Diduga Sarat Masalah, Polisi Diminta Usut Rumah Transmigrasi di Abdya

Salah Rumah Tansmigrasi di Abdya (Foto : ist)

ACEHTREND.CO, Blangpidie – Keberadaan rumah tansmigrasi lokal sebanyak 12 unit di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) diduga sarat dengan masalah, untuk itu aparat kepolisian kabupaten setempat diminta usut keberadaan rumah tersebut.

Mantan Keuchik Gampong Simpang Gadeng, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya, Syarifuddin, Jum’at (11/5/2018) mengatakan, 12 unit rumah transmigrasi tersebut dibangun sejak tahun 2016 oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Abdya yang terletak di Gampong Simpang Gadeng. Pembangunan itu disanyalir di kawasan lahan perkebunan kelapa sawit yang diduga tanahnya milik pengusaha di kabupaten setempat.

“Ke 12 unit rumah transmigrasi itu mulai ditempati warga sejak 2017. Saya selaku Keuchik Simpang Gadeng waktu itu sangat kecewa dengan kehadiran rumah transmigrasi itu, karena manfaatnya bukan untuk warga Babahrot, melainkan ditempati oleh warga Kecamatan Jeumpa,” ujarnya.

Syarifuddin menyebutkan, warga Kecamatan Jeumpa yang menduduki rumah transmigrasi yang dibangun di lahan perkebunan kelapa sawit itu merupakan para pekerja kebun milik pengusaha. Kuat dugaan, para pekerja itu memiliki hubungan family dengan pemilik lahan sawit tersebut.

Padahal, sambung Syarifuddin, masih banyak warga gampong setempat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, tapi rumah transmigrasi itu malah ditempati oleh warga kecamatan lain.

“Kemudian belakangan ini kami ketahui bahwa warga yang berdomisili di rumah-rumah itu tidak sesuai dengan surat keputusan Bupati Abdya. Ini yang tidak kami inginkan. Anehnya lagi, pada saat pertama pembangunan rumah transmigrasi tersebut, saya selaku kepala desa pernah diberitahukan tapi saat mengajukan nama calon penerima, saya tidak diberitahukan lagi. Malah sudah ada orang-orang tertentu yang menempati rumah transmigrasi pemerintah itu,” sebutnya.

Syarifuddin mengaku, sampai sekarang dirinya tidak pernah menandatangani surat serah terima rumah transmigrasi tersebut, dan ia meminta agar aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan terhadap rumah tersebut, ia beralasan, keberadaan rumah tersebut hanya menguntungkan pemilik kebun kelapa sawit.

Sementara itu, Kepala Bidang Tenga Kerja dan Transmigrasi pemerintah kabupaten Abdya, Ermida saat dikonfirmasi awak media tidak membantah pernyataan mantan Keuchik Gampong Simpang Gadeng. Ermida beralasan, dirinya tidak mengetahui secara detail proses pembangunan rumah transmigrasi itu.

“Rumah transmigrasi itu dibangun pada tahun 2016 dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penempatannya tahun 2017. Proyek itu dibangun sebelum saya menjabat sebagai Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Abdya,” pungkas Ermida.[]