Jauh sebelum dia mendirikan Partai NasDem dengan jargon Restorasi Indonesia, Surya Paloh telah membuktikan diri sebagai kritikus yang konsisten, ia tak sungkan mengkritisi Pemerintah Soeharto yang otoriter, akibatnya koran Prioritas yang ia pimpin hanya berumur satu tahun, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) surat kabar berwarna pertama di Indonesia itu, dicabut oleh Harmoko, Menteri Penerangan Kabinet Pembangunan.
Usamah Hisyam, penulis buku:Sang Ideolog, Surya Paloh Matahari Restorasi, dalam buku tersebut menuliskan, sejak muda Surya Paloh sudah dekat dengan kalangan petinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), tapi bukan berarti ia diam dan tak melancarkan kritik.
Sebagai politikus muda ia tetap independen, hal ini terlihat ketika Rakernas FKPPI di Malang, Jatim pada Februari 1983. Sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat FKPPI, Surya Paloh membuat kejutan kontroversial. Ia berhasil meyakinkan peserta Rakernas untuk menolak usulan agar Presiden Soeharto ditetapkan sebagai Bapak Pembangunan dalam Sidang Umum NPR RI tahun 1983. Padahal pencetus ide itu adalah Ali Moertopo, orang kuat di seputar Presiden Soeharto.
Jauh sebelumnya, sikap itu sudah ia tunjukkan di atas podium pada Forum Musyawarah Nasional KNPI 1978, ia menyampaikan sikap FKPPI melalui pidato tanpa teks di hadapan Menpora Letkol Udara Abdul Ghafur. Ia meminta Ghafur tidak melakukan intervensi dalam pemilihan Ketua Umum KNPI demi tegaknya nilai-nilai demokratis.
Sikap berani itu diakui Akbar Tandjung yang terpilih sebagai Ketua Umum KNPI pada Munas 1978, menggantikan David Napitupulu.”Dia punya keberanian untuk menyatakan ketidaksetujuannya, kemudian memperlihatkan sikapnya dalam mengoreksi kebijakan tersebut. Itu kan sangat langka waktu itu,” ujar Akbar Tandjung.
Sebagai politikus yang berasal dari Golkar, Surya adalah pribadi yang egaliter dan vokal. Ia tak peduli bahwa Golkar adalah the rulling party yang menjadi tulang punggung Orde Baru.
Tahun 1985 Surya mendirikan surat kabar harian Prioritas bersama Widjanarko Puspoyo. Prioritas adalah satu satunya koran berwarna kala itu dan menjadi corong demokrasi, terutama melalui rubrik editorial yang diberi judul Selamat Pagi Indonesia. Koran ini kerap memperlihatkan sikap kritis, termasuk terhadap kebijakan Soeharto.
Idealisme Surya Paloh yang mewarnai karaker karya jurnalistik harian Prioritas, secara diametral sangat bertentangan dengan iklim yang dikembangkan rezim Orde Baru, di mana Surya sendiri sebagai kader Golkar berada di dalam lingkarannya. Surya tetap meyakini bahwa pers adalah pilar keempat demokrasi, ia percaya bahwa demokrasi adalah jembatan emas untuk membangun bangsa bermartabat, negara yang kuat, dan rakyat sejahtera.
Kepada wartawan Prioritas, Surya mengatakan ia selalu menekankan kritis rasional, proporsional dan profesional tanpa membenci atau memusuhi pihak manapun. Sikap kritis adalah hak setiap anak bangsa, apalagi bagi insan pers, untuk mengoreksi, mengawasi, memperbaiki bangsanya dalam iklim demokrasi yang harus diperjuangkan terus menerus.
Karena tiada henti memberikan perspektif kritis, pada 29 Juni 1987, koran Prioritas pun berhenti terbit setelah SIUPP dicabut oleh Harmoko, lebih seratus ribu pembaca berkabung, tak terkecuali Surya Paloh, tak jelas dosa-dosa Prioritas di mata pemerintah.
Semenjak itu segala usahanya untuk mendapatkan SIUPP baru selalu terganjal dan gagal, hingga akhirnya ia menemukan jalan baru, dengan menyuntikkan modal dana segar kepada surat kabar Media Indonesia milik Teuku Yousli Syah, dan pada tahun 1988 mengambil alih manajemen usaha maupun penerbitan melalui PT Citra Media Nusa Purnama. Setelah direstorasi, koran Media Indobesia pun terbit berkibar-kibar, dan menjadi reinkarnasi harian Prioritas, ‘anak sulung’ Surya Paloh yang sudah terkubur untuk selamanya di ‘kompleks pemakaman demokrasi’.
Ketika sebagian besar koran di Indonesia yang berada di bawah kontrol pemerintah memilih memberikan porsi perhatian yang besar serta memihak pada Golkar jelang Pemilu 1992, Media Indonesia justru tampil beda. Ia melahirkan tradisi baru yang menjadi benih-benih bagi berkembangnya iklim demokrasi di Tanah Air.Selaku pemimpin umum Media Indonesia Surya mengintruksikan jajarannya agar memberikan porsi pemberitaan yang berimbang bagi ketiga kontestan peserta Pemilu, yakni Golkar, PDI (Partai Demokrasi Indonesia) dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Setiap partai mendapatkan jatah satu halaman pemberitaan aktivitas kampanye.
Kedekatan Surya Paloh dengan Keluarga Cendana tak membuat Media Indonesia kehilangan daya kritis dan koreksinya terhadap roda pemerintahan yang sedang berjalan, termasuk sepak terjang Golkar.
***
Surya kemudian fokus memperjuangkan pencabutan Permenpen (Peraturan Menteri Penerangan) Nomor 01/Per/Menpen/1984, yang sejak lama digunakan sebagai alat justifikasi penguasa untuk mengontrol, bahkan mengendalikan pers nasional. Permenpen tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pers, yang menjamin tak ada pembreidelan terhadap pers nasional. Meskipun Surya praktis berjalan dan berjuang sendirian, ia tidak patah semangat.
Usamah Hisyam juga menulis, Ashadi Siregar, pengamat pers yang juga intelektual UGM mencatat, perlawanan Surya Paloh terhadap kekuasaan negara berkaitan dengan perizinan terbit surat kabar, tidak mendapatkan dukungan dari komunitas media di Indonesia.
Dinamika masyarakat yang menuntut reformasi politik yang mulai bergulir sejak 1997 menjadi objek pemberitaan yang tak henti-hentinya di Media Indonesia. Sepanjang
1997-1998, koran ekonomi Media Indonesia lebih menonjolkan headline halaman pertama dengan berita-berita politik yang membakar semangat reformasi. Sampai akhirnya, gerakan massa sebagai kekuatan moral (moral force) yang dimotori oleh kalangan mahasiswa dan civiel society berhasil menumbangkan rezim Presiden Soeharto yang ditopang oleh kelompok militer.
Kondisi ini dimanfaatkan betul oleh Surya Paloh untuk memperjuangkan perubahan UU Pokok Pers, yang oleh PDI dan PPP diperjuangkan dengan sangat serius di Parlemen Indonesia, yang kemudian didukung oleh Fraksi Karya Pembangunan (FKP) dan Fraksi ABRI. Buah dariperjuangan ini adalah lahirlah UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Setahun sebelumnya, 1998, Surya Paloh mengantongi izin untuk mendirikan stasiun televisi berita dari Menteri Penerangan Yunus Yosfiah. Setelah perjuangan panjang, akhirnya pada 25 Novemver 2000 Surya berhasil meyakinkan Presiden Abdurahman Wahid untuk meresmikan Metro TV sebagai televisi berita pertama di Indonesia yang melakukan siaran 24 jam.
Disarikan oleh Muhajir Juli, dari buku: Sang Ideolog, Surya Paloh Matahari Restorasi, terbitan dharmapena.
