Pasca OTT Irwandi Yusuf, Pemerintah Aceh Diminta Berbenah

Gubernur Aceh non aktif, Irwandi Yusuf (Foto: Liputan6.com)

ACEHTREND.CO, Banda Aceh– Pascatangkap tangan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah dan dua tersangka lainnya oleh KPK, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan sejumlah SKPA diharapkan menjadi pelajaran bagi Pemerintah Aceh untuk berbenah, agar kasus serupa tidak lagi terulang di kemudian hari.

Hal itu disampaikan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian saat dimintai tanggapannya oleh aceHTrend, Sabtu (14/7/2018).

“Yang pertama, dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh KPK berupa penangkapan dan pengeledahan ini harus menjadi momentum bagi Pemerintah Aceh untuk membenah diri secara sistem, terutama sitem birokrasi dan bagaimana memperbaiki tata kelola keuangan terutama dana otonomi khusus yang kita tahu adalah ruh dari hajat hidup rakyat Aceh hari ini,” katanya.

Berita terkait : Balada 10 Tahun Dana Otonomi Khusus Aceh

Kedua, soal akuntabilitas, mentalitas, dan integritas pemimpin juga bukan hanya menjadi kewajiban gubernur dan SKPA saja melainkan juga DPRA harus membenah diri. Karena, jika dana otonomi khusus dan birokrasi pemerintah tidak dikelola dengan baik maka rakyat tidak akan pernah sejahtera.

“Aksi KPK di Aceh saya lihat secara psikologis dampaknya sangat besar. Namun kita berharap birokrasi pemerintahan harus berjalan normal dan berjalan sesuai tugas masing-masing dan harus dipastikan agar kegiatan-kegitan terutama pembangunan Aceh tidak terhenti,” katanya.

Baca juga : Temui Sekjen PDIP, Darwati Curhat Soal OTT Irwandi Yusuf

Menurut Alfian, penggeledahan yang dilakukan KPK di beberapa SKPA adalah pengembangan dari kasus tangkap tangan atas dugaan suap dana otonomi khusus Gubernur Irwandi Yusuf. Sementara dinas-dinas yang digeledah tersebut diketahui sebagai SKPA yang paling besar mengelola dana otonomi khusus, termasuk Cipta Karya, Bina Marga, dan Pengairan.

“Dana ini harus menjadi prioritas KPK, karena dana yang paling besar di Aceh itu adalah otonomi khusus, dan memang ini harus dibersihkan. Ini momentum,” katanya.

Baca juga : Kembangkan Kasus OTT Irwandi, KPK Periksa 9 Saksi Termasuk Pegawai Bank

Namun, tambah Alfian, jika dilihat dalam konteks komitmen fee dari proyek-proyek otonomi khusus peluang itu bisa saja terjadi di seluruh dinas.

“Saya melihat apa yang sedang dilakukan KPK adalah bagian dari pengembangan, itu analisa kita, lebih jelas saya pikir KPK juga mungkin belum bisa memberikan informasi karena masih dalam proses penyidikan,” jelasnya. []

Wartawan : Irwan Saputra