Pembelaan Hukum Terhadap Irwandi Bukan Kewajiban Pemerintah Aceh

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA Abdullah Saleh mengingatkan agar Pemerintah Aceh tidak gegabah, dan menggunakan APBA untuk memberikan bantuan hukum terhadap Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf yang sedang ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara suap dana Otsus.

Abdullah Saleh menyampaikan hal itu menanggapi adanya wacana Pemerintah Aceh untuk memberikan bantuan hukum kepada Irwandi.

Berita terkait : Pemerintah Aceh Pertimbangkan Beri Bantuan Hukum Untuk Irwandi

“Pembelaan hukum terhadap Irwandi bukan kewajiban Pemerintah Aceh. Orang yang tersangkut dalam perkara korupsi adalah tindak criminal yang dilakukan oleh se seorang kendatipun masih berstatus tersangka,” ujarnya pada aceHTrend melalui telpon seluler, Sabtu (7/7/2018).

BACAAN LAINNYA

Abdullah Saleh yang juga mantan pengacara itu menuturkan, Irwandi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK bersama tiga tersangka lainnya dalam kapasitas pribadi bukan dalam kapasitas Gubernur Aceh.

Irwandi, kata Abdullah Saleh, dinilai telah menyalahgunakan wewenang dan merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain walaupun belum ada putusan pengadilan. Untuk itu dia mengingatkan jangan sampai Pemerintah Aceh melalui Sekretariat Daerah dan Biro Hukum terjebak lagi dalam dugaan korupsi baru.

“Kalau digunakan APBA bisa menyalahgunakan wewewnang. Karena, menggunakan dana rakyat untuk kepentingan perseorangan itu bisa dikatagorikan sebagai tindak pidana korupsi,” jelasnya.[]

Wartawan : Irwan Saputra