Dinsos Aceh Gelar Rakor Lintas Sektor Program PKH 2018

Rakor Lintas Sektor Program PKH 2018 (Foto: aceHTrend/Irwan)

ACEHTREND.CO, Banda Aceh- Dinas Sosial Aceh menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Program Keluarga Harapan (PKH) di Aula Gedung Dinas Sosial Aceh, Senin (14/5/2018).

Rakor yang dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Aceh, Drs Alhudri MM dihadiri oleh perwakilan dari Bappeda Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Kesehatan Aceh, Kanwil Kemenag Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Sosial Aceh Besar, Koordinator PKH Wilayah I, II, dan III serta Bank BRI dan Bank BNI sebagai pihak penyalur bantuan sosial PKH.

Alhudri dalam sambutannya mengajak semua pihak yang hadir dalam Rakor tersebut untuk memberi perhatian serius terhadap kondisi kemiskinan, pendidikan dan kesehatan di Aceh.

Melalui Rakor ini Alhudri berharap kepada PKH dengan dinas-dinas terkait agar dapat menyinkronkan data supaya penyaluran bantuan sosial PKH tepat sasaran dan tidak bias.

“Saat ini kita di Aceh sudah menindaklajuti bahwa apapun program di Aceh ini harus mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT). Di kami, program apapun di sini harus mengacu pada BDT, kalau tidak maka tidak akan kita lakukan siapapun dia,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Aceh, Cut Aja Muzita, SSTP., MPA mengatakan, tujuan dilakukan Rakor tersebut untuk menyinkronkan jenis kegiatan di Dinas Sosial dengan dinas-dinas terkait.

Cut Aja Muzita, SSTP., MPA (Foto :aceHTrend/Irwan)

“Misalnya, Dinas Pendidikan ada program sosialisasi untuk anak-anak putus sekolah atau anak-anak yang malas sekolah untuk meningkatkan motivasi mereka bersama anak-anak pendamping PKH, ini bisa menghadirkan anak-anak peserta PKH yang termasuk di dalam kepesertaan Kartu Indonesia Pinter,” ujar Cut Aja.

Kemudian Dinas Kesehatan, saat ini diketahui masyarakat miskin masih kurang sadar untuk mau hadir ke Posyandu dan mengakses layanan kesehatan seperti untuk memeriksa kandungan per tiga bulan sekali. Masyarakat masih beranggapan bahwa pemeriksaan teratur adalah hal yang sepele sehingga tidak perlu ke layanan kesehatan.

“Padahal di kita PKH ini wajib untuk hadir 3 kali dalam 9 bulan ke Posyandu. Jadi Rakor ini kami ingin menyinkronkan dengan program sosialisasi tentang ibu hamil atau pemberian vitamin untuk balita atau batita di layanan kesehatan,” ujar Cut Aja.

Menurut Cut Aja, dengan disinkronkan program antar dinas terkait maka program tersebut nantinya akan lebih bagus dan tujuan yang diinginkan pun tercapai, namun dari dinas-dinas yang diundang banyak yang tidak hadir dan jika pun hadir yang diutus adalah para staf yang tidak memiliki kewenangan apapun dalam mengambil kebijakan.

Sehingga Cut Aja menilai, pihakna harus mendatangi langsung dinas terkait untuk membicarakan terkait upaya menyinkronkan program-program tersebut.

“Mungkin karena ada beberapa dinas yang tidak hadir maka kami akan langsung ke dinasnya menjemput bola untuk berkoordinasi lebih lanjut,” pungkas Cut Aja. []