Kata Rafli Kande Agar Penggunaan Dana Otsus Tepat Sasaran

Rafli Kande (Foto: Konfrontasi)

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Rafli Kande, mengingatkan Pemerintah Aceh ihwal jatah penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang akan berakhir pada 2027 mendatang.

“Saya pikir belum terlambat untuk menata ulang karena masih ada waktu 9 tahun lagi Otsus untuk Aceh maka harus digunakan sebaik mungkin supaya tepat sasaran,” ujarnya, Kamis (24/5/2018) di Banda Aceh.

Menurut Rafli, di sisa waktu penggunaan dana Otsus yang hingga hari ini belum memperlihatkan dampak yang signifikan Pemerintah Aceh di bawah Gubernur Irwandi Yusuf harus memikirkan bagaimana membangun Aceh yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan program-program yang dibuat atas dasar studi kelayakan yang benar dan prospektif sehingga terwujud pembangunan ekonomi yang berdampak pada masyarakat secara langsung.

Dia menyebutkan seperti membangun titik-titik produktif yang dapat dapat menjadi konsentrasi dari pembangunan, seperti pada potensi kelautan, perekebunan dan pertanian.

“Buat miniatur-miniatur, buat proyek-proyekya yang menjadi sampel-sampel yang ujungnya nanti dapat diikuti oleh daerah lain sesuai dengan potensi-potensi yang ada. Oleh karena itu mari membangun Aceh dengan berorientasi pada itikad dari pemerintah itu sendiri,” kata pria yang juga musisi ternama di Aceh itu.

Usulkan Otsus Berlaku Seumur Masa

Sebagai Anggota DPD RI, Rafli Kande, beberapa kali mengaku sudah menyarankan ke pemerintah pusat agar dana Otsus yang diberikan untuk Aceh tidak berbatas waktu. “Kita mau dana Otsus itu seumur masa karena Aceh punya historis yang istimewa dengan Indonesia,” ujarnya.

Menurut Rafli, Pemeritah Aceh sangat membutuhkan dana Otsus untuk mewujudkan kemandirian daerah, apalagi Provinsi Aceh menjadi bagian dari penyanggga pemerintah pusat itu sendiri dan tidaklah seberapa dana Otsus yang diberikan ke Aceh jika dibandingkan dengan apa yang telah dipersembahkan oleh Aceh untuk Indonesia.

“Kalau itu sudah ada kepahaman maka dana Otsus itu sangat kecil dan sudah menjadi hak Aceh. Kalau diungkit-ungkit masa lalu maka tidak akan pernah selesai, maka dipandang sajalah itu sebagai sebuah kewajaran, sebagai sebuah diploamsi yang baik demi kemandirian dalam harkat martabat pemerintah pusat,” katanya.[]