Inong Aceh, Bukan Sekadar Pelengkap Politik

Muazzinah,B.Sc,MPA*)

Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 sudah mulai tercium wujudnya dengan adanya waktu pengisian Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang dapat dilakukan 30 hari sampai selesainya masa pendaftaran calon anggota legilatif (caleg), yaitu pada tanggal 18 Juni hingga 17 Juli 2018 sedangkan masa pendaftaran) akan dimulai pada tanggal 4 – 17 Juli 2018. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Draf PKPU Tahun 2018 Pasal 11 ayat 3 dan 4 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian seluruh partai politik peserta Pileg 2019 akan mendaftarkan calegnya tanpa tertinggal caleg perempuan yang juga wajib memenuhi kuota 30 persen.

Belakangan ini khususnya di Aceh sangat terdengar munculnya permintaan caleg berjenis kelamin perempuan oleh parpol. Hal demikian terjadi karena parpol sangat kurang pengkaderan terhadap kader perempuan sehingga harus “menyalegkan” perempuan yang bukan kader sendiri demi memenuhi kuota 30 persen.

BACAAN LAINNYA

Muncul Varian Baru, Vaksinasi COVID-19 Harus Terus Dilakukan dan Diperluas Cakupannya

14/05/2021 - 14:48 WIB

Selanjutnya Apa?

Mesti dipahami bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak hanya penting dari aspek perimbangan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi pertarungan kualitas yang paling diutamakan sehingga aspek jenis kelamin hanyalah perbedaan kodrati. Maka caleg perempuan harus berkualitas dan tegas terhadap setiap kebijakan internal parpol yang tidak hanya dipaksa secara “halus” berperan sebagai pelengkap syarat 30 persen keterwakilan perempuan serta caleg perempuan bukan harus caleg yang cantik, seksi, dan banyak uang, namun paham akan konsep kenapa penting harus terjun ke dunia politik dengan menjadi caleg yang nantinya akan menjadi anggota dewan sebagai pengambil kebijakan.

Caleg perempuan harus mampu melakukan “perlawanan” terhadap aturan-aturan ajakan parpol untuk caleg yang bernuansa pemanfaatan jenis kelamin perempuan sebagai pelengkap.

Pertama, ketika ada parpol yang mengajak untuk ikut sebagai caleg maka wajib perempuan bertanya “bargaining” apa yang akan diberikan parpol sehingga kehadiran caleg perempuan bukan hanya sebagai pendulang suara untuk caleg laki-laki dengan nomor urut teratas.

Kedua, jika terpilih sebagai anggota legislatif (Aleg) tentunya akan “membesarkan” partai dengan segala hak dan kewajiban namun jika tidak terpilih komitmen apa yang akan diberikan oleh parpol kepada caleg perempuan misalnya sebagai “pengurus teras” atau posisi yang strategis parpol tersebut.

Ketiga, jika ada pengurus parpol berkata “akan membantu” setiap caleg perempuan maka wujudnya seperti apa? Bantuan finansialkah atau sistem “tandem” yang bisa dilakukan untuk setiap tingkatan yaitu DPR RI, DPR provinsi/kabupataten/kota.

Keempat, caleg perempuan mesti tegas untuk menjunjung pesta demokrasi yang jujur dan baik tanpa harus membayar “mahar politik” untuk mendapatkan nomor urut “cantik”.

Jika beberapa hal demikian tidak dilakukan oleh caleg perempuan, maka kehadiran perempuan dalam pileg hanya sebagai pelengkap penderita untuk mengantarkan perahu parpol.

*)Penulis adalah akademisi, juga aktivis perempuan.