Pelantikan Nizarli Dinilai Cacat Hukum

Hendra Vramenia SH

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Praktisi Hukum, Hendra Vramenia SH, menyatakan bahwa pelantikan Reza Nizarli belum dapat dikatakan sah dimata hukum meski telah terbit surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menyetujui Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama Tinggi di lingkup Pemerintah Aceh

Menurutnya, harus dipahami bahwa surat bernomor R-979/KASN/5/2018 yang ditandatangani Wakil Ketua KASN, Irham Dilmy, pertanggal 2 Mei 2018 disebutkan bahwa surat KASN tersebut adalah balasan atas surat Pemerintah Aceh Nomor 824.2/0142018 Tanggal 25 April 2018 perihal penyampaian dan penjelasan terhadap hasil pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama dan pelantikan PPT Pratama di lingkungan Aceh.

“Artinya surat ini merupakan penjelasan bahwa secara umum keseluruhan seleksi JPT Pratama di lingkup Pemerintah Aceh menurut KASN tidak jauh berbeda dengan prosedur yang diatur oleh aturan perundangan. Jadi ini sangat normatif sifatnya” jelas hendra.

Meskipun demikian, dalam surat tersebut pada poin 2 disebutkan KSN memaklumi dan menyetujui pelaksanaan pelantikan terhadap 9 (Sembilan) PPT Pratama pada Tanggal 16 April 2018, dimana Nizarli termasuk dalam pejabat yang dilantik sebagai Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh.

“Ada yang aneh dalam surat ini, dalam lampiran 1 disebutkan daftar nama 64 JPT Pratama yang telah diseleksi terbuka di lingkup pemerintah Aceh. Kemudian lampiran 2 disebutkan 9 JPT Pratama yang dilantik pada 16 April 2018. Anehnya, tidak ada nama, NIP berikut pangkat/golongan ruang bagi pejabat yang namanya ditetapkan dalam seleksi terbuka tersebut. Hanya saja, dalam lampiran 2 tersebut disebutkan jabatan minus nama pejabat yang dilantik. Hal ini tentu menimbulkan multi tafsir, ” katanya.

Sebab, katanya, harusnya KASN menyebutkan secara spesifik nama, NIP dan jabatan, sementara surat ini juga tidak menyebutkan secara spesifik perihal Nizarli. Melainkan hanya disebutkan jabatan kepala biro pengadaan barang dan jasa dan tidak disebutkan nama Nizarli disitu juga nama nama pejabat yang dilantik. Ini aneh, ” ungkap Hendra.

Hendra menduga, KASN luput melihat kelengkapan berkas Nizarli yang notabene pegawai pusat yang mengikuti seleksi tanpa menyertakan izin rektor.

” Hal ini dinilai sangat aneh, entah peraturan perundang-undangan mana yang digunakan KASN sehingga luput melihat bahwa Nizarli tidak mengantongi izin rektor ketika ikut seleksi JPT Pratama,” tandasnya.

Padahal, katanya, yang namanya pegawai pusat tidak mungkin bisa ikut seleksi jabatan di lingkup pemerintahan daerah tanpa adanya izin dari atasan yang bersangkutan. Hal ini dinilai bertentangan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000.

Dalam lampiran C Perpindahan Poin 7 Angka 11 disebutkan : Dalam hal perpindahan jabatan struktural tersebut bukan merupakan pindah instansi tetapi hanya dipekerjakan, maka keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural dilakukan oleh instansi yang membutuhkan setelah menerima persetujuan pindah dari instansi asalyang proses penyelesaian perpindahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan. Dalam angka 10 huruf a sampai dengan g, dan gajinya tetap dibayarkan oleh instansi induknya.

“Anehnya, persetujuan pindah dari instansi asal yaitu rektorat Unsyiah belum keluar. Sudah dilantik. Ini jelas melabrak aturan undang undang, ” tegas Hendra.

Hendra juga menyorot kasus ini dengan menuding pansel adalah dalang di balik kisruh pelantikan Pejabat di pemerintah Aceh

Menurutnya, kalau ditracking dari awal Ini semuanya muaranya dari pansel. Bagaimana bisa pansel meloloskan seseorang yang dari awal memang tidak bisa ikut serta seleksi JPT Pratama karena tidak cukup syarat yaitu persetujuan instansi induknya.

Hal ini harusnya disadari dari awal oleh tim pansel , karena Nizarli pegawai pusat bukan pegawai daerah.

“Rektorat unsyiah itu merupakan instansi vertikal sedangkan Pemerintah Aceh horizontal. Bagaimana mungkin pemerintah daerah bisa meloloskan bahkan melantik pegawai pusat yang tidak dapat izin dari instansi induknya. Ini benar benar tidak masuk akal bagi saya. Satu satunya kemungkinan yang paling masuk akal, adalah adanya keterlibatan orang dalam dari tim pansel sendiri yang sejak awal memuluskan langkah nizarli menjadi kepala biro pengadaan barang dan jasa,” pungkas Hendra. []

KOMENTAR FACEBOOK