ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Publik Aceh saat ini sedang dihebohkan dengan kabar nikah siri Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dengan perempuan asal Manado yang disebut-sebut berinisial SB.
Kabar itu mencuat setelah Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee, mempertanyakannya dalam sesi tanya jawab Rapat Interpelasi DPRA yang dihadiri Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Kamis 28 Juni 2018 di gedung DPRA, Jalan Daud Bereueh, Kuta Alam, Banda Aceh.
Baca berita terkait : Sidang Interpelasi DPRA, Dari Hana Fee Hingga Istri Siri Irwandi
Cagee, begitu mantan kombatan GAM asal Pasee itu akrab disapa menegaskan, kabar nikah siri yang kini viral di media sosial harus dijawab oleh Gubernur Irwandi agar kabar tersebut tidak berkembang liar di masyarakat.
“Jangan sampai Gubernur Aceh melanggar Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur tentang perkawinan kepala daerah,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan Cagee, Wagub Nova mengaku akan meneruskan pertanyaan tersebut ke Gubernur Irwandi untuk dijawab. Nova berharap, dengan adanya jawaban dari Irwandi masalah tersebut bisa terang benderang serta tidak memunculkan fitnah di tengah-tengah masyarakat Aceh terhadap Gubernur Irwandi Yusuf.
“Kami akan sampaikan ke gubernur, mungkin ada penjelasan dari gubernur. Dan saya menghargai bahwa ada anggota DPRA yang mengangkat isu ini ke permukaan. Kalau ini tidak diangkat bisa jadi fitnah, saya yakin maksud Pak Azhari begitu, kan?,” ujar Nova.
Baca juga : Kilas Balik Perjalanan Cinta Bupati Garut yang Berakhir Pemakzulan
Sementara itu, dalam wawancara ekslusif dengan Serambi OnTV yang dikutip aceHTrend, Jumat (29/6/2018) Gubernur Irwandi mengatakan, DPRA tidak berhak menanyakan persoalan pribadi dalam menggunakan hak interpelasi. Sebab, katanya, kalau DPRA menuduh dirinya nikah lagi maka harus dibuktikan.
“Peu isue nyan (isue apa itu), mau apa mereka kalau saya bilang ya, mau apa kalau saya bilang nggak? Oh bilang ya, lalu bawa ke Undang-Undang ASN, saya bilang ya maka harus dibuktikan, apalagi kalau saya bilang tidak. Saya tidak bilang ya tidak bilang tidak, saya hanya bilang itu bukan wilayah interpelasi. Oh kalau dibilang untuk menghindari fitnah, memang DPRA lembaga anti fitnah,” tegasnya.[]
Wartawan : Irwan Saputra
