Oleh Safaruddin*)
Apa salah Aceng Fikri kawin lagi? Pertanyaan ini menarik untuk kita singkap lagi sebagai sebuah kilas balik. Hal ini karena apa yang dialami Aceng sebagai kepala daerah yang memilih menikah lagi secara siri masih sangat mungkin terjadi lagi, dan lagi.
Apa pandangan Aceng terhadap perkawinan sirinya? Kita pinjam saja argumen yang pernah disampaikan Ujang Suja’i Taujiri, kuasa hukum Bupati Garut kala itu. Menurut Ujang apa yang dilakukan Aceng dengan nikah siri adalah tindakan warga negara yang memiliki hak beragama dan merupakan hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi, Aceng menikah sudah sesuai dengan etika dan hukum Islam.
Masih menurut Ujang, Aceng melakukan pernikahan tersebut sebagai subjek hukum natural person atau pribadi. Sedangkan, Aceng menjalankan tugasnya sebagai bupati sebagai subjek lembaga. Karenanya, kata Ujang, DPRD tidak bisa menyalahkan bupati atas perbuatan pribadinya.
Sebagaimana publik masih ingat, kala itu DPRD Garut melengserkan Aceng sebagai Bupati Garut karena divonis telah melakukan pelanggaran sumpah jabatan dan perundang-undangan.
“Tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan Bupati Aceng dari jabatannya,” kata Wakil Ketua DRPD Garut dari PDIP, Dedi Hasan Bachtiar, Kamis, 20 Desember 2012.
Lebih khusus, Ketua DPRD Garut kala itu, Ahmad Badjuri menguraikan alasan pemakzulan Bupati Garut, Aceng Fikri.
Menurut dia, perbuatan Aceng terbukti telah melanggar pasal 2,3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Alasannya, karena pernikahan siri Aceng dengan Fanny Octora, 18 tahun, tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Pernikahan mereka juga tidak mendapatkan restu dari istri pertama Bupati Aceng.
Aceng juga dinilai telah melanggar sumpah janji jabatan sebagai kepala daerah seperti yang tertuang dalam pasal 110 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perbuatan aceng juga dianggap melanggar pasal 27 huruf e dan f UU Pemerintahan Daerah yang berbunyi harus menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. Sementara hurup f berbunyi akan menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pendapat DPRD Garut yang setuju pemakzulan pada 21 Desember 2012 disampaikan kepada Mahkamah Agung. Lalu, pada tanggal 22 Januari 2013, MA menyetujui pemakzulan Aceng dari jabatan Bupati Garut. Aceng dinilai MA telah melanggar sumpah jabatan sebagaimana tertuang dalam UU Pemerintahan Daerah. Aceng juga dinyatakan melanggar UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Aceng menikah dan menceraikan Fany tanpa memenuhi aturan yang resmi. Putusan ini diadili oleh ketua majelis hakim Paulus E Lotulung dengan Supandi dan Yulius selaku hakim anggota.
Aceng mencoba melawan dengan mengajukan permohonan fatwa kepada Mahkamah Konstitusi, bertanggal 25 Januari 2013 namun pihak MK usai rapat pada (31/1/2013) menolak permohonan sang bupati itu.
“Itu (fatwa) bukan kewenangan kami,” kata Ketua MK Mahfud MD, usai acara Klinik Pancasila di Jakarta, Kamis.
Menurut Mahfud, upaya yang dilakukan Aceng tersebut hanya akan mengulur-ulur waktu, sehingga pihaknya berharap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan DPRD Garut untuk segera menindaklanjuti putusan MA.
“Mendagri dan DPRD harus segera menindaklanjuti putusan MA tanpa dikaitkan dengan upaya mengulur-ulur waktu dengan menunggu fatwa dari MK,” kata Mahfud.
Ketua MK ini mengatakan Mendagri dan DPRD Garut dipersilakan segera mengeksekusi hal itu tanpa menunggu putusan dari MK. MK menolak hal itu,” katanya.
Secara resmi alasan penolakan MK disampaikan melalui surat balasan ke Aceng melalui Surat No. 14/PAN.MK/1/2013 tertanggal 31 Januari 2013 perihal Permohonan Penjelasan/Fatwa, yang isinya Mahkamah Konstitusi tidak dapat memenuhi permohonan saudara (baca: Aceng).
1 Februari 2013, DPRD Garut menggelar rapat paripurna menindaklanjuti putusan MA di atas. DPRD Garut sepakat Aceng dilengserkan dan akan menyampaikan keputusan ini ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
20 Februari 2013, Presiden SBY menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) No 17/P/ tahun 2013 terkait pemakzulan Aceng dari jabatan Bupati Garut. Mendagri Gamawan meminta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) untuk menindaklanjuti keppres itu.
25 Februari 2013, Aceng menghadap Gubernur Jawa Barat Aher di Gedung Sate, Bandung. Aher menyerahkan Keppres SBY kepada Aceng. Proses berlangsung 30 menit. Setelah itu, Aceng resmi lengser dari jabatan Bupati Garut.
Begitulah perjalanan pemakzulan Aceng yang dinyatakan MA melanggar UU Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Garis besar pemakzulan ini berproses di level masyarakat, DPRD, MA, Presiden, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur.
Alkisah, Aceng dan Fany berkenalan pada Juli 2012. Pria kelahiran 1972 itu lalu jatuh cinta pada pandangan pertama, dan mendorongnya untuk melamar, lalu menikahi Fany di rumah pribadi Aceng di Copong, Garut, 14 Juli 2012. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Limbangan, Abdurrozaq, menikahkan kedua mempelai secara siri atau secara agama tanpa catatan resmi negara. []
Direktur Yayasan Advokasi rakyat Aceh (YARA)
