Semarak PKA

Menteri Pendidikan, Prof Muhadjir Effendy bersama Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud, dan Kepala Dinas Pariwisata Aceh, Amiruddin memukul beduk tanda dibukanya even empat tahunan Pekan Bebudayaan Aceh (PKA) Ke-7 di Stadion Harapan Bangsa, Lhoong Raya, Banda Aceh, Minggu (5/8/2018). SERAMBI/M ANSHAR

Oleh Khairil Miswar*)

Tanpa terasa, Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke 7 yang diselenggarakan pada 5-15 Agustus 2018 pun berakhir. Kononnya, PKA kali ini adalah event terbesar dan paling spektakuler sepanjang sejarah Aceh modern. Katanya acara ini melibatkan 7000 lebih peserta dari seluruh kabupaten/kota di Aceh ditambah dengan perwakilan beberapa provinsi dan juga peserta dari luar negeri. Demikian keterangan resmi dari Disbupdar Aceh melalui website disbudpar.acehprov.go.id.

Dalam website tersebut juga disebut bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya event ini sejak 1958 adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh. Saya melihat tujuan ini lumayan menarik sebab berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Tapi sejauh mana peningkatan perekonomian rakyat Aceh sejak enam puluh tahun lalu (1958-2018) sangat sulit ditebak. Pengamatan kita hanya sebatas pada angka-angka yang entah kenyataan atau imajinasi.

Saya pribadi belum pernah sekali pun menyaksikan Pekan Kebudayaan Aceh sejak pertama kali “ritual” ini digelar. Informasi tentang pameran ini hanya bersumber dari bacaan belaka. Sebab sampai saat ini, negara dan perusahaan belum memberikan cuti resmi yang bisa dipergunakan oleh para pekerja untuk menonton PKA secara langsung. Mungkin ramai pula masyarakat Aceh yang seumur hidupnya tidak pernah tahu apa itu PKA. Kita juga tidak pernah tahu, tidak diberi tahu, atau tidak mau tahu; sepenting apa sih PKA untuk rakyat Aceh? Entah pertanyaan-pertanyaan ini penting, kita juga tak tahu.

Memang ada beberapa dampak positif dalam pelaksanaan PKA kali ini, seperti padatnya Kota Banda Aceh, semaraknya hiburan malam, sibuknya para pejabat dari seluruh kabupaten/kota, berbahagianya para peserta dan semakin populernya pakaian adat plus seni budaya dari berbagai pelosok Aceh. Uniknya lagi, menurut riwayat media sosial, di arena PKA persoalan syariat Islam menjadi lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kondisi. Atau bisa jadi para pengawas syariat sedang melakukan “cuti massal,” kita tidak tahu.

Namun di sebalik itu, sampai saat ini kita masih bingung dan sama sekali belum menemukan keterkaitan konkret yang dapat diukur antara PKA dan kebangkitan ekonomi masyarakat Aceh. Seharusnya, jika merujuk pada cita-cita PKA sejak tahun 1958, kebangkitan ekonomi masyarakat Aceh telah menemukan wujudnya di masa lalu, bukan sekadar imajinasi semu yang terkurung di alam ide para penggawa negeri.

Tapi, terlepas dari semua itu, sebagai bagian dari masyarakat, kita sepakat dengan usaha pemerintah yang ingin mempromosikan Aceh ke dunia internasional, baik melalui PKA, Aceh Maraton atau event lainnya, sebab selama ini Aceh memang tidak pernah dikenal di luar daerah, apalagi di luar negeri sehingga pemerintah harus menyiapkan banyak anggaran agar Aceh terpromosikan dengan baik. Bukan tidak mungkin, jika event ini terus dilestarikan dengan baik, ditambah anggaran bermilyar-milyar, maka akan dapat mengundang banyak investor internasional datang ke Aceh; atau jika mereka lupa, maka giliran Aceh yang akan datang ke investor dengan membawa dana bermilyar-milyar.

Di akhir tulisan ini, kita berharap, semoga saja kunjungan KPK beberapa waktu lalu, ditambah dengan PKA yang semarak, dapat menjadi awal bagi tumbuhnya kebangkitan ekonomi tanah endatu di tengah kondisi rakyat yang terus melarat.

*)Penulis adalah guru sekolah rendah yang juga seorang penggiat literasi. Penulis dua buku bungai rampai tentang kondisi sosial, politik dan agama di Aceh.

KOMENTAR FACEBOOK