Mundur dari BPIP, Yudi Latif Kritik Anggaran yang Selalu Terlambat Cair

ACEHTREND.CO, Jakarta- Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif mundur dari jabatannya, tepat satu tahun menjabat sejak 7 Juni tahun lalu. “Selama setahun itu, terlalu sedikit yang telah kami kerjakan untuk persoalan yang teramat besar,” kata Yudi dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (8/6/2018).

Yudi mengatakan perubahan BPIP yang sebelumnya merupakan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), membawa perubahan besar pada struktur organisasi, peran dan fungsi lembaga.

Perubahan juga dalam hubungan antara Dewan Pengarah dan Pelaksana. “Semuanya itu memerlukan tipe kecakapan, kepribadian serta perhatian dan tanggung jawab yang berbeda,” kata Yudi.

Dia menyatakan mundur karena perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. “Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan,” kata dia.

Dalam surat pernyataan mundur, Yudi menjelaskan hambatan anggaran dan kewenangan dalam mengelola BPIP, yang dulu bernama Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Yudi menjelaskan BPIP selama satu tahun berdiri mendapatkan anggaran negara untuk kegiatan program sekitar Rp 7 milyar rupiah. Meski pelantikan dirinya sejak 7 Juni 2017, anggaran untuk lembaga turun pada November karena harus melalui proses pengajuan lewat APBNP, dengan menginduk pada Sekretaris Kabinet.

Anggaran yang turun pada awal November itu penggunaannya pun harus berakhir pada 15 Desember 2017. “Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara,” kata Yudi.

Adapun anggaran untuk tahun 2018, sampai saat ini belum turun.

Selain persoalan anggaran, Yudi menyoroti kewenangan UKP-PIP berdasarkan Perpres hampir tidak memiliki kewenangan eksekusi secara langsung. “Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab, kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden,” kata Yudi.

Dia menyebut kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga pun terbatas. Setelah setahun bekerja, seluruh personil di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan.

Alasannya karena menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden. Perpres tentang hal ini tak kunjung keluar, salah satunya kemungkinan karena perubahan bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Presiden menjadi Badan tersendiri.

Namun, Yudi mengatakan dengan berbagai kendala, bukan berarti BPIP tanpa pekerjaan. Mereka melakukan berbagai kegiatan berdasarkan pada keswadayaan inisiatif masyarakat dan lembaga pemerintahan. “Setiap hari ada saja kegiatan kami di seluruh pelosok tanan air; bahkan seringkali kami tak mengenal waktu libur,” kata Yudi.

Kepadatan kegiatan dikerjakan dengan menjalin kerjasama dengan inisiatif komunitas masyarakat dan Kementerian/Lembaga. “Suasana seperti itulah yang meyakinkan kami bahwa rasa tanggung jawab untuk secara gotong-royong menghidupkan Pancasila merupakan kekuatan positif yang membangkitkan optimisme,” kata Yudi.

Yudi memaparkan eksistensi UKP-PIP/BPIP berhasil bukan karena banyaknya klaim kegiatan yang dilakukan dengan bendera UKP-PIP/BPIP. Namun, karena inisiatif program pembudayaan Pancasila oleh lembaga kenegaraan dan masyarakat, meski tanpa keterlibatan dan bantuan UKP-PIP/BPIP.

“Untuk itu, dari lubuk hati yang terdalam, kami ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas partisipasi semua pihak dalam mengarusutamakan kembali Pancasila dalam kehidupan publik,” kata dia.

Sumber berita: Katadata
Foto: Antara

KOMENTAR FACEBOOK