Menunggu Status Hukum Irwandi di KPK

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo memasang tanda jabatan kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf saat prosesi pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur periode 2017-2022 di Ruang Paripurna DPRA, Banda Aceh, Rabu 5 Juli 2017.

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Paska ditangkapnya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Satgas KPK, Selasa 3 Juli 2018 kemarin sore, Kementrian Dalam Negeri masih menunggu hasil pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini Irwandi sudah diboyong ke kantor KPK RI di Jakarta.

“Pemeriksaan sedang berlangsung. Jika postif ditahan maka akan dilanjut dengan surat penugas Wagub sebagai plt gubernur,” kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar saat dikonfirmasi, Rabu (4/7/2018).

Sementara bila Irwandi diputuskan tidak ditahan, maka yang bersangkutan dapat tetap menjalankan tugas dan wewenang sebagai Gubernur Aceh.

Bahtiar menuturkan, aturan mengenai pengangkatan plt kepala daerah telah diatur dalam Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Lebih lanjut Bahtiar mengungkapkan bahwa Mendagri Tjahjo Kumolo kerap mengingatkan para kepala daerah untuk mewaspadai area rawan korupsi. Namun nyatanya, masih ada saja yang tersandung kasus tersebut.

“Pada pengukuhan pengurus APPSI, Senin 2 Juli 2018, Mendagri telah mengingatkan kembali dan Beliau tak henti-hentinya ingatkan KDH dan aparatur tentang area rawan korupsi,” jelas Bahtiar.

Sebagaimana diberitakan, KPK menangkap tangan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi, serta delapan orang lainnya pada Selasa 3 Juli 2018.
Diduga Irwandi dan Ahmadi terlibat kasus dugaan korupsi terkait anggaran otonomi khusus di Aceh. KPK sudah mengantongi bukti uang ratusan juta yang diduga terkait perkara tersebut.

Sumber : Okezone.com

KOMENTAR FACEBOOK