Guru Besar UGM Paparkan Solusi Membangun Aceh

Irwan Abdullah

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Putra Aceh yang juga Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Prof. Irwan Abdullah, mengatakan jika Aceh ingin mengulang kembali kejayaan masa lalunya maka Aceh harus dikelola dengan sistem tata negara yang baik.

Tata kelola pemerintahan yang buruk ini menurutnya merupakan salah satu masalah yang terjadi di Aceh saat ini. Dalam pelaksanaannya kata dia, sistem tata negara atau tata kelola pemerintahan tidak bisa dipisahkan dengan agama dan peran para ulama.

“Perkembangan agama di Aceh hari ini beda dengan perkembangan agama pada masa lalu yang di dalam undang-undangnya disebutkan bahwa tata negara kepemimpinan tidak bisa dipisahkan dengan keulamaan. Jadi antara Islam dengan tata negara merupakan perkawinan,” ujar Prof. Irwan Abdullah dalam Seminar Internasional Kebudayaan dan Kemaritiman Pekan Kebudayaan Aceh VII di Sultan Selim Banda Aceh, Selasa, 14 Agustus 2018.

Sekarang kata dia, peran agama di Aceh mengalami penyempitan dan hanya terbatas pada simbol-simbol agama. Tidak lagi menjadi nafas kehidupan yang bisa diaplikasikan dalam setiap sendi kehidupan masyarakatnya.

Masalah berikutnya yang dihadapi Aceh saat ini adalah matinya gerakan masyarakat sipil di Aceh. Padahal, masyarakat sipil Aceh menjadi yang terkuat di Indonesia.

“Sistem kekuasaannya beda karena bersandar pada konsorsium. Berbeda dengan di Jawa di mana raja memegang kekuasaan tunggal. Di Aceh raja itu diantar. Kekuatan masyarakat sipil Aceh sekarang tidak ada lagi karena hubungan struktur penguasa di Aceh ini tidak partisipatif,” katanya.

Dari sisi ekonomi Aceh juga mengalami kemunduran. Bila di masa lalu Aceh bisa mengekspor rempah, timah, hingga gajah ke negara-negara lain sekarang malah ekonomi rakyat tidak tumbuh. Dulu di Aceh pernah ada pabrik korek api, ada Aceh Kongsi, sekarang industri tidak tumbuh di Aceh. Keuangan Aceh bersandar para birokrasi. Petani Aceh yang dulu menjadi pengekspor hasil pertanian melalui peran saudagar Aceh sekarang petani Aceh defisit.

Hal ini disebabkan tidak berfungsinya kelas menengah di Aceh yang berperan sebagai tulang punggung kemajuan dan lemahnya pengelolaan sumber daya serta kegagalan akumulasi energi kolektif di Aceh. Kelas menengah di Aceh harus tumbuh untuk menopang perekonomian Aceh.

“Di dalam RPJM Aceh tidak ada konsep pengelolaan tentang ekspor, tidak ada tentang pengelolaan pulau-pulau terluat di Aceh seperti Pulau Aceh. Nggak ada mimpi tentang membuat industri di Aceh. Kita untung masih ada industri migas, karena industri berbasis pertanian dan kemaritiman sama sekali tidak muncul.”

Secara geopolitik Aceh juga dinilai tidak pernah memanfaatkan hal ini sebagai potensi. Padahal, Aceh sebagai gerbang masuk ke Nusantara secara geopolitik bisa dimanfaatkan sebagai kekuatan diplomasi sehingga Aceh tidak bisa dilemahkan.

“Independensi Aceh ini sedang terancam karena kita tidak mengerti potensi,” ujarnya. “Jadi banyak sekali kekuatan lokal Aceh yang kita abaikan. Padahal Aceh punya potensi untuk mengontrol, memberi batasan normatif untuk menjaga negara,” kata Prof. Irwan.

Selain menyelaraskan sistem pemerintahan dengan melibatkan agama, solusi lain dalam membangun Aceh menurutnya adalah dengan memperbanyak kajian-kajian tentang kearifan lokal di Aceh yang sempat terlupakan karena perang. Hal ini akan membuat Aceh kembali menyadari jati dirinya.[]

KOMENTAR FACEBOOK