ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Pemerintahan Jokowi telah menetapkan 122 kabupaten di Indonesia sebagai daerah tertinggal yang mesti dipacu pembangunannya secara terpadu oleh berbagai instansi terkat. Kabupaten Aceh Singkil termasuk salah satu daerah tertinggal yang memerlukan bantuan berbagai pihak agar dapat keluar dari ketertinggalannya.
Sehubungan dengan itu, Bappeda Aceh bekerja sama dengan Kementerian Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2020 Kabupaten Singkil pada Senin (2/7/2018).
Perwakilan instansi-instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan serta aktivis dan akademisi asal Singkil hadir dalam rakor berbentuk Focus Group Discussion (FGD) itu.
Bappeda menghadirkan tiga narasumber untuk memetakan permasalahan Singkil beserta tawaran pembangunan. Mereka adalah Ir Muzni SP (Kadis PU dan Pemukiman Penduduk Aceh Singkil), Dr Nasrul Zaman (akademisi), dan Elly Supriadi MA (Tim penyusun RPJM Aceh 2017-2022).
Ir Muzni memaparkan beragam rencana pembangunan pada 2020 untuk menghilangkan Singkil dari list daerah tertinggal. Dia menyebutkan, pembangunan dermaga dan jalan-jalan menjadi fokus guna menekan angka kemiskinan.
“Singkil memiliki Pulau Banyak yang keindahannya tak kalah dari Sabang. Sekarang banyak orang Sumut yang datang ke Pulau Banyak,” katanya sembari menambahkan pembangunan dermaga penyeberangan dan berbagai infrastruktur pariwisata sangat mendesak.
Akademisi UIN Ar-Raniry asal Singkil, Dr T Lembong Misbah MA menyebutkan, pembangunan Singkil selama ini tidak memiliki political will sehingga tidak fokus. Tidak hanya itu, Lembong juga merasakan belum berpihaknya Pemkab dalam pemberdayaan masyarakat Singkil.
“Pemerintah tidak percaya pada SDM lokal. Pengerjaan gorong-gorong yang kecil pun tidak berani diserahkan pada orang lokal. Akhirnya orang kampung tidak dapat apa-apa dari pembangunan,” sebut Lembong dengan nada kecewa.
Wanhar Lingga, mahasiswa dan aktivis asal Singkil, mempertanyakan keseriusan Pemkab Singkil dalam mengelola pariwisata Pulau Banyak. Wisatawan banyak yang datang ke Pulau Banyak tapi PAD (Pendapatan Asli Daerah, red) nol persen. Ini kan aneh,” sebutnya.
Fasilitator rakor, Aswar S.Hut, MP, mengatakan, semua masukan akan menjadi bahan penting dalam merumuskan RAD Aceh Singkil. Aswar juga meminta kepada dinas terkait untuk menyahuti beragam persoalan Singkil melalui program dan kegiatan yang mampu menjawab berbagai persoalan.
Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Aceh, Marthunis Muhammad ST, DEA, menyarankan agar semua instansi terkait melihat Singkil secara mikro, jangan lagi makro.
“Kalau dulu kita melihat Singkil sebagai sebuah kabupaten yang besar, maka sekarang coba kita secara spesifik ke kecamatan sehingga terpetakan permasalahan yang sebenarnya. Selain itu, identifikasi persoalan dan kewenangan siapa; apakah kewenangan kabupaten, provinsi, atau pusat,” ujar Marthunis pada sesi penutupan rakor. []
Wartawan : Hasan Basri
