Sengkarut di Lahan Gambut Tripa 1.605 Hektar

Kebun sawit berusia enam tahun yang ditanam di atas lahan seluas 200 hektar di kawasan rawa gambut Tripa. Kebun sawit itu awalnya dikelola oleh Konpermas Sinpa. Kini dikelola oleh DLHK Aceh. Foto: Kumparan.

ACEHTREND.COM, Nagan Raya- Mobil pick up Hilux yang membawa kami menuju perkebunan sawit di kawasan Rawa Tripa, melaju dengan kencang. Jalan berbatu dilahapnya dengan gagah perkasa, kami seolah-olah bongkol sawit, tubuh bergoyang ke sana ke mari, menyesuaikan diri dengan laju mobil yang seolah sedang mengikuti rally.

Mega mendung terlihat bergelayut di langit. Awan hitam perlahan berkumpul membentuk formasi tidak teratur, burung-burung yang biasanya terlihat cukup banyak di sepanjang jalan, pada Minggu pagi (24/6/2018) tidak terlihat ramai. Hanya burung dara dan bangau yang sesekali melintas. Selebihnya, hanya hamparan kebun sawit siteuntang mata (sepanjang pandangan).

Hari itu kami meliput kawasan Rawa Tripa, tepatnya di kawasan gambut seluas 1.605 hektar yang kini diperebutkan oleh sejumlah pihak. PT Kalista Alam yang sebelumnya telah melakukan pembakaran lahan di sana, terlihat sedang melakukan pembersihan. Walau tidak terlihat ada aktivitas di sana pada hari itu, tapi bekas -bekas kerja menunjukkan bila kawasan itu sedang digarap. Sejumlah pohon sawit yang diperkirakan berumur enam tahun, terjungkal ke tanah.

“Itu sebelumnya ditanami sawit warga. Oleh pihak PT. Kalista Alam, dibongkar kembali. Mereka sedang menggarap kawasan ini,” kata salah seorang sumber.

“Ini kawasan yang dibakar pada tahun 2012,” Kata Yusri, salah seorang aktivis lingkungan hidup yang ikut menyertai rombongan wartawan.

Dampak setelah membakar lahan tersebut memang dirasakan oleh PT. Kalista Alam. Setelah membakar gambut dan menanami sawit pada lahan seluas 1.605 hektar, masyarakat sipil dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat perusahaan tersebut atas tuduhan sengaja membakar lahan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), beserta masyarakat sipil yang menggugat, kemudian boleh berbangga. Pengadilan memutuskan PT Kalista Alam bersalah, dan wajib membayar denda Rp 336 miliar, dan lahan itu dikembalikan kepada negara.

Bukan hanya itu, Gubernur Aceh melalui Keputusan Gubernur: No 525/BP2T/5078/2012, tanggal 27 September 2012, mencabut izin PT Kalista Alam. Surat itu juga mencabut surat izin gubernur sebelumnya nomor: 525/BP2T/5322/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya PT Kalista Alam seluas 1.605 hektare.

Pencabutan itu juga didasari pada Keputusan PTTUN Medan dituangkan dalam Amar Putusan PTTUN Medan Nomor: 89/B/2012/PT TUN-MDN tanggal 30 Agustus 2012. Bunyinya antara lain mengabulkan gugatan penggugat (Walhi Aceh) dan memerintahkan kepada tergugat yakni Gubernur Aceh untuk mencabut keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT Kalista Alam.

Tidak sampai di situ, dampak positif dari upaya advokasi yang terus menerus dilakukan oleh aktivis lingkungan hidup, Pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Aceh menetapkan lahan tersebut sebagai kawasan lindung gambut.

Dalam rencana pemerintah, rawa gambut yang sudah terlanjur dibakar itu akan dipulihkan kembali. Pun demikian, pada lahan seluas 200 hektar telah pula ditanam sawit oleh warga. Dinas Kehutanan Aceh kemudian membuat keputusan baru, mereka melakukan kerjasama dengan Koperasi Konpermas Sinpa untuk mengelola sawit yang sudah kadung ditanam. Surat perjanjian kerjasama itu diterbitkan pada tahun 2015 ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Propinsi Aceh, Husaini Syamaun yang menjabat pada saat itu.

Untuk Menjaga

Asal muasal Kepala Dinas Kehutanan Aceh saat itu menyetujui pengelolaan 200 hektar sawit baru di lahan yang dibakar itu, karena untuk menghindari penguasaan lahan secara personal. Alasannya simpel saja, di sana sudah dibangun jalan dan sawit sudah ditanam, demi menghindari penguasaan lahan secara pribadi, maka akan ada potensi perebutan lahan.

Penunjukkan Kopermas Sinpa, menurut Husaini Syamaun, karena mereka yang menghadap ke dinas dan mengajukan diri. Mereka beralasan bahwa minimnya lapangan kerja serta banyaknya fakir miskin di kawasan itu, menjadi alasan pendorong pengelola koperasi untuk mengelola sawit tersebut.

Akan tetapi di perjalanan, pihak koperasi tidak bekerja sesuai dengan perjanjian. Salah satunya adalah mereka hanya diperbolehkan mengelola sawit yang sudah terlanjur ditanam dan tidak diizinkan menanam sawit baru. Perjanjian lainnya, hasil panen akan dibagi untuk provinsi dan kabupaten, setelah masa produksi, mereka akan menanami pohon kayu lainnya.

Dalam perjalanan, pengurus Konpermas Sinpa tidak mengelola kawasan itu dengan baik. Bahkan mereka tidak memberikan laporan kepada DLHK Aceh terkait perkembangan usaha.
Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata mereka tidak melakukan pemeliharaan dengan baik.

“Setelah kami melayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali, akhirnya perjanjian itu kami batalkan, kini tanggung jawab pengelolaan kami ambil alih,” terang Husaini.

Hingga saat ini, Pihak DLHK Propinsi Aceh tetap menyampaikan komitmennya untuk menghutankan kembali rawa gambut seluas seribuan hektar itu. tapi nampaknya masih sebatas keinginan, tanpa aksi.

Lahan sawit yang sempat diserahkan kepada Konpermas Sinpa, terlihat benar-benar tidak terurus. Sawit-sawit yang berumur enam tahun itu, hanya terlihat pucuk-pucuknya di antara belukar air yang tumbuh subur.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) ED Aceh, Muhammad Nur, kepada aceHTrend.Com menjelaskan, hingga saat ini lahan gambut tersebut terus dirambah oleh masyarakat secara ilegal. Menurutnya, bilapun ada sisa, paling hanya 20 % dari total lahan yang ada.

“Seperti yang teman-teman lihat ini kawasan 200 hektar yang kini berada di tangan DLHK. Tidak ada lagi kawasan rawa gambut, semua sudah digarap,” kata M. Nur sembari membawa wartawan berkeliling lokasi. []

Editor: Muhajir Juli