ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Tersangka terduga pelaku kekerasan anak melalui kuasa hukumnya mengajukan praperadilan mengenai tidak sahnya penetapan tersangka terhadap kliennya yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah (Polda) Aceh.
Praperadilan tersebut di daftarkan oleh kuasa hukumnya Herni Hidayati dari kantor hukum Hadi Simbolon ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Bna pada Rabu, (9/5).
Elvina Djalal, S.T, M.Eng (46) seorang ibu rumah tangga dan wiraswasta, warga Ie Masen Kayee Adang, Banda Aceh dilaporkan oleh bekas suaminya ke pihak kepolisian karena diduga melakukan kekerasan anak.
Kuasa hukumnya, Herni menilai ada mekanisme hukum yang salah yang dilakukan penyidik Polda Aceh dalam melakukan penetapan tersangka tersebut. Pihaknya merasa kecewa dengan sikap penyidik yang terburu-buru menetapkan tersangka pada kliennya tanpa memperhatikan beberapa hal.
Ia mengungkapkan, kesalahan polisi diantaranya kliennya tidak pernah dipanggil sebagai saksi terlapor. Apalagi, surat pemanggilan yang ditujukan untuk kliennya dikirim ke alamat yang salah.
“Sesuai KTP, klien kita domisili di Kaye Adang, tapi surat panggilan itu di tujukan ke alamat yang bukan alamat domisilinya yakni di Suka Ramai Banda Aceh,” kata Herni, Kamis (10/5/2018).
Karena tidak memenuhi panggilan penyidik pada panggilan pertama dan kedua, kata Herni, polisi langsung menetapkan klien kita sebagai tersangka tanpa adanya pembelaan diri sebagai saksi terlapor.
“Seharusnya jika panggilan pertama dan kedua tidak datang seharusnya penyidik memanggil paksa klien kita, bukan buru-buru jadikan tersangka,” ungkapnya.
Ada tiga termohon pada gugatan praperadilan itu yakni termohon pertama Kapolri, termohon kedua Kapolda Aceh dan Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh sebagai termohon tiga.[]
