Pertama, mari kita sejenak kembali ke pandangan dan sikap murni kita terhadap korupsi. Pandangan awal kita sebelum apa yang terjadi saat ini. Sikap bersama kita sebelum ada diantara kita yang hatinya terluka, atau malah ada yang suka dengan keadaan saat ini. Pandangan dan sikap bersama kita tegas bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Inilah kesatuan pandang dan sikap bersama kita, siapapun kita, darimanapun kita, apapun latar sosial, pendidikan, dan politik kita.
Kedua, sebagai kejahatan luar biasa, pandangan dan sikap kita semua juga sadar sepenuhnya bahwa kerja memberantas korupsi tidaklah mudah, butuh ekstra keras dalam proses pembuktiannya apalagi ketika dihadapkan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocent), sebuah asas yang sudah berlaku sejak abad ke-11, sebuah waktu yang belum memperhitungkan adanya kemajuan teknologi pembuktian dengan lebih cepat.
Ketiga, atas landasan itulah kita butuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepadanya diberi sumber pendukung (SDM, Alat, kewenangan dan backup) yang juga super canggih agar seluruh kemampuan terlapor korupsi yang juga super belut tidak berkutik. KPK dengan segenap kemampuannya adalaah wilayah public interest, kepentingan umum kita semua, kita sudah bertekad untuk bebas dari korupsi, kita sadar betul bila korupsi belum mati maka yang namanya kepentingan nasional tidak dapat dicapai.
Praduga Tak Bersalah
Tapi, terlapor dan tersangka korupsi juga warga negara yang secara hukum terjaga oleh asas praduga tak bersalah, didukung kekayaaannya, disupport oleh pendukung yang terikat jasa, dan ragam pertemuan kepentingan politik lainnya. Namun, dengan keberadaan KPK yang terus diterpa ragam ujian, tudingan, dan kabar miring, tapi karena masih sangat kuat backup rakyat, satu satu terlapor menjadi tersangka, dan ujungnya terpidana. Ada yang lolos di praperadilan, tapi jauh lebih banyak yang berujung ke penjara.
Berbahagiakah kita melihat terlapor jadi tersangka, lalu diadili di pengadilan, “dikuliti” di media sosial dan akhirnya jadi terpidana? Atau, sedih dan terlukakah kita kala melihat orang yang menyanyangi dan memberi untuk kita dibawa, diperiksa berjam-jam, digeledah ruang kerja dan rumahnya dan akhirnya dijadikan tersangka.
Sungguh ini bukan soal gembira, juga bukan karena sedih dan luka, juga kecewa. Ini semua konsekuensi yang harus kita terima atas apa yang sudah kita sepakati tentang korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang harus kita akhiri. Jadi, hari ini bisa jadi giliran si A, B, dan C. Tapi, lain waktu jika terlapor atau terciduk melakukan hal yang sama, ada yang lapor, cukup bukti, didukung data sadap, dan lainnya maka bisa jadi si D, E, dan F akan mengalami hal yang sama.
Maka, hanya ada satu cara selamat, sepakat dan bersama-sama menolak korupsi. Tidak ada untung membela, menghujat, apalagi membentuk rantai baru pencurian uang rakyat. Tidak ada guna juga menarik ke sana ke mari aksi KPK, menghubungkannya dengan politik 2019 atau alasan merdeka, toh jikapun merdeka, kita juga akan bentuk komisi antikorupsi, jadi tidak ada duduk Hasan Tiro dalam rantai pemberantasan korupsi ini. Ini juga bukan karena tidak kompak, atau lagi tidak harmonis dengan partai besar, atau karena sedang tidak mendukung Jokowi untuk Pilpres 2019. Jika masih terindikasi korupsi, kini giliran bos yang didukung si A, besok dan lain waktu bisa jadi giliran bos yang Anda puja puji pula.
Orang bisa jadi tidak tahu siapa kita, tapi teknologi memiliki kecakapan untuk merekam dan mencatat jejak kita. Pribadi beragama bilang, Allah Maha Tahu. Jadi, bek teukeuchak tat.
RISMAN RACHMAN
CEO ACEHTREND
