Aryos: KIP Aceh Wajib Menindaklanjuti Putusan Panwaslih Aceh Terkait Abdullah Puteh

Aryos Nivada

ACEHTREND. COM – Banda Aceh- Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh mengabulkan gugatan sengketa pemilu yang diajukan Abdullah Puteh, Kamis (8/9).

Pada putusan itu mantan Gubernur Aceh itu dapat kembali menjadi peserta pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

Menanggapi putusan Panwaslih tersebut, Aryos Nivada mengatakan bahwa pada dasarnya pihak Panwaslih Aceh dalam memutuskan sudah sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya.

Oleh karena itu KIP Aceh harus secepatnya menindak lanjuti putusan Panwaslih tersebut, terlepas apakah putusan tersebut dinilai tidak sesuai dengan PKPU.

UU No.7/2017 memberikan wewenang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final terkait pelanggaran administrasi pemilu

“Kalau dulu, Panwaslih hanya memberikan rekomendasi, dan rekomendasi sifatnya bisa dilaksanakan atau tidak. Rekomendasi itu bisa dikaji kembali oleh KIP (Komisi Independen Pemilihan). Tapi sekarang, hasil pemeriksaan Panwaslih sifatnya putusan, harus ditaati oleh KIP tanpa menimbang-nimbang lagi. Wewenang Panwaslih Aceh itu tertuang dalam Pasal 461 UU 7 Tahun 2017,” jelas Aryos.

Ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017 disebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu.

Lalu Ayat (6) menyatakan: Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu berupa:
a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. teguran tertulis;
c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
d. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Yang paling penting menurut Aryos, KIP Aceh wajib sebagai penyelenggara Pemilu, diatur ketentuan dalam UU Pemilu wajib menindak lanjuti putusan Panwaslih.

“Bila tidak KIP dapat diadukan ke DKPP sebagaimana Pasal 464 UU Pemilu. KIP dapat dianggap melangar ketentuan UU Pemilu bila tidak menindak lanjuti putusan panwaslih Aceh. ” pungkas Aryos.

Ketentuan Pasal 464 UU 7/2017 disebutkan: Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu l(kabupaten / Kota mengadukan ke DKPP. (*)