Senin, BPMA Mulai Berkantor di Aceh

ACEHTREND. COM, Banda Aceh – Besok Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh (BPMA) mulai berkantor di Banda Aceh, yaitu di Jalan Stadion H. Dimurtala Lampineueng, Banda Aceh.

“Ya, besok kita soft lauching sehingga Senin bisa langsung berkerja, ” kata Azhari Idris, Plt Kepala BPMA, Sabtu, 11 Agustus 2018.

Sebelumnya, BPMA masih beroperasi atau berkantor di Jakarta, sejak terbangunnya manajemen BPMA, April 2016.

Kehadiran BPMA adalah amanat Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan juga pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.

Dengan terbentuknya BPMA semua kewenangan SKK Migas telah beralih ke BPMA termasuk soal produksi (migas di Aceh). Meskipun masih melewati evaluasi dan approve dari SKK Migas, tapi keputusan final sudah ada di BPMA.

BPMA juga sudah melakukan rekruetmen 50 tenaga profesional untuk menggenjot kinerja industri minyak dan gas di Aceh.

“Semua Pegawai BPMA akan berkantor di Banda Aceh dan semua pegawai di lembaga tersebut akan “on boarding training” di Aceh pada pertengahan Agustus,” katanya dengan harapan akan mendukung implentasi “participating interest” (PI) BUMD Aceh pada blok-blok migas aktif.

Senin (06/8/2018) lalu, BPMA melaksanakan pre-employment briefing (penjelasan kerja) dan menyerahkan job offering (surat penawaran) kepada pegawai hasil rekrutmen yang akan mulai bekerja sejak Agustus 2018 ini.

“Setelah menandatangani kontrak, pegawai BPMA akan langsung bekerja. Secara paralel, pegawai BPMA ini juga akan ditempatkan di SKK Migas, KKKS dan mengikuti proses pengalihan Transisi Manajemen Pengelolaan Hulu Migas di Aceh dari SKK Migas ke BPMA,” kata Azhari Idris, Plt Kepala BPMA di Aula kantor Distamben Aceh, Senin (06/8/2018).

Sebelum masuk kantor baru di Aceh, pihak BPMA melakukan tradisi gotong royong bersama hari Jumat sebagaimana umumnya dilakukan dibeberapa gampong di Aceh.

Azhari Idris ditunjuk Menteri ESDM Iqnasiis Jonan sebagai pelaksana tugas menggantikan Marzuki Daham habis masa jabatan pada 27 Juli 2018 lalu.

BPMA dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Migas di Aceh, yang merupakan PP turunan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). []