengajak seluruh ormas Islam seperti FPI, HTI untuk bergabung dalam partainya dan bersama-sama membesarkan PBB demi memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya umat Islam.
Juru bicara eks perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menanggapi ajakan Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra untuk bergabung dalam partai tersebut.

“Kami mendukung PBB,” ujar Ismail Yusanto sesuai mengikuti sidang pembacaan putusan gugatan HTI di Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta, Senin (7/5/2018).

Saat ditanya apakah dukungan terhadap PBB itu artinya eks HTI akan bergabung, Ismail kembali menyatakan hal yang sama.

“Kami mendukung PBB,” tegas Ismail.

Media Republika Online melaporkan pada Selasa (8/5/2018) Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Ferry Noor mengungkapkan bergabungnya para anggota eks HTI, akan menambah kekuatan dalam perolehan suara partai pada Pemilu 2019. Ia mengaku partainya dengan anggota eks HTI sudah ada pembicaraan terkait rencana masuknya mereka ke PBB.

Anggota eks HTI itu juga bisa menjadi calon anggota legislatif PBB sehingga keberadaan mereka dapat menambah kekuatan PBB agar semakin kuat dan memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi bagi rakyat pemilih. PBB Provinsi Bengkulu, misalnya, telah melakukan perekrutan bagi calon anggota legislatif dari anggota eks HTI dan anggota FPI.

Ismail Yusanto sebelumnya menyebutkan, sudah ada pembicaraan dan kesepahaman antara kader eks HTI dan PBB terkait keikutsertaan dalam Pemilu 2019. Kesepahaman itu antara lain untuk memperjuangkan aspirasi umat dan syariat Islam. Pemahaman soal demokrasi yang dianut PBB dan HTI sudah sejalan, yakni keberadaan partai politik adalah alat perjuangan untuk menegakkan aspirasi umat Islam.

Cendekiawan muslim, Jimly Asshidiqie pada pertengahan tahun lalu disebut-sebut sebagai salah satu tokoh yang pernah menyarankan agar anggota HTI bergabung ke PBB. Meskipun organisasi kemasyarakatan HTI telah dibubarkan oleh pemerintah, aspirasi politik anggota eks HTI bisa disalurkan ke partai politik yang sejalan dengan perjuangan dan aspirasi umat Islam. []

KOMENTAR FACEBOOK