Opini WTP Berturut-turut Enam Kali dan Senyum Kepala BPKD Sabang

ACEHTREND.CO, Banda Aceh- Senin pagi, 28 Mei 2018 adalah menjadi hari yang membahagiakan bagi Walikota Sabang Nazaruddin dan jajaran Pemerintah Kota Sabang. Kemarin di Aula BPK RI Perwakilan Aceh, Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara itu memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sabang Tahun Anggaran 2017.

Opini WTP kali juga merupakan Opini WTP keenam kalinya yang diperoleh secara berturut – turut oleh Kota paling barat Indonesia itu sejak Tahun 2012 silam.

Laporan Hasil Audit dari BPK yang juga memuat Opini WTP diserahkan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Aceh Isman Rudy, S.E, M.M., kepada Walikota Sabang, Nazaruddin. Hadir juga dalam penyerahan ini Wakil Ketua DPRK Sabang Afrizal dan Jajaran Internal Pemerintah Kota Sabang seperti Sekda Kota Sabang Drs Zakaria MM, beserta para Tim Audit BPK RI, Inspektur Kota Sabang, Sekwan Kota Sabang, Kepala BPKD Sabang, Azwardi AP, M.Si dan Kabag Umum dan Humas Pemko Sabang, Bahrul Fikri S.STP M.Si.

Ketua BPK RI Perwakilan Aceh dalam sambutannya mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan.

“Meski demikian, jika pemeriksaan menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus kami ungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan,”paparnya.

Dalam batas tertentu terkait meterialitasnya, hal ini mungkin akan mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak mempengaruhi opini atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan atas pemeriksa termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “Kewajaran” laporan keuangan bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari.

Sementara itu ketika dikonfirmasi aceHTrend, Walikota Sabang menyatakan apresiasiasinya atas predikat yang diperoleh atas LKPD dari lembaga yang dipimpinnya. Nazaruddin, yang akrab disapa Tgk. Agam mengatakan raihan WTP merupakan kerja semua pihak di Sabang. Akan tetapi apreasiasi patut diberikan kepada Badan Pengolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sabang yang dipimpin Azwardi,AP.,M.SI.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota Sabang pada tahun 2016 juga telah menerima penghargaan Dana Rakca pada tahun 2016. Ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah yang dinilai telah memenuhi standar kinerja yang memuaskan dalam pengelolaan keuangan. Penghargaan itu sendiri biasanya langsung diserahkan oleh Presiden sebagai kepala Negara kepada kepala daerah di Istana Negara.

Untuk mendapatkan penghargaan tersebut, daerah untuk memenuhi beberapa indikator di antaranya; Opini WTP atas LPKD secara konsisten dari BPK RI, Ketepatan waktu pengesahan ABPD, pertumbuhan ekonomi dan penyelenggaraan layanan dasar publik.

Tanggapan Kepala BPKD

Saat dimintai tanggapannya terkait dengan Opini WTP ini, kepala BPKD Kota Sabang Azwardi, AP, M. Si menjawab pihaknya sangat gembira terhadap capaian tersebut.

“Tentu saja kita sangat senang dengan predikat ini (Opini WTP – Red) sebagai pelaksana kerja kerja kita telah diapresiasi. Ini semua adalah hasil kerjasama tim di internal Pemerintah Kota Sabang, khususnya mereka yang terlibat langsung dalam penyusunan Laporan Keuangan,” katanya.

Ketika ditanya lebih lanjut tentang hasil positif lainnya yang mungkin diperoleh Sabang atas Opini tersebut, lulusan Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia ini menegaskan, Setiap predikat yang baik tentu memiliki konsekwensi positif.

“Sebagai contoh, ketika tahun 2016 kita memperoleh Penghargaan Dana Rakca, Kota Sabang pada tahun 2017 memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 50,3 Milyar dari Pemerintah Pusat. Jumlah ini merupakan jumlah tertinggi dari beberapa kategori besaran dana. Jumlah sebesar itu tentu menjadi tambahan kekuatan dana bagi Kota Sabang untuk melakukan aktivitas pembangunan daerah,” katanya.

Ia melanjutkan, ini bukan semata-mata soal nama baik dan prestise belaka, tetapi juga ada insentif bagi keuangan daerah. Menutup tanggapannya, Azwardi mengharapkan kepada seluruh pihak untuk terus meningkatkan pengetahuan terkait pengelolaan keuangan.

“Kita tidak boleh terlena, ada banyak hal yang harus kita perbaiki dan kita tingkatkan, sehingga ke depan pengelolaan keuangan menjadi semakin baik dan lebih berdaya guna bagi pembangunan daerah,” imbuhnya.

Foto: Azwardi Kepala BPKD Kota Sabang.

KOMENTAR FACEBOOK