PR Aceh Setelah 13 Tahun Perdamaian

Oleh Muhajir Juli*)

Delegasi GAM dan RI yang bertemu di Helsinki pada 2005, memiliki satu tujuan yang sama yaitu ingin konflik antara Aceh dan Indonesia segera berakhir. Tsunami pada 26 Desember 2004 hanya mempercepat proses itu wujud dalam tindakan.

15 Agustus 2005, merupakan sejarah besar yang berhasil ditoreh oleh GAM dan RI, mengakhiri tiga dekade perang bersenjata yang dimotori oleh Teungku Hasan di -Tiro, sebuah perang bukan saja tentang ketidakadilan dan kesewenang-wenangan Orde Baru, juga perang tentang identitas Aceh sebagai bangsa dan negara berdaulat di masa lampau, yang belum diserahkan kepada siapapun, termasuk kepada Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945.

Sepanjang sejarah perlawanan GAM terhadap Republik Indonesia, ada tiga upaya perundingan yang dirintis yaitu Jeda Kemanusiaan (Humanitarian Pause) pada tahun 2000, Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) pada tahun 2002, yang keduanya tidak berusia panjang serta difasilitasi oleh Hendry Dunant Centre (HDC) –sebuah NGO Internasional yang bergerak pada isu kemanusiaan– serta Perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005 yang menghasilkan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, yang difasilitasi oleh Crisis Manajemen Initiative (CMI) dan ddidukung oleh Pemerintah Finlandia.

Dengan lahirnya perjanjian ini menandai berakhirnya “pendudukan militer” di Aceh, semua tentara dan polisi Bawah Kendali Operasi (BKO) dikembalikan ke markas masing-masing disertai dengan pemotongan senjata api milik Teuntra Neugara Atjeh (TNA) yang merupakan sayap militer GAM, TNA kemudian dileburkan ke dalam wadah sipil yang bernama Komite Peralihan Aceh (KPA) sebagai “penampung sementara” sebelum mereka dikembalikan ke sipil murni. Akan tetapi dalam perjalanan waktu, KPA tidak kunjung dibubarkan dan kini menjadi organisasi underbow Partai Aceh (PA).

GAM sebagai organisasi yang bersepakat berdamai tidak bubar, walaupun Aceh sudah damai. Lembaga perlawanan yang digagas oleh Teungku Hasan di-Tiro tersebut, tetap eksis sebagai lembaga non negara, yang sempat membuka kantor di Aceh ketika konflik usai. Akan tetapi entah mengapa kemudian kantor-kantor itu hilang satu persatu, dan akhirnya banyak yang beranggapan GAM telah dibubarkan.

***
Menyimak usia perdamaian yang sudah 13 tahun, tentu kita patut bersyukur bahwa konflik terkutuk itu telah lama berakhir, dan bahkan anak-anak milenial yang justru tidak pernah tahu bahwa di aceh pernah dihumbalang konflik bersenjata antara GAM dan RI. Walau ketidaktahuan tersebut merupakan bentuk kegagalan mentransformasi pengetahuan yang patut disayangkan.

Aceh paska konflik adalah Aceh yang seharusnya baru, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan gagasan demi tercapainya Aceh yang gilang gemilang di masa depan.

Tapi, Aceh seperti enggan menjemput mimpi besarnya itu. Elit Aceh dan birokrasinya terjebak perilaku korupsi, kolusi, nepotisme dan grativikasi. Dana pembangunan tidak benar-benar diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang sudah dikelola sebanyak 56 triliun lebih, menguap begitu saja, dengan pembangunan yang hanya berorientasi jangka pendek dan semata demi menjaga “citra” pemerintah yang seakan-akan sudah membangun negeri ini.

Masih banyak hal yang semestinya sudah selesai tapi tetap saja membekap Aceh, seperti kemiskinan, pengangguran, penyelesaian kasus pelanggaran HAM, ketidakdilan (ketidakdaulatan rakyat) atas lahan, rasisme, ketidakmampaun menghargai perbedaan serta “komersialisasi” agama untuk sekedar kepentingan politik jangka pendek.

Di lapangan, putra-putri korban konflik (termasuk putra putri GAM dan cuak serta putra putri TNI dan Polri) terbengkalai dalam kemiskinan, kebodohan dan ketidakberdayaan. Mereka diabaikan dan tidak diperhatikan, bila pun dibantu sekedar untuk mencitrakan pemerintah peduli, tanpa benar-benar mampu membuat mereka mandiri. Ini belum lagi dipadukan dengan anak-anak inbas konflik lainnya. Mereka kini sudah tumbuh besar dan dalam jangka 10 tahun ke depan, akan menjadi masalah baru bagi Aceh, bila dibiarkan larut dalam Kekecewaan.

Saya kira, momentum kembali berkumpulnya GAM di Banda Aceh beberapa waktu lalu, menjadi titik awal Aceh kembali mempersiapkan diri untuk menjemput mimpi yang tertunda terlaksana. GAM –sebagai entitas politik– yang memiliki tanggung jawab besar, sudah harus kembali “membangunkan” Pemerintah Pusat untuk merealisasikan semua butir MoU Helsinki ke dalam berbagai aturan hukum. Juga kembali memperteguh bahwa Aceh merupakan daerah khusus yang menganut self goverment, dan segala urusannya harus diistimewakan dalam bingkai MoU Helsinki.

GAM harus mampu berdiri di atas kepentingan umum rakyat Aceh dan kepentingan khususnya selaku pemegang mandat perjanjian damai di Helsinki, sehingga GAM tidak dicatut sebagai milik parpol tertentu saja. GAM juga harus memberitahu rakyat bahwa persoalan Aceh bukan hanya bendera dan lambang saja.

Mari merawat perdamaian Aceh, selamat memperingati hari damai, 15 Agustus 2005-15 Agustus 2018.

*)Penulis adalah Pemred aceHTrend, juga Sekretaris Jenderal Aceh Peace Movement Task Force (APMTF).

KOMENTAR FACEBOOK