Aceh: Reformasi Fiqih,Perlukah?

Oleh Furqan*)

Aceh sebagai provinsi yang mendapat hak istimewa untuk menerapkan syariat Islam tentunya menjadi sorotan banyak pihak baik dari kalangan muslim maupun non-muslim.Islam yang didengung-dengungkan sebagai rahmatan lil’alamin saat ini sedang diuji ketangguhannya oleh kondisi dan perubahan zaman yang sangat cepat.

Setiap muslim wajib meyakini bahwa Islam adalah agama yang akan terus memberi jawaban atas setiap permasalahan yang kita hadapi, tetapi di sini juga muslim dituntut untuk memahami ajaran agama sehingga tidak salah menghadirkan Islam dalam menjawab setiap permasalahan.

Pada dasarnya,penulis hadir bukan untuk mengkritik ataupun menjadi guru agama bagi pembaca. Penulis hanya ingin berbagi hasil pemahaman ajaran Islam khususnya bagaimana hukum Islam terbentuk dan faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan hukum,walaupun penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak mewakili studi hukum secara keseluruhan karena dalam tulisan ini hanya berisi tentang perbedaan fiqih syariat dan akidah, hubungan maqashid syariah dengan mashlahah dan beberapa contoh kasus perubahan hukum karena perubahan konteks dan mashlahah.

Besar harapan Aceh sebagai provinsi yang berlandaskan syariat Islam terus mengupayakan dan memberi stimulasi dalam mengkaji syariat Islam sehingga dapat menjadi role model bagi peradaban umat manusia.

Fiqih Syariat dan Akidah

Fiqih menurut Al-Amidi adalah ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara’ yang bersifat furu’iyah yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau istidlal, atau bisa dikatakan bahwa fiqh itu adalah dugaan kuat yang dicapai seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah.

Singkatnya Fiqh adalah hukum syar’i berkarakteristik amaliyah yang bersifat ta’aqquli reasonable atau murunah,yang memberi peluang masuknya akal dan penalaran sehingga maqashid syariah dapat tercapai untuk kemashalahatan dunia dan akhirat.

Kaidah fiqiyah yang biasanya digunakan seperti “Al-masyaqqatu tajlibu al-taisiru (kesukaran menarik keringan),al ‘adatu muhakkamah (adat bisa dijadikan hukum), “Jalbi al-mashalih wa dar ul al-mafashid (mendatangkan mashlahah/kebaikan dan menghindari mafsadat/kerusakan,Dar ul mafashid muqaddam ‘ala jalbi al-mashalih (menghindari mafsadah lebih utama daripada mendatangkan kemashalahatan yang baru) dll.

Syariah adalah Segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak, sedangkan akidah atau tauhid bersifat konstan/tsabat atau ta’abbudi irrasional, lebih tertutup dan tidak menerima perubahan seperti ajaran aqidah dan ketentuan ibadah,kecuali masalah furi’yah yang berkaitan tentang tata cara pelaksanaan yang tentunya berbeda menurut aliran mazhab yang diikuti.

Sampai di sini kita bisa melihat bahwa akidah sendiri mempunyai derajat yang qath’i tidak menerima perubahan sedangkan fiqh sendiri berderajat zhanni dan menerima perubahan. Bahkan dalam al-Quran sendiri disebutkan bahwa “Kullu man ‘alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika”

Menurut Yusuf Qardawi,Sekitar 10% ayat Al-Quran dan Hadist berisi postulat-postulat hukum qath’i yang konstan atau berdimensi ta’abbudi.Segmen ini harus diterima apa adanya tanpa harus adaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada disekitar. Sedangkan 90% teks ajaran berupa aturan-aturan yang zhanni atau bersifat ta’aqquli. Segmen kedua ini merupakan hukum-hukum operasional yang langsung bersentuhan dengan fenomena sosial dan masyarakat sehingga menerima akses perubahan sepanjang tetap mengacu pada pesan-pesan moral yang terkandung dalam ajaran suci secara global dan tersirat.

Maqashid Syariah dan Mashlahah

Maqashid Syariah berarti tujuan, prinsip, akhir, telos (yunani),finalite (Perancis), Zweck (Jerman).

Maqashid dari hukum Islam juga berarti tujuan yang hendak dicapai yang terkandung dalam setiap hukum Islam. Bagi beberapa ahli teori Islam menganggap sebagai salah satu bentuk ungkapan lain untuk “Kepentingan manusia/umum”atau mashalih al-ammah, misalnya Abd al-Malik al-Juwayni, salah satu kontributor perdana dalam teori Maqashid seperti yang kita tahu sekarang penggunaan maqashid dan al-mashalih al-ummah dapat dipertukarkan. Abu Al-Hamid Al-Ghazali (m.505 H/1111 M) mengelaborasi dalam klasifikasi maqashid menyebutkan al-mashalih al-mursalah atau kepentingan umum.

Fakhr-Din al-Razi dan Al-Amidi setuju dengan Al-Ghazali. Al-Qarafi (d. 1285 ah/1868 ce) menghubungkan mashalah dan maqashid sebagai (ushuli) atau fundamental rule dengan menyatakan bahwa “Tujuan (maqashid) tidaklah benar kecuali membawa kepada pemenuhan kebaikan (mashalah) dan menjauhi kejahatan (mafsadah)”.

Menurut Asy-Syathibi (W.790 H) dalam karyanya al-Muwafaqat mengatakan bahwa “Disyari’atkannya ajaran agama Islam tidak lain hanyalah untuk memelihara ke-mashalahat-an umat manusia di dunia dan akhirat”.

Dalam Al-Quran juga menyatakan bahwa ”Rasul itulah” yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang beban-beban belenggu yang ada pada mereka QS.Al-A’raf (7):152

ini menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah Swt mempunyai hubungan kausalitas dengan kepentingan hamba, membolehkan pengambilan hukum jika tidak terdapat dalam nash quran dan hadist dan juga berarti bahwa ajaran agama khususnya muamalah (bukan ibadah mahdhah) mengandung nilai-nilai universal yang terkandung didalamnya seperti‘ adalah(keadilan),Al-musawat (kesetaraan),Al-Syura ( Permusyarawatan dan al-Hurriyah (Kebebasan),’adam gharar (tidak boleh ada unsur ketidakjelasan dalam transaksi ekonomi),’adam maisir (tidak boleh berjudi),’adam tadlis (tidak boleh menipu) dll.

Syatibi selanjutnya mengulas lebih lanjut tentang mashlahat, mafsadat dan ukuran pertimbangannya “Tidak ditemukannya di dunia ini suatu mashlahah tanpa dibarengi mafsadah, sebagaimana juga tidak tergambarkan adanya mafsadah tanpa mengandung unsur-unsur mashlahah didalamnya. Oleh karena itu untuk menentukan apakah sebuah peristiwa hukum pada kategori mashlahah atau mafsadah,hal itu harus dikembalikan atau dilihat dari unsur mana yang menunjukkan angka dominan di antara keduanya”

Penulis melihat bahwa tidak ada jalan lain bagi umat Islam untuk melihat mashlahah dan mafsadah kecuali menerima ilmu pengetahuan modern seperti penggunaan ilmu sosial jika dalam kajian hukum untuk melihat efektivitas penerapan suatu hukum dan dampak negative, dalam kajian layak tidaknya penggunaan suatu obat harus dilihat dengan kacamata ilmu kedokteran,kebijakan moneter dan fiscal, boleh tidaknya penggunaan uang kripto dalam perekonomian dunia harus ditimbang dengan penggunaan ilmu ekonomi di samping penyesuaian dengan nilai-nilai universal fiqh muamalah.

Sehingga Islam sebagai sebuah agama yang diyakini kebenarannya akan mampu memenuhi maqashid syariah yaitu perlindungan terhadap agama,jiwa,akal,keturunan dan harta dan pada akhirnya Islam akan hadir sebagai rahmatan lil’alamin

Perubahan hukum karena perubahan mashlahah

Pada dasarnya hukum tidak hadir kecuali untuk membawa kemashalahatan/kebaikan dan menjauhkan kita dari mafsadah/keburukan. Menghilangkan tujuan tegaknya hukum membuat hukum hilang dari misi atau tujuan dijalankan hukum tersebut. Jadi menganggap bahwa hukum berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan tujuannya akan membawa malapetaka bagi manusia.

Dalam sejarah para sahabat,Saidina Umar termasuk salah satu sahabat yang sangat progresif dalam setiap kebijakan yang beliau terapkan Seperti Saidina Umar pernah tidak menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri dan mengupayakan hukum baru. Padahal ini terdapat dalam nash alquran dan rasul sendiri pernah melakukannya.

Pertimbangan Umar adalah pada kondisi pada saat itu tidak memungkinkan diterapkan hukuman potong tangan karena serba kekurangan. Ini menandakan bahwa Saidaina Umar melihat kemashalahatan ummat sebagai pertimbangan yang sangat penting dan mendapat proporsi yang tinggi dalam hukum islam.

Bagi Saidina Umar hal yang paling penting adalah bagaimana melihat ruh atau semangat ajaran Islam demi tegaknya kemashalahatan umat. Adapun disyariatkan hukuman potong tangan bagi pencuri untuk memberi efek jera dan ibrah bagi mayarakat umum.

Perubahan hukum karena perubahan konteks

Hukum Islam juga tidak menafikan perubahan seandainya ada perbedaan kondisi sosiologi masyarakat di suatu tempat. Sebagai bukti sejarah yang kuat kita bisa melihat dua kasus pada abad yang lalu dibawah ini yaitu Pada masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz ,Imam Hanifah beserta muridnya.

Ketika Khalifah Umar Bin Abdul Aziz menjabat menjadi Gebernur Madinah, ia hanya mau memberikan keputusan atas gugatan apabila penggugat dapat menghadirkan dua orang saksi atau satu orang saksi ditambah dengan sumpah sebagai pengganti saksi lainnya.Tetapi saat beliau menjabat sebagai khalifah di Negeri Syam,ketentuan itu berubah karena menganggap bahwa penduduk Syam berbeda dengan penduduk Madinah.

Begitu juga pada masa imam Hanifah, membolehkan pengambilan hukum atas saksi yang tidak diketahui identitasnya cukup secara lahiriahnya saja, tetapi ketentuan itu berubah di masa dua orang muridnya, setiap saksi harus diketahui identitasnya karena pada masa tersebut kebohongan merajalela.

Contoh perubahan hukum juga terjadi pada abad modern ini,di sini penulis menghadirkan dua contoh hasil kajian fiqh. Pertama, mengangkat pemimpin perempuan juga terjadi penafsiran ulang, dikarenakan perbedaan sosilogis dan sistem pemerintahan saat hadist ini turun dengan sistem pemerintahan pada masa sekarang yang jauh berbeda.

Rasulullah dalam hadistnya bersabda “Tidak akan beruntung suatu kaum (kelompok) yang menyerahkan urusannya kepada perempuan”(HR.Bukhari)

Secara harfiah menunjukkan tidak bolehnya mengangkat pemimpin dari kalangan perempuan, walaupun kata “Lan” di awal hadis dalam gramatikal Arab tidak menunjukkan bahwa peristiwannya akan terjadi sepanjang masa. Jika melihat tatanan kenegaraan pada masa dahulu dihiasi oleh sistem khilafah dan mamlakah (kerajaan) di mana pemimpin memiliki posisi yang sangat sentral.

Sangat berbeda halnya pada zaman sekarang dimana adanya desentralisasii kekuasaan. p
Pihak eksekutif dan legislative bekerja sama di lain sisi legislative juga mengawasi dengan ketat pihak eksekutif sebelum mepertanggungjawabkan hasil kinerja di akhir masa baktinya kepada majelis tinggi. Dari sistem pemerintahan yang digunakan saat ini lebih mencerminkan kerja kolektif dibanding kerja individual sehingga selama masih mengacu pada nilai-nilai keadilan (al-‘adalah), demokratisasi (Asy-syura) dan penegakan secara adil pengangkatan perempuan sebagai pemimpin dibolehkan.

Kedua, seorang pemikir progresif dari Afrika Selatan Ibrahim Moosa,pernah mengeluarkan statement dalam mengomentari penerapan hukuman bagi orang murtad. Menurutnya hukum Islam klasik melarang orang Islam berpindah agama atau murtad dengan ancaman hukuman mati.Pandangan ini berasal dari kesepakatan ulama masa pertengahan yang menganggap murtad sebagai perlawanan terhadap agama dan hukuman mati ditetapkan sebagai sanksinya.Sementara para pemikir islam progresif,termasuk Moosa menganggap bahwa riddah tidak berarti perlawanan terhadap agama.Lebih lanjut Moosa mengatakan bahwa Hadist tersebut bisa diragukan kesahihannya karena kemungkinan terjadi kesalahan transmisi dan pemahaman.Pada akhirnya Moosa menyimpulakan semangat ajaran Al-Quran memberikan kebebasan yang luas bagi seseorang untuk memilih kepercayaannya.

Reformasi Fiqih,Perlukah?

Dalam ajaran agama Islam secara garis besar mengandung tiga komponen yaitu akidah dan akhlak bersifat tsabat/tetap sedangkan syariah berupa muamalah bersifat murunah/elastis atau menerima perubahan. Islam juga tidak lepas dari maqashid syariah/tujuan syariah yang terkandung dalam setiap ajarannya sehingga mencari mashlahah dan meninggalkan mafsadat menjadi faktor tertinggi dalam setiap hukum yang ditetapkan.

Untuk menjawab pertanyaan di atas,menurut penulis jawaban perlu tidaknya tergantung dari kebutuhan dan kondisi masyarakat. Dalam hal ini,diperlukan seluruh elemen dari berbagai disiplin ilmu bukan saja dari ahli hukum Islam untuk menjawab kebutuhan reformasi fiqih atau tidak.

Tugas selanjutnya yaitu bagaimana memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dan cara merangkul semua pihak terutama ahli agama untuk dapat menerima hasil keputusan hukum yang telah dikeluarkan apalagi adanya kebutuhan untuk melakukan reformasi fiqih karena berbagai macam mafsadah jika tidak dilakukan.

Bagi penulis, pembentukan diskursus keislaman harus lebih massif dan meluas keseluruh wilayah, sehingga Aceh menjadi daerah yang sadar hukum dan mengerti hukum juga diharapkan adanya kesatuan dalam pemahaman dan tindakan.

*)Penulis adalah masiswa IAI Almuslim, Jurusan Perbankan Syariah Semester 6. Aktif sebagai Kabid Pengembangan Intelektual HMI MPO Cabang Bireuen