Irwandi Yusuf, Proyek APBA, dan ‘OTT’

Informasi penting yang penulis dapat, sangat berbeda dengan versi jurubicara KPK.

Irwandi Yusuf (IY), waktu maju ikut pilkada, tidak memakai jalan tol yang mulus. Berbagai cara dilakukan pihak-pihak tertentu untuk mengadangnya.

Saat IY memerlukan partai sebagai kendaraan pengusung dirinya, hampir semua partai nasional waktu itu enggan untuk mendukung. Padahal IY mengikuti semua proses yang dilaksanakan oleh partai-partai itu.

IY tidak habis akal. Dia langsung menghidupkan mesin lapangan. Relawan di seluruh kabupaten/kota terbentuk hingga ke pelosok sehingga basis massanya jelas. Bahkan sebelum mendapat partai pengusung, IY sudah siap dengan KTP untuk maju melalui jalur independen.

Kemudian hari, setelah berbagai tantangan, Partai Demokrat dan PKB, mengusung dengan gabungan partai lokal yaitu PNA dan PDA, didukung oleh PDIP. IY dengan pasangannya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur.

Saat terpilih kembali ini, IY ingin pemerintahan berjalan dengan bersih sesuai dengan tata pemerintahan yang baik.

Apa daya, kondisi mulai memperdaya keadaan. Setelah menang, banyak kawan dan sahabat IY menjadi rekanan yang mengikuti tender dan pelelangan proyek dan pekerjaan pemerintah, di samping rekanan dan pengusaha lainnya yang telah bergerak sebelumnya di bidang itu.

Sering sekali IY mendapat pesanan untuk memenangkan proyek tertentu dari berbagai pihak, khususnya dari relawan, kawan separtai, atau dari sahabat dan rekan lainnya termasuk dari beberapa instansi vertikal. Hampir semua ditanggapi dengan baik, dan diarahkan untuk ikut pelelangan yang ada. Secara aturan IY tidak bisa intervensi, sebab semua sudah ada aturan, sistem dan mekanisme yang ada sudah transparan dan online. Panitia dan kelompok kerja (pokja) yang ada, sudah ada aturan sendiri yang mengatur, sehingga gubernur pun tidak bisa semena-mena untuk menekan. Itulah gambaran IY dengan paket-paket APBA.

Kondisi ini tidak menguntungkan banyak orang, kasak-kusuk, saling menuduh, dan sebagainya. Adanya perlawanan dan gugatan dari DPRA terhadap pergub APBA, semakin mempertajam keadaan, sehingga menjadi salah satu pintu masuk untuk menghentikan IY.

Penangkapan, Menurut Versi Lain

Penulis mendapat informasi dari beberapa pihak tentang penangkapan IY.

Ceritanya, Teuku S, seorang swasta dan kontraktor, memang sering mencari pekerjaan dari pemerintah, mempunyai beberapa mitra seperti ajudan bupati Bener Meriah dan salah satu ajudan Gubernur, HY.

Sering terjadi komunikasi antara Teuku S dengan kedua ajudan tersebut. Komunikasi ini tidak diketahui oleh Gubernur IY. Ada informasi, komunikasi ini disadap oleh KPK dan lembaga intelijen.

Menurut sumber itu, memang ada upaya untuk menghubungkan arus komunikasi ini dengan Gubernur, sebab nama Gubernur sering disebut-sebut di dalam percakapan.

Memang siapa pun tidak membantah, dari sebelum dilantik, banyak sekali yang membawa-bawa nama IY untuk mendapatkan pekerjaan. Ada bahkan beberapa yang ditangkap karena datang ke dinas-dinas mencari paket pekerjaan dengan mengatasnamakan IY atau relawan IY.

Kemudian ajudan bupati mengantarkan dana ke Teuku S, oleh Teuku S dana itu dikirim ke vendor Aceh Marathon sebagai dana talangan. Penyerahan dana ini, telah berlangsung sejak beberapa minggu sebelum operasi ‘OTT’. Memang Teuku S sering membantu acara dengan memakai dana pribadi. Sampai di sini, belum ada kaitan apa pun dengan Gubernur IY.

Bagaimana sampai berkaitan dengan Gubernur IY?

Inilah yang menarik. Informasi penting yang penulis dapat, sangat berbeda dengan versi juru bicara KPK.

Menurut informasi, sewaktu Gubernur IY sedang beribadah umrah, ada “teman” IY yang meminta bantuan dana kepada Teuku S.

Teuku S karena mengira bahwa teman itu bersama IY, dikirimlah dana 39 juta rupiah ke rekening IY pada tanggal 09 Juni 2018.

Itulah kaitannya, dugaan ada aliran dana kepada IY sebanyak 39 juta Rupiah, menjadi salah satu alasan KPK menyambangi pendopo Gubernur dan membawa IY ke Polda Aceh untuk dimintai keterangannya.

Inilah awal mula penangkapan yang dinamakan OTT itu dan dalam 24 jam, status Gubernur menjadi tersangka.

Semua tersangka dan saksi sedang dimintai keterangan oleh KPK, proses hukum sedang berjalan. Kita berharap tidak ada manuver, akrobat, intrik, ataupun konspirasi dari Jakarta untuk hal ini.

Rakyat Aceh khususnya pendukung dan relawan IY memantau dengan cermat segala perkembangan proses hukum atas diri Gubernur nonaktif ini. Jangan sampai ada persekongkolan yang akan memperburuk keadaan Aceh.[]

Nurlina Nasir
Perempuan Aceh yang bersimpati kepada Gubernur

KOMENTAR FACEBOOK