KPK Persilakan YARA Bela Irwandi di Sidang Praperadilan

Gubernur Aceh non aktif, Irwandi Yusuf saat ditahan KPK (Foto: Okezone.com)

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengaku telah mengetahui adanya informasi jika KPK akan dipraperadilan oleh Yayasan Rakyat Aceh (YARA) terkait kasus dugaan suap dana otonomi khusus Aceh (DOKA) yang melibatkan Gubernur Aceh non aktif, Irwandi Yusuf.

“Seperti halnya semua praperadilan yang pernah diajukan, KPK menghargai proses hukum tersebut. Karena memang akan lebih baik jika keberatan disalurkan melalui proses hukum sebagaimana diatur di peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya, Kamis (16/8/2018).

Terkait perkembangan kasus dugaan suap DOKA, Febri Diansyah mengatakan, penyidik hari ini, Kamis (16/8) kembali melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi di Direktorat Kriminal Khusus Polda Aceh. Sejak Senin sampai Rabu, KPK telah memeriksa 40 orang saksi.

Febri mengungkapkan, sebelumnya, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di dua titik di Banda Aceh, yaitu rumah salah satu saksi terkait ULP dan kantor perusahaan konstruksi. dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita barang bukti elektronik seperti HP dan DVD serta dokumen.

“Bukti bukti tersebut memperkuat penanganan perkara yang sedang berjalan. Kami menemukan indikasi penerimaan lain pada tersangka dan akan didalami juga indikasi arahan agar dilakukan penyetoran uang pada tersebut. jika nanti KPK sudah menerima panggilan sidang (praperadilan), tentu akan kita mengeluarkan ini,” kata Febri.

Seperti dikethahui, YARA yang bertindak mewakili Yuni Eko Hariatna selaku Wakil Ketua DPW Partai Nanggroe Aceh (PNA) Banda Aceh, mendaftarkan permohonan praperadilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

Pengajuan permohonan praperadilan dengan nomor registrasi 97/Pid.pra/2018/PN.Jak.Sel itu terkait penangkapan dan penahanan Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf, dalam pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 3 juli lalu. Pihaknya menilai penangkapan dan penahanan itu tidak sah.

“Penangkapan dan penahanan Irwandi tidak sah karena tidak didasari dengan fakta-fakta hukum yang ada, seperti tidak adanya barang bukti dalam proses penangkapan Irwandi di kediamannya,” kata Ketua YARA, Safaruddin di beberapa media.[]

Editor : Irwan Saputra

KOMENTAR FACEBOOK