Mawardi Ismail Soal Gugatan Pergub APBA: Tidak Berdampak Pada Serapan Anggaran

Pakar hukum Aceh, Mawardi Ismail SH, M.Hum

ACEHTREND.CO, Banda Aceh –Rencana DPRA menggugat Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, karena mensahkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2018 tentang APBA ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menuai banyak tandatanya publik terhadap kelagsungan serapan APBA 2018. Sebagaiamana dikethaui, DPRA sudah menunjuk tiga pengacara senior yaitu Mukhlis Mukhtar, Burhanuddin dan Zulfikar Sawang.

Menyikapi hal itu, Pakar Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Mawardi Ismail, saat diatanyai aceHTrend mengatakan, bahwa gugatan tersebut adalah hak dan bisa dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia.

Apalagi, katanya, setiap peraturan yang digugat maka hakim dalam putusannya akan selalu memberikan jalan keluar karena peraturan yang digugat tersebut tidak berlaku surut, sama halnya seperti undang-undang (UU) yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) maka segala akibat yang terjadi dalam UU tersebut tetap berlaku, untuk itu tidak perlu kawatir.

“Gugatan ini tidak berdampak pada serapan anggaran yang sedang berjalan, karena dalam ketatanegaan Indonesia, keberadaan APBD/APBA dalam sebuah daerah merupakan sesuatu yang wajib, soal instrumen yang digunakan untuk itu memang harus melalui peraturan daerah atau qanun, tetapi apabila qanun atau peraturan daerah tersebut tidak bisa dicapai maka UU memberikan alternatif untuk peraturan gubernur (Pergub),” tuturnya saat dimintai pendapatnya melalui telpon seluler, Rabu (31/5/2018).

Sebab, katanya, tidak mungkin sebuah peraturan daerah akan berjalan tanpa anggaran, karena anggaran adalah nyawa dari sebuah daerah, maka tidak aneh saat untuk kebijakan selain anggaran tidak ada alternative saat tidak menuai kesepakatan anatara eksekutif dan legislatif.

“Sehingga saya sering mengatakan, Pergub itu bukan pilihan melainkan sebuah konsekuensi. Jadi karena dia adalah konsekuansi maka dia merupakan keniscayaan atau keharusan,” jelasnya.

Kemudian, bahwa ada pihak-pihak yang tidak senang dengan Pergub tersebut dan mengajukan gugatan maka hal itu sah-sah saja dan tidak akan berdampak pada serapan anggaran.

“Kalau pun diterima (gugatan) yang menurut saya kecil sekali kemungkinannya, itu pasti akan diberikan ketentuan peralihannya. Coba badingkan saja dengan UU yang digugat ke MK, kan tidak pernah berdampak pada penyelangraan UU itu sebalumnya kan?. Karena pengadilan harus bijaksana,” katanya. []

KOMENTAR FACEBOOK