Polemik Panjang Nizarli, Antara Sah dan Tidak Sah

Nizarli: Sumber foto: Lintasnasional.

ACEHTREND.CO, Banda Aceh- Tidak adanya surat izin dari Samsul Rizal, Rektor Universitas Syiah Kuala kepada Nizarli untuk mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Aceh, kian panjang menuai polemik. Bahkan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) melakukan gugatan ke pengadilan.

Polemik ini dimulai sejak Senin (16/4/2018) ketika Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melantik sembilan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh. Salah satu yang dilantik kala itu adalah Ir. Nizarli, M.Eng., sebagai Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh.

Atas pengangkatan itu yang tidak sesuai dengan prosedur, Rektor Unsyiah tetap pada sikapnya, ia menolak memberikan surat izin kepada Nizarli untuk duduk di jabatan yang diamanahkan oleh Pemerintah Aceh.

“Selama tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan, saya tidak akan keluarkan surat izin itu,” tegas Rektor, seperti yang dilansir AJNN, 30 Mei 2018.

Dilansir Modus Aceh pada 4 Mei 2018, Irwandi mengungkapkan, sesungguhnya dia berani melantik Nizarli sebagai Biro Pengadaan Barang dan Jasa karena memang telah dijanjikan surat izinnya.

“Hari pelantikan itu saya sudah telepon (rektor Unsyiah), dijanjikan akan diberikan surat, makanya berani saya lantik,” kata Irwandi.

Sementara itu, Ketua YARA, Safaruddin saat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Kepala ULP Aceh, Nizarli, Rabu (6/6/2018) mengatakan, bahwa pengangkatan Nizarli cacat secara hukum karena tidak mencantumkan izin dari Rektor Unsyiah. 

Safaruddin, meminta agar Pengadilan  memerintahkan Gubernur untuk segera mengganti/mencopot Nizarli dari Kepala ULP dan meminta Pengadilan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah secara hukum, Surat Penugasan proses Pelelangan Barang dan Jasa yang di tandatangani oleh Nizarli. 

“Kami tidak ingin ada kerugian baik bagi Pemerintah ataupun masyarakat yang menjadi rekanan Pemerintah Aceh dalam Pengadaan Barang dan Jasa, kami juga telah menyurati seluruh SKPA untuk mempertimbangkan penandatangan kontrak dengan lelang yang sudah di lakukan dengan Surat Penugasan proses lelang yang di tandatangani oleh Nizarli, hal ini di karenakan posisi Nizarli secara hukum belum memenuhi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kami minta semua pihak bersabar sampai posisi Kepala ULP Aceh sah secara hukum,” terang Safar.

Pendaftaran gugatan dilakukan pada pukul 14.30 WIB, Safaruddin bersama tim YARA lainnya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan, dan telah diregister dengan Nomor Perkara: 39/Pdt.G/2018/PN Bna, tanggal 6/6/2018. 

Dalam petitumnya YARA meminta kepada Pengadilan untuk:

1.Menerima dan mengabulkan gugatan  Penggugat untuk seluruhnya;

2.Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah melantik Ir Nizarli, M.Eng sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa/ULP di lingkungan Pemerintah Aceh merupakan perbuatan melawan hukum;

3.Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencopot/mengganti Ir. Nizarli, M.Eng dari jabatan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa/ULP Pemerintah Aceh

4.Menyatakan tidak sah secara hukum surat penugasan proses Pelelangan Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh Ir. Nizarli,M.Eng, atas nama Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh.

5.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verzet, banding maupun upaya hukum lainnya.

6.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Kurniawan: Tender oleh Nizarli, Sah

Lain YARA, lain pula pandangan Kurniawan S, S.H., LL.M., Akademisi Hukum Tata Negara, Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Unsyiah dan Ketua Pusat Studi Pemerintahan (PSIP) Unsyiah.

Kepada aceHTrend, Kamis (7/6/2018) ia menjelaskan, secara hukum tender proyek yang telah dilakukan oleh Nizarli tidak bermasalah, karena pelantikan Nizarli berdasarkan surat keputusan (SK)  Gubernur Aceh, meskipun pengangkatannya sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau  Pejabat Eselon II tidak sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengharuskan Nizarli memperoleh izin dari rektor Unsyiah sebagai pimpinan di intansi asalnya. 

“Dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) dikenal dengan azas “Voormouden Van Recht Matigheid” yang bermakna bahwa setiap keputusan (beschikking/besluit) yang telah dikeluarkan atau ditetapkan oleh suatu pejabat Tata Usaha Negara (TUN) wajib dipandang benar sebelum dibatalkan atau dinyatakan batal oleh Pengadilan TUN atau sebelum keputusan (beschikking/besluit) tersebut dicabut atau dibatalkan sendiri oleh pejabat TUN yang dalam kasus ini Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang telah mengeluarkan keputusan (beschikking/besluit) tersebut,” terang Kurniawan.

Oleh karenanya, dengan sebelum Nizarli mendapatkan rekomendasi dari Rektor Unsyiah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tersebut namun sudah dilantik oleh Gubernur Aceh, justru situasi ini dapat menjadi dasar untuk diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan dasar atau alasan hukum (posita) bahwa pengangkatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN Dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan ASN.  tepatnya melanggar secara formil (prosedur).

“Ketika nanti PTUN mengatakan ada prosedur yang diingkari dan diputuskan untuk membatalkan SK pengangkatan tersebut, baru dia tidak boleh lagi melakukan tugasnya sebagai Kepala ULP. Jadi yang mengatakan sah atau tidak itu adalah kewenangan pengadilan,” jelas Kurniawan. []

KOMENTAR FACEBOOK