Perdamaian Aceh Dalam Evaluasi dan Renungan Jurnalis Perdamaian

Ketua Juru Runding Pemerintah RI, Hamid Awaluddin dan Ketua Juru Runding GAM, Malik Mahmud bersalaman ditengah mediator perundingan Martti Ahtisaari seusai menandatangani MoU Helsinki, 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia.

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Memasuki usia 13 tahun perdamaian Aceh, masih ada sejumlah tantangan sebagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Aceh sebagai buah kesepakatan damai yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 silam.

Berdasarkan catatan Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia dan mantan Direktur Eksekutif Aceh Peace Resource Centre, Yarmen Dinamika, ada sebelas poin yang menjadi tantangan perdamaian Aceh hingga hari ini. Kesebelas poin tersebut yaitu, wacana perdamaian yang dinilai cenderung elitis dan program reintegrasi yang berjalan lamban. Selanjutnya program rekonsiliasi yang belum menyeluruh.

“Ada dua R yang penting di Aceh saat ini yaitu reintegrasi dan rekonsiliasi,” kata Yarmen Dinamika dalam kelas ke-51 Forum Aceh Menulis (FAMe) bertema Refleksi 13 Tahun Perdamaian Aceh (Pencapaian, Hambatan, dan Tantangan) di Ruang Pertemuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Rabu, 15 Agustus 2018.

Reintegrasi pascakonflik Aceh menurut Yarmen, baru dianggap sukses apabila eks-kombatan sudah bisa minum semeja dengan Kopassus atau TNI yang pernah ditugaskan ke Aceh untuk menumpas GAM. Dan mereka gantian mentraktir saat ngopi bareng berikutnya. Sementara rekonsiliasi baru dianggap sukses jika antara mereka yang dulunya berseteru bahkan bertempur kini bisa bergabung dalam satu partai dan sama-sama berpikir serta bekerja untuk membangun dan memajukan Aceh.

Ditambah lagi penyaluran dana reintegrasi sering macet. Selanjutnya, dosen pengampu mata kuliah Jurnalisme Damai ini menilai masih ada pihak-pihak yang bisnisnya merasa terganggu karena situasi damai dan ada pihak yang antikemapanan/antistabilitas.

“Tantangan berikutnya yaitu masih adanya ego sektoral,” ujar Yarmen.

Hal ini kata dia terjadi pada masa transisi Badan Reintegrasi Aceh yang berakhir pada 2010 sehingga terjadi tolak-tarik siapa yang melanjutkan estafet lembaga itu. Ini bisa terjadi karena koordinasi di awal dengan pihak-pihak terkait yang tidak bagus.

Tantangan selanjutnya yaitu komunikasi politik elite Aceh dengan Jakarta yang tak selamanya mulus, belum ada grand strategy untuk melanggengkan perdamaian berbasis partisipasi publik dan transgenerasi.

Transgenerasi ini menurut Yarmen sangat penting melihat realita menurunnya antusiasme masyarakat Aceh untuk berpartisipasi dalam kegiatan dengan momentum perdamaian Aceh. Dalam situasi lain, banyak generasi muda Aceh yang dinilai tidak mengetahui hal-hal dasar yang menjadi buah dari kesepakatan kedua belah pihak antara RI dan GAM. Sebagai contoh kata Yarmen, ada mahasiswa yang menyebutkan MoU Helsinki sebagai lokasi perjanjian damai antara RI dan GAM. Contoh lainnya ada yang mengatakan bahwa MoU Helsinki adalah qanun.

Terkait dengan implementasinya, masih ada sembilan dari 71 pasal MoU yang belum terealisasi hingga saat ini. Terakhir ada satu pasal yang masih dispute (berselisih), yaitu pasal tentang Bendera dan Lambang Aceh. Pasal ini dinilai sebagai pasal yang paling lama diendapkan di Indonesia dan telah mencapai lima tahun setelah cooling down sejak 2013.

Ratapan Dendam

Menanggapi hal tersebut, Pemimpin Umum aceHTrend, Risman Rachman, yang juga aktivis perdamaian Aceh ini mengajak mengenang kembali pernyataan Malik Mahmud Al-Haytar usai penandatangan MoU di Helsinki 13 tahun lalu yang menempatkan demokrasi sejati sebagai kata kunci untuk menjaga perdamaian Aceh.

“Dan demokrasi yang sejati tidak berlutut di hadapan kekerasan – ia adalah alat untuk mengakhiri kekerasan dan ketidakadilan,” kata Risman mengutip pernyataan Malik Mahmud yang saat itu masih sebagai Perdana Menteri GAM.

Menurut Risman kata kunci itulah yang belum kita pegang erat meskipun implementasi MoU Helsinki secara matematis bisa diberi nilai A atau minimal B, sebagaimana paparan hasil evaluasi yang disampaikan Yarmen Dinamika.

Indikasinya kata dia beberapa kali pelaksanaan pilkada di Aceh masih diwarnai kekerasan, bahkan ada yang menjadi penyebab pilkada ditunda.

“Itulah fakta politik. Gara-gara kita tidak memegang kata kunci ini (pelaksanaan demokrasi sejati) kita terus merusak jembatan baru yaitu jembatan menuju masa depan dalam tiga periode kepemimpinan Aceh pascakonflik,” katanya.

Padahal, jika kondisi kekinian Aceh menjadi lebih baik, bisa menghadirkan keadilan, maka perempuan yang kehilangan suaminya, anak yang kehilangan ayahnya oleh konflik tidak akan kembali ke pusara suami atau ayahnya untuk mengadukan nasibnya yang perih di masa damai. Sebaliknya, jika tidak ada keadilan maka istri dan anak akan kembali ke pusara suami dan ayahnya untuk menumpahkan ratapan dendam.

“Mungkin dia akan kembali dengan doa bahwa darah dan nyawamu sudah tertebus dengan kemakmuran. Jika ini tidak terjadi, akan banyak orang yang mengadu ke kuburan, dengan ratapan dendam,” kata Risman sambil menitikkan air mata.

Yarmen Dinamika juga sempat menyinggung tentang usulan Risman Rachman tentang solusi pembentukan partai politik yang disebutnya sebagai solusi perdamaian Aceh yang terbukti terwujud dari 40-an solusi lain yang pernah hadir.

“Saya saksinya solusi Risman yang terbukti terwujud. Saya dan Risman juga jurnalis yang pertama sekali merekam terbakarnya Rumoh Gedong sebelum hadir jurnalis lainnya, ” kata Yarmen.

Sementara itu, wartawan Tempo Adi Warsidi mengatakan konflik Aceh tidak cukup hanya dipahami sebatas konflik dalam pengertian konflik itu sendiri.

“Bahkan, apa yang disebut duduk semeja antarpihak berkonflik juga pernah terjadi di masa konflik,” kata Adi Warsidi.

Sayangnya, banyak testimoni yang disampaikannya bersifat off the record yang dimaksudkan sebagai bahan perenungan dan pendidikan sejarah konflik yang diperlukan oleh generasi baru Aceh.[]

Editor : Risman Rachman

KOMENTAR FACEBOOK