PKA dan Akal Bengkok

Menteri Pendidikan, Prof Muhadjir Effendy bersama Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud, dan Kepala Dinas Pariwisata Aceh, Amiruddin memukul beduk tanda dibukanya even empat tahunan Pekan Bebudayaan Aceh (PKA) Ke-7 di Stadion Harapan Bangsa, Lhoong Raya, Banda Aceh, Minggu (5/8/2018). SERAMBI/M ANSHAR

Oleh Fuad Hadi Woyla*)

MoU Helsinki yang terjadi 13 tahun lalu adalah mahakarya promosi Aceh, yang menggetarkan semesta. Tapi, Pemerintah Aceh masih saja perlu mempromosikan Aceh dengan anggaran Rp230 miliar.

Padahal, dengan MoU Helsinki itu dunia menjadi tahu, di negeri yang luluh lantak oleh tsunami pada 2004, penduduknya memiliki hati yang condong pada hidup damai.

Indonesiapun harum mewangi sebagai negeri. Di berbagai forum dunia elitnya menjadikan Aceh sebagai contoh. Yang dahulunya kontrapun bersatu di mimbar bertema damai Aceh.

Dunia membayangkan, betapa bergairahnya Aceh paska perang. Ragam aktivitas ekonomi produksi baik yang berbasis pada sumberdaya alam, lingkungan dan kreatif akan bangkit dari tahun ke tahun.

Dunia patut memiliki bayangan positif apalagi setelah tahu betapa besarnya daya topang anggaran yang mengucur dari tahun ke tahun. Itulah sebabnya satu-satu lembaga donatur mengucap wassalam pada Aceh, provinsi yang telah menemukan akan tangganya untuk bangkit di kaki sendiri.

Dengan bangkitnya ekonomi rakyat berbasis produksi, warga dunia dapat menjalin kerjasama, mendukung menghubungkan Aceh dengan mereka tanpa perlu hadir menjadi tuan (investor) di tanah Aceh. Investor utama tetap warga Aceh sendiri, dan mereka hanya sebatas mitra kerja.

Sayangnya, paska konflik, elit Aceh berkutat memproduksi konflik politik yang berujung gagalnya pemanfaatan Dana Otsus sebagai modal ekonomi produksi. Sepanjang 10 tahun, tidak ada toke manok, toke itek, toke kameng, toke bawang, toke campli, dan toke-toke raya panyang lainnya yang membuat rakyat memiliki alat tukar berupa uang.

Padahal, jika ada banyak rakyat menjadi toke dari aktivitas ekonomi produksi mereka maka betapa besar kekuatan promosi kita, bahkan hanya di media sosial saja. Saban waktu kita akan melihat orang-orang memposting keberhasilan mereka bertani, berternak, melaut dan ragam aktivitas lainnya, termasuk aktivitas ekonomi kreatif.

Tapi, akibat yang hadir adalah ekonomi produksi konflik politik berbasis yang hadir justru peternak, petani, dan nelayan APBA. Maka, promosi yang kita lihat di media sosial ya postingan sedang makan bersama pejabat, lagi berada semobil dengan gubernur, dan lagi berdiri di samping atau di belakang gubernur. Akhirnya, orang-orang saban waktu hanya tertarik menjadi tim sukses ketimbang sukses secara mandiri.

Salah urus negeri inilah yang membuat salah pula dalam merancang strategi promosi daerah. Kita perbanyak event untuk menarik perhatian investor luar. Kita gelar 100 event kebudayaan untuk menarik turis datang. Tapi, begitu mereka datang, yang memanfaatkan pasar turis justru orang luar, sedangkan warga sendiri menjadi “turis” di daerah sendiri.

Kegagalan memenej ini juga membuat cara berpikir praktis datang, guna menutupi ketidakmampuan menghadirkan perencanaan yang membebaskan. Jadilah event kebudayaan sekedar sarana menyenangkan penguasa sambil melalaikan asoe lhok agar terus lupa dengan ketidakmampuan penguasa. Jadilah event budaya diletakkan di musim waktu agenda politik negeri.

Sungguh, mati kita melihat Piasan Kelakuan Aceh masa kini. Saya jadi teringat istilah akal bengkok yang disebut seniman Sulaiman Juned di beranda sosialnya. Duh!

*)Penulis adalah Pembina Yayasan Dayah Darul Mukhlisin,Woyla, Aceh Barat. Seorang petualang yang peduli pada penegakan keadilan, penikmat kuliner kepala ikan serta pecinta nilai-nilai kebenaran.