Irwandi Yusuf & Memo Pedang

Irwandi Yusuf (Foto: Media Indonesia)

Oleh Munawar Liza Zainal*)

Saat masih memegang amanah sebagai Walikota Sabang, untuk mempercepat pertemuan dengan tamu, saya sering duduk di ruang untuk ajudan, di depan ruangan utama untuk kepala daerah. Lebih mudah dan lebih cepat. Ruangan utama hanya sekali-kali digunakan untuk rapat muspida, menerima tamu dari luar, atau untuk rapat Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK).

Suatu hari datang seorang tamu, dari daratan. Datang diantar beberapa orang. Setelah basa-basi, tamu itu langsung mengeluarkan sepucuk surat. Surat permohonan untuk mendapatkan pekerjaan. Saya melirik, ada goresan ‘pedang’ di sana. Pedang adalah istilah kami untuk paraf Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, yang bentuknya memang mirip pedang.

“Saya datang ke sini Pak Wali, untuk mendapatkan pekerjaan. Saya sudah lapor gubernur, dan beliau memerintahkan saya untuk datang ke sini. Ini lihat, ada memo dan parafnya,” demikian tamu itu memulai cerita.

Saya ambil berkas itu. Di atasnya ada surat lamaran pekerjaan kepada pemerintah Aceh, di bawahnya ada curriculum vitae (CV) sang tamu, dengan beberapa ijazah.

Di bawah surat permohonan, ada sebuah memo dengan ‘pedang’ di bawahnya, memo itu berbunyi: “yth. Walikota Sabang, tolong terima yang bersangkutan untuk bekerja di Pemko Sabang, Terima Kasih.”

“Ini lah Pak Wali, kira-kira nanti di mana saya bisa bekerja?” demikian lanjut sang tamu.

Tidak berpikir panjang, saya langsung menyampaikan, bahwa Kota Sabang adalah pemerintah, dalam menerima pegawai, ada aturannya. Ada formasi yang diajukan, kemudian ada test untuk pegawai, dan semua ada proses sesuai dengan aturan secara nasional.

“Tapi kan ada memo Pak Gub itu, Pak Wali,” tambah sang tamu. Saya juga menjelaskan, Pak Gubernur tidak bisa memerintah kepala daerah di bawahnya untuk menerima pegawai kalau itu di luar aturan.

“Ya sudah Pak Wali kalau begitu. Untuk tenaga kontrak kan bisa,” tambah si tamu.

Saya juga menjelaskan bahwa untuk kontrak, di Sabang kami merekrut THL, tenaga harian lepas, dan itu putra-putri Sabang, untuk keperluan khusus seperti untuk rumah sakit. Tidak bisa sembarangan.

Setelah berdiskusi panjang lebar, dengan sedikit kesal, sang tamu bertanya, “jadi kenapa juga Pak Gubernur sampai memberikan memo dan ditujukan kepada Pak Wali”.

Saya menjelaskan, bahwa gubernur setelah menang pilkada, didatangi oleh ribuan orang untuk meminta pekerjaan atau meminta pindah, jabatan, dan sebagainya. Ini salah satu cara Pak Gubernur untuk menghindar, dengan diarahkan kepada saya. Tamu pun puas mendengarnya dan meninggalkan ruangan.

Beberapa minggu kemudian, di saat bertemu dengan pak Gubernur, saya bertanya, “Peu ka neupeulaku nyan Pak Gub? Ka neujok memo keu lon?” (apa cerita itu Pak Gubernur, kenapa memo ditujukan ke saya di Sabang).

Pak Gubernur menjawab, “itulah, sudah berpuluh-puluh kali dia datang dan saya tolak di kantor. Datang lagi ke rumah. Akhirnya ya sudah, saya pakai jurus terakhir, kasih memo ke kamu di Sabang. Saya tahu, kamu pasti ada cara menolaknya.” Pak Gubernur tertawa terkekeh.

Kali ini saya kena batunya.

Memang menghadapi tindak-tanduk Irwandi Yusuf, jangan dilihat dari kulit luarnya saja. Apa yang terjadi kalau memo itu diberikan kepada kepala daerah yang tidak paham spirit Irwandi, pasti akan mencari cara untuk memberikan pekerjaan kepada orang itu, bahkan dengan melanggar aturan.

Selamat milad Pak Gubernur non-aktif, apa pun masalah yang engkau hadapi, kamu adalah abang, guru, dan sahabat yang kami cintai. Semoga engkau selalu di dalam lindungan Yang Maha Kuasa.

Banda Aceh, 2 Agustus 2018.

*)Penulis adalah mantan Walikota Sabang, kolega Irwandi Yusuf dan juga salah seorang anggota GAM.

KOMENTAR FACEBOOK