BPKS Bahas Rencana Pengembangan Sabang 2019 dengan DPR-RI

Management BPKS di DPR RI

ACEHTREND.CO, Jakarta – Dalam rangka menyukseskan rencana pembangunan dan pengembangan Sabang ke depan, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) melakukan pembahasan anggaran untuk program dan kegiatan 2019 bersama Komisi VI DPR-RI, di Gedung Nusantara Komplek DPR RI Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas Rencana Kerja dan Anggaran BPKS 2019 dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 14.00. Pertemuan ini dibuka oleh Ketua Komisi VI DPR-RI, Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si, dihadiri oleh para wakil pimpinan serta anggota Komisi VI DPR-RI. Hadir juga para pejabat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Dalam kesempatan itu, Kepala BPKS Sabang, Dr Said Fadhil SH M Hum, memaparkan tiga hal. Pertama, program dan kegiatan yang telah berjalan berikut serapan anggaran tahun 2017. Kedua, program dan kegiatan sedang berjalan pada 2018. Ketiga, rencana program dan kegiatan tahun 2019.

Kepala BPKS mengatakan bahwa salah satu program prioritas BPKS dalam tahun 2018 dan dilanjutkan di tahun 2019 adalah kegiatan Revitalisasi dan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Balohan.

Komisi DPR RI menyarankan supaya kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik di bawah manjemen baru BPKS sehingga infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tersebut dapat segera terwujud.

Pada tahun 2019, BPKS berfokus pada penyelesaian Revitalisasi dan Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Balohan. Selain itu, BPKS juga mengajukan anggaran tambahan terhadap anggaran yang telah disetujui sebelumnya sebagai pagu indikatif 2019.

Anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk Revitatlisasi Kawasan Teluk Sabang sehingga menjadi Kawasan Sabang Water Front Harbors (WFH) dalam bentuk multi years 2019-2021.

Fadhil mengatakan bahwa kawasan ini sebenarnya telah menjadi tempat pelaksanakan berbagai even nasional seperti Sail Sabang.

“Di Kawasan ini juga terdapat Dermaga BPKS (CT 1, CT 2, dan CT 3) yang disinggahi berbagai kapal dari luar negeri berkelas internasional seperti Cruise dan Yatch, Namun kondisi kawasan ini dipandang belum representatif sebagai kawasan yang layak sehingga memerlukan penataan-penataan,” terang Fadhil.

Karena itu, lanjut Fadhil, BPKS mengajukan anggaran tambahan guna mempercepat perwujudan WFH dimaksud. Fadhil berharap kawasan Teluk Sabang akan menjadi pintu masuk Indonesia di bagian barat Indonesia yang layak dan jauh dari kesan kumuh.

Fadhil menambahkan bahwa dengan dukungan penuh Komisi VI DPR RI dan Pemerintah Pusat, sinergitas Kementerian terkait, Gubernur Aceh beserta Dewan Kawasan, Pemerintah Kota Sabang serta stakeholder terkait lainnya, BPKS akan terus dapat berkontribusi dalam pengusahaan kawasan Sabang untuk menjadi salah satu kawasan terkemuka di kawasan Asean dan bahkan Dunia dalam tahun-tahun mendatang.

Pemaparan, diskusi dan kehadiran tim BPKS Sabang mendapat apresiasi dari Komisi VI DPR RI. “Pertemuan cukup efektif, usulan dan WFH telah ditampung dan diskusi lanjutan khususnya tentang WFH ini akan diadakan bebentuk konsinyering dalam waktu dekat,” ujar Ketua Komisi VI DPR RI, Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si, sebelum mengetuk palu pertanda pertemuan telah berakhir jelang pukul 14.00 WIB.

Pertemuan memenuhi undangan DPR RI ini dihadiri oleh DR. Sayid Fadhil, SH, M.Hum sebagai Kepala BPKS, Irwan Faisal, SE.AK, MM sebagai Wakil Kepala, DR. Muslem Daud, M.Ed sebagai Deputi Umum, Agus Salim, SE. M.Si sebagai Deputi Komersial dan Investasi,Abdul Manan, S.Ag, M.H sebagai Deputi Pengawasan, Ir. Fauzi Umar, MM sebagai Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang. Acara dimaksud juga dihadiri oleh pejabat penting lainnya; Rizal Rismawan sebagai Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi, Lukman Age, M.Soc.Sc sebagai Kepala Perwakilan B. Aceh dan Candra Gunawan, ST sebagai Kepala Perwakilan Jakarta. []

KOMENTAR FACEBOOK