PDIP Sarankan DPRA-Pemerintah Kaji Ulang Qanun Aceh Tentang Pemilu

Karimun Usman (Foto: aceHTrend/Irwan)

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Aceh menyarankan agar DPRA dan Pemerintah Aceh mengkaji ulang Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilhan Umum (Pemilu) dan Pemilhan di Aceh, khususnya Pasal 58 Ayat 1 tentang masa kerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

Dalam pasal itu disebutkan, dalam hal masa kerja KIP Aceh atau KIP kabupaten/kota berakhir, sedangkan tahapan pemilu atau pemilihan sedang berjalan, maka masa jabatannya diperpanjang sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan pemilu atau pemilihan.

Hal itu disampaikan Ketua PDIP Aceh, Karimun Usman, paska munculnya protes terhadap perekrutan Komisioner KIP Aceh oleh Komisi I DPRA oleh Panitia Seleksi (Pansel) awal Januari 2018 lalu.

Dikutip dari serambinews.com, Ketua LSM Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR), Auzir Fahlevi mengatakan, rekrutmen tim panitia seleksi untuk memilih komisioner KIP adalah pelanggaran serius dan bentuk ketidakpatuhan Anggota DPRA terhadap UUPA dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh.

Auzir mengacu pada Pasal 58 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa dalam hal masa kerja KIP Aceh atau KIP kabupaten/kota berakhir sedangkan tahapan pemilu atau pemilihan sedang berjalan, maka masa jabatannya diperpanjang sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan pemilu atau pemilihan.

Kendatipun demikian, Karimun Usman mengapresiasi sikap DPRA dalam mempersiapkan lebih cepat komisioner KIP Aceh yang baru walau diakuinya masa pemilihan di Aceh baru akan berakhir usai Pemilu 2019 mendatang.

“Atas hal itu saya berharap Pemerintah Aceh dan DPRA perlu duduk bersama membicarakan tugas wewenang KIP Aceh dan kabupaten/ kota secara bijaksana agar tidak terjadi prasangka-prasangka serta dengan tidak melanggar hukum atau qanun yang sama-sama telah disepakati oleh Pemerintah Aceh dan DPRA,” ujarnya pada aceHTrend, Minggu (13 Mei 2018).

Sebab, katanya, penentu akhir ada di tangan gubernur sebagai kepala pemerintah daerah Aceh dan sesuai aturan KIP Aceh dilantik oleh gubernur bupati/wali kota di tingkat kabupaten.

“Apa yang telah dilaksanakan oleh DPRA menjaring dan memilih yang terbaik calon anggota KIP untuk ke depan, saya menghargai usaha-usaha ini DPRA dalam mempersiapkan anggota KIP lebih awal agar kerja KIP yang baru nanti terukur 5 tahun tidak ada lagi perpanjangan,” katanya.

Untuk itu, sebagai upaya untuk mempertahankan kekhususan Aceh maka sudah semestinya Qanun Nomor 6 Tahun 2016 dipertahankan agar tidak dilanggar oleh siapapun baik oleh pusat maupun daerah.

“Gubernur dan DPRA harus mengusulkan ke KPU RI untuk masa kerja KIP sekarang diperpanjang sesuai tahapan Pemilu dan sesuai Qanun Nomor 6 Tahun 2016, ” katanya. []