Menyoal Full Day School di Aceh Besar

Ilustrasi, dikutip dari Nusabali.com.

Full Day School

Oleh: Dr. Fazzan, M.A.

Pemerintah punya tanggungjawab dan wewenang tentunya dalam mengambil kebijakan untuk kemaslahatan yang menyeluruh, termasuk dalam bidang pendidikan. Dan memberikan masukan serta kritikan juga hak setiap warga negara. Ketika moral anak didik merosot, Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan diminta pertanggungjawaban, dan program Full Day School (FDS) merupakan salahsatu dari upaya pemerintah untuk itu, di samping untuk meningkatkan kualitas. Namun begitu, Pemerintah harus mengkaji secara matang, serta menyerap semua aspirasi dan memutuskan yang terbaik. Dan juga perlu diketahui, program ini sudah menjadi agenda kementerian secara nasional.

Kesiapan dalam pelaksanaan FDS harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. Jika memang belum siap secara menyeluruh, terapkan saja FDS pada sekolah-sekolah yang sudah siap untuk itu, sembari terus mempersiapkan sekolah-sekolah lainnya.

Kearifan lokal Aceh tidak boleh diabaikan. Dan menurut hemat saya, FDS yang akan diterapkan di Aceh Besar ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang tidak mencederai kearifan lokal, bahkan bisa dikatakan kebijakan yang memperkuat kearifan lokal itu sendiri.

Setiap kebijakan pasti ada plus minusnya. Dan tentunya pemerintah Aceh Besar sudah mempertimbangkan kenapa program FDS ini diseriuskan penerapannya. Saya yakin sudah ada pengkajian awal. Sekarang fokus kita adalah, mengawasi dan mengarahkan pemerintah agar dalam pelaksanaannya tidak mencedrai kearifan lokal pendidikan Aceh yang bercorak islami.

Aturan memang membuka peluang, program itu tidak mesti di sekolah sepenuhnya. Sebagaimana amaran petujuk yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 tentang Hari Sekolah berikut ini:

“Pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler baik di dalam Sekolah maupun di luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kerja sama antarsekolah, Sekolah dengan lembaga keagamaan, maupun Sekolah dengan lembaga lain yang terkait.

Walaupun aturan mengatur demikian, kebijakan pemerintah, pelaksanaan Program FDS sepenuhnya di sekolah tidak menyalahi aturan yang ada. Itu tergantung kebijakan dari masing masing penyelenggara penddikan di Provinsi atau Kab/Kota. Dengan pertimbangan yang matang kenapa itu dipilih.

KOMENTAR FACEBOOK