ACEHTREND.COM, Jakarta – Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pembahasan terkait implementasi Perpres No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu 4 Juli 2018.
Lahirnya Perpres No. 35 Tahun 2018 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 12 April 2018 lalu, merupakan langkah maju bagi upaya percepatan realisasi pengelolaan dan pengolahan sampah sebagai sumberdaya energi secara terintegrasi. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dipandang sebagai solusi atas permasalahan sampah yang selama ini menjadi beban daerah.
H. Sudirman atau Haji Uma, Senator asal Aceh yang memberi pandangannya pada RDP tersebut, menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan Pemerintah terkait Program Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2018.
Namun Senator yang populer disapa Haji Uma oleh masyarakat Aceh ini, menekankan bahwa dalam upaya percepatan program tersebut dibutuhkan komitmen dan dukungan masif dari semua pihak. Menurutnya, komitmen semua pihak terkait adalah investasi bagi terwujudnya program ini. Selain itu, semua pihak terkait, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun institusi lain termasuk PLN harus memiliki kesepahaman yang sama dan berjalan secara sinergis.
“Harus terbangun kesepahaman, komitmen dan sinergisitas yang massif dari semua pihak terkait. Ini adalah bagian dari aspek penting dan faktor kunci yang menentukan terwujudnya Program Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Sebagai Sumber Daya Energi Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan”, ujar H. Sudirman atau Haji Uma.
Sementara itu, Komite II DPD RI berkomitmen untuk mendukung percepatan program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan sesuai Perpres Nomor 35 Tahun 2018 sebagai langkah mengurangi dan membenahi pengolahan sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas kebersihan linkungan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Parlindungan Purba, Ketua Komite II DPD RI.
Dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar oleh Komite II DPD RI ini, dihadiri sejumlah pejabat direktorat jenderal dan deputi dari kementerian terkait, perwakilan Dirut PT. PLN (Persero) dan institusi terkait lainnya serta unsur Pejabat Pemerintah Daerah dari Provinsi DKI Jakarta dan perwakilan walikota dari 11 kota yang tersebut dalam Perpres No. 35 tahun 2018.
Komentar