Nova Iriansyah, Mari Bergegas!

Nova Iriansyah, Plt Gubernur Aceh.

Oleh Muhajir Juli*)

Langkah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang mempergubkan APBA tahun 2018, setelah kisruh panjang dengan DPRA, akhirnya menghasilkan catatan buruk bagi Aceh. Ekonomi propinsi paling barat Indonesia ini terpuruk, uang tidak mengalir ke bawah.

Pertumbuhan Ekonomi Aceh pada triwulan II 2018 tumbuh 3,34% (yoy) melambat dibanding triwulan I tahun yang sama yaitu 3,58 % (yoy). Secara umum, pertumbuhan ekonomi Aceh tumbuh di bawah Sumatera secara umum yang tumbuh 4,37 % dan Nasional 5,06%.

Ekonomi Aceh berada pada posisi kedelapan dari 10 propinsi di Sumatera, sedikit di atas Riau dan Bangka Belitung.

Bila dibandingkan dengan tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Aceh pada dua triwulan 2018, pertumbuhannya justru menurun. Tahun lalu pertumbuhan ekonomi mencapai 4,19 %. Tahun lalu pertumbuhannya cukup bagus, tapi sayangnya berada pada posisi ketiga terendah di Sumatera.

Dengan dalih efesiensi dan mengamankan uang Aceh dari para petualang politik di DPRA, kala itu langkah pergub yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Nasional Aceh (PNA) menuai dukungan dari publik, walau akhirnya semua harus mengakui bahwa tanpa dana aspirasi–yang daya jangkaunya lebih masuk ke akar rumput– rakyat Aceh yang memang sudah melarat secara terstruktur, dibuat semakin tak berdaya. Konon lagi, pergub APBA 2018 justru telah melahirkan “faksi” baru, para petualang proyek yang justru sangat rakus dan dipastikan remah kerakusan mereka tidak mengalir ke bawah.

Dampak buruk lainnya, Aceh pun dikelola berdasarkan hobby, baik hobby gubernur maupun orang di lingkar pinggang. Apa yang saya sampaikan bukan isapan jempol semata, buktinya sampai tulisan ini saya buat, RPJMA yang sudah disusun, belum diqanunkan. Berarti selama ini program yang dilakukan tidak berdasar apa yang sudah direncanakan? Demikianlah faktanya.

Sebagai rakyat jelata yang hanya bisa mengutuk dan mengecam, karena penegakan hukum lumpuh di Aceh–Aceh dirampok secara nyata tapi polisi dan kejaksaan seperti buta tidak mampu bertindak– saya berpikir bahwa Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah harus segera bergegas. Kondisi tidak boleh lagi bertele-tele tanpa kepastian. Cukuplah lebih setengah tahun Aceh diurus sesuka hati, kini saatnya untuk serius.

Dalam pandangan saya, saat ini tidak ada hal yang lebih penting dilakukan yaitu menghentikan kisruh politik eksekutif – legislatif. Luka yang sudah ditoreh oleh Irwandi harus diberi penawar oleh Nova. Penyembuhan luka ini bisa diawali dengan proses penganggaran yang elegan. Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRA harus segera duduk bersama.

Kita ketahui kinerja TAPA selama ini kurang memuaskan, mereka ikut terseret dan bermain dalam politik praktis di Aceh. Sebagai kunci utama justru mereka yang “menyiput” dalam bergerak. Termasuk di dalamnya adalah Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA).

Jadi karena Kepala BPKA termasuk pemegang kunci dalam hal ini, dan belajar dari pengalaman beberapa tahun terakhir, di mana kinerja TAPA kurang memuaskan, yang didalamnya termasuk Kepala BPKA, maka segera melantik Kepala BPKA yang baru adalah solusi. Nova harus bertindak cepat, kalau ingin selamat.

Bila benar bahwa APBA 2018 akan kembali dibahas dengan DPRA, maka mengganti Kepala Dinas Keuangan Aceh adalah kunci, agar tidak kembali macet, juga untuk memperlancar pembahasa├▒ anggaran 2019 yang sejatinya akan segera dilakukan.

Semoga Nova Iriansyah membaca ini dan segera bertindak cepat. Tulisan ini hanya untuk mengingatkan saja, bukan hendak mengajari orang sekelas Pak Nova.

*)Penulis adalah pemimpin redaksi aceHTrend.

KOMENTAR FACEBOOK