Pelibatan TNI Dalam Pemberantasan Terorisme Bersifat Pembantuan

Direktur Eksekutif Institute For Defense Securitiy and Peace Studies (DSPS) Mufti Makarim (paling kanan). Foto: Hendra (aceHTrend)

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Direktur Eksekutif Institute For Defense Securitiy and Peace Studies (DSPS) Mufti Makarim menyampaikan tentara tidak bisa sepenuhnya dilibatkan dalam pemberantasan terorisme.

Menurutnya pelibatan tentara dalam memberantas terorisme harus bersifat sebagai pembantu, kecuali ada keadaan yang sudah di luar kemampuan kepolisian.

“Keterlibatan TNI bersifat perbantuan karena tentara itu hukumnya rezim humaniter, sementara polisi itu rezim hukum kantibmas,” kata Mufti dalam diskusi publik JSI dengan tema Criminal Justice System’ Dalam Penangaganan Tindak Pidana Terorisme di Bin Ahmad Caffee Gampong Tibang, Banda Aceh, (4/6/2018).

Tambahnya polisi dalam menjalankan tugas atau tindak tanduk pribadi, kalau melanggar diproses ke pidana umum, bahkan bisa diseret ke Pengadilan HAM. Tapi tentara sampai sekarang masih berlaku pidana militer yang itu melindungi subjek dari pidana lain.

“Dari mekanisme pidana militer itu yang membuat kita perlu hati-hati, jadi perlibatan tentara harus bersifat bantuan, bukan aktor utama karena dalam situasi non darurat perang kecuali melampaui kapasitas polisi,” ujarnya.

Dalam menjalankan tugas untuk memberantas terorisme, Kepolisian Republik Indonesia harus didukung oleh semua pihak, bukan malah memojokkan mereka dengan meminta pelibatan unsur lain.

KOMENTAR FACEBOOK